KUPI BEUNGOH

Serambi Mak Kah

karakteristik ‘Serambi Mak Kah’, yaitu pertama, ketika pemerintah berubah menjadi diperintah. Artinya, pemerintah tidak lagi menjadi subyek

Serambi Mak Kah
Adnan Yahya 

ACEH dikenal dengan julukan Serambi Mekkah. Sebuah julukan apresiatif dari berbagai pihak terhadap keistimewaan Aceh sejak masa kerajaan Aceh hingga saat ini.

Konon, para sejarawan menganalisa beberapa penyebab julukan tersebut disematkan kepada Aceh, diantaranya, pertama, Aceh merupakan tempat Islam pertama singgah di Nusantara tepatnya di Pantai Timur Aceh (Peureulak dan Pasai). Kedua, konon Mufti Turki pernah mengakui bahwa kerajaan Aceh merupakan pengayom kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara tempo dulu. Ketiga, pelabuhan Aceh pernah menjadi pusat pemberangkatan jamaah haji dan pusat perdagangan nusantara. Keempat, Aceh merupakan daerah yang sangat kental dengan ‘ajaran Islam’. Kelima, Aceh pernah menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan Islam nusantara tatkala didirikan Jami’ah Baiturrahman.

Namun apapun alasannya, yang pasti julukan apresiatif tersebut perlu dijaga dan dirawat oleh masyarakat Aceh. Agar Aceh yang diharapkan sesuai dengan harapan dan realitas masyarakatnya. Jangan sampai julukan tersebut hanya menjadi ungkapan ‘kebanggaan simbolik’ semata namun tidak subtantif dalam praktik di lapangan.

Jangan sampai julukan Serambi Mekkah berubah menjadi ‘Serambi Mak Kah’ hanya disebabkan oleh perilaku oknum tertentu. Sebab, memelihara sebuah penghargaan atas prestasi lebih sulit daripada menggapai prestasi tersebut.

Oleh karena itu, Aceh akan menjadi ‘Serambi Mak Kah’ ketika Aceh mau ‘dikuasai’ dan ‘diduduki’ oleh individu dan golongan tertentu sedang individu dan golongan yang lain tidak diboleh. Mereka mengira Aceh milik pribadi dan golongan. Berikut karakteristik ‘Serambi Mak Kah’, yaitu pertama, ketika pemerintah berubah menjadi diperintah. Artinya, pemerintah tidak lagi menjadi subyek namun hanya menjadi obyek. Pemerintah tidak lagi pemberani namun hanya penakut.

Pemerintah tidak lagi menjadi lapangan bola bagi seluruh masyarakat walaupun sesuai aturan, namun hanya menjadi bola yang bisa ditendang oleh siapa saja tergantung yang menguasainya. Dalam bahasa lain, pemerintah Aceh baik tingkat provinsi hingga tingkat gampong ‘kalah’ dengan para oknum dan golongan provokator perusak kedamaian dan kesejukan antar-masyarakat dan golongan. Karena itu, pemerintah tidak boleh tergiur dengan bisikan setan bertopeng manusia.

Pemerintah Aceh hanya boleh diperintah oleh Undang-Undang sebagai konstitusi negara, dan Allah Swt sebagai Tuhan para pemegang tampuk pemerintahan Aceh disegala tingkatan.

Karena itu, pemerintah harus memberikan dan menyediakan fasilitas kepada umat, termasuk dalam pendirian rumah ibadah, masjid, selama sesuai dengan aturan yang berlaku. Disamping masjid yang dibangun juga digunakan untuk pemberdayaan umat baik dalam bidang agama, pendidikan, sosial-politik, dan budaya.

Masjid tidak boleh dizinkan untuk didirikan kalau masjid tersebut digunakan sebagai ladang bermaksiat, berjudi, sarang prostitusi, dan tempat produksi teroris dan para preman. Namun selama masjid tersebut digunakan untuk kepentingan, dan kemaslahatan, serta pemberdayaan umat, tidak ada alasan masjid tidak diizinkan untuk dirikan. Apalagi hanya terpengaruh dengan bisikan kiri-kanan para pembusuk umat.

Sebab itu, pemerintah Aceh harus hadir dalam setiap persoalan keummatan. Bukan malah ‘terlibat’ dalam persengkokolan para provokator. Pemerintah diperintahkan oleh negara untuk mengayomi seluruh masyarakat baik yang mayoritas maupun minoritas. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara dapat menjadi acuan dalam bertindak, dan piagam Madinah yang ditandatangani Nabi Muhammad Saw dapat menjadi media pembelajaran dalam kemajemukan umat.

Halaman
123
Editor: Amirullah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved