Home »

Opini

Opini

Aceh ‘Negeri Zakat’

ZAKAT menjadi hal penting ketika bulan ramadhan hadir. Sebagai ibadah yang berdimensi maaliyah ijtimaiyyah

Aceh ‘Negeri Zakat’

(Diamond’s Model Manajemen Zakat)

Oleh Mohd. Heikal

“The greatest good you can do for another is not just share your riches, but to reveal to him his own.” (Benjamin D)

ZAKAT menjadi hal penting ketika bulan ramadhan hadir. Sebagai ibadah yang berdimensi maaliyah ijtimaiyyah, zakat adalah sistem fiskal pertama di dunia dengan kelengkapan aturan yang luar biasa dimilikinya. Lebih dari itu bahwa zakat juga memiliki prosedur operasional yang komprehensif sebagai sebuah ibadah. Mulai dari jenis harta yang dizakatkan (maal al-zakah), tarif zakat (miqdaar al-zakah), batas minimal harta yang terkena zakat (nishab), batas pelaksanaannya (haul), sampai pada sasaran dari pembelanjaan zakat (mashaarif al-zakah).

Tidak hanya kaitannya dengan ekonomi, ternyata zakat juga memberikan dampak positif pada kesehatan jiwa dari orang yang menunaikannya. Dalam tulisannya yang berjudul Al-zakat Tahmi al-Amradh al-Nafsiyah wa al-Sikusumaiyah, yang diterbitkan oleh koran al-Ra’y al-Thibbiyah, edisi 10681, Ahad, 28 September 2008, Dr Ahmad Samih menulis, “Para psikolog menemukan bahwa perasaan senang dan ridha setelah mengeluarkan zakat atau sedekah akan menguatkan sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh lebihi kebal dari serangan berbagai penyakit. Di sisi lain, menunaikan zakat dan memberikannya kepada para mustahik akan menghilangkan amarah, dendam, kebencian, dan kedengkian dari hati kaum fakir dan miskin.”

Dalam tulisan ini tentunya saya tidak akan lebih jauh membahas hal yang berkaitan antara zakat dan kesehatan jiwa, tapi akan secara spesifik memprovokasi kita untuk menjadikan Aceh yang telah mendeklarasikan diri sebagai negeri Syariat Islam sebagai propinsi yang patut menjadi model dalam pelaksanaan zakat.

Ada beberapa fakta yang memang masih menjadi persoalan penting ketika kita ingin mewacanakan Aceh sebagai provinsi zakat, yaitu terkait dengan potensi vs realisasi, qanun dan perangkat hukum lainnya serta manajemen zakat itu sendiri. Pertama, potensi vs realisasi zakat di Aceh. Menurut Kepala Baitul Mal Aceh, Armiadi Musa mengatakan potensi zakat Aceh mencapai Rp 1,4 triliun (Antara, 15/1/2015). Armiadi melanjutkan bahwa dari potensi tersebut yang baru tergarap sekitar Rp 300-an miliar atau 25% dari total potensi yang ada. Artinya masih ada 75% dari potensi tersebut yang belum dioptimalisasi. Disparitas ini adalah sebuah fakta menarik yang tentu membuat kita miris karena ternyata masih banyak dari masyarakat Aceh yang belum memiliki kesadaran atau terketuk hatinya untuk menunaikan zakat sebagai kewajiban dan bukan hanya sebagai ibadah mahdah tersebut.

Kedua, hal yang terkait dengan perangkat hukum berupa Qanun. Kehadiran Qanun Zakat di Aceh adalah sangat mendesak sekaligus menjadi jawaban yang sangat realistis untuk persoalan pertama di atas. Keberadaan Qanun tentang Baitul Mal Aceh No.10 Tahun 2007 belum menjadi regulasi yang tepat dalam mewujudkan Aceh sebagai provinsi zakat.

Saat ini dibutuhkan Qanun yang mengatur tentang zakat secara komprehensif baik yang berkaitan dengan kewajiban, prosedur dan juga pengelolaannya dan Baitul Mal adalah menjadi bagian yang terdapat dalam qanun tersebut, karena pengelolaan zakat sesungguhnya bukan tujuan namun hanya sebagai instrumen. Tujuan utamanya adalah tertunaikannya zakat oleh para muzakki dan tersampaikannya zakat kepada mustahik, dengan kemanfaatan yang paling optimal, demikian menurut Yusuf Wibisono dalam bukunya Mengelola Zakat Indonesia.

Masih butuh kajian
Berkaitan dengan hal tersebut di mana dalam pasal 180 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa “Zakat merupakan salah satu sumber penerimaan daerah (PAD) Aceh dan PAD kabupaten/kota”. Ini tentunya masih membutuhkan kajian yang mendalam karena pasal di atas sangat berpotensi melanggar syariat, sebab Alquran telah menetapkan secara pasti alokasi dana zakat sebagaimana firman Allah Swt: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. at-Taubah: 60).

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help