KUPI BEUNGOH

Pilkada 2017: Antara Politik Otonom dan “Ayahnya” Orang Aceh

Sebenarnya sikap yang otonom itu dapat dilihat dari banyak cerita, yang tersebar dalam alam sejarah Aceh

Pilkada 2017: Antara Politik Otonom dan “Ayahnya” Orang Aceh
Facebook
Muhammad Alkaf 

Suatu waktu, saya bertemu dengan teman satu SMP dulu di Banda Aceh. Kami ini sama-sama pecinta Persiraja. Bahkan dahulu, rela berpanas terik hanya untuk menyaksikan tim tersebut bertanding di Stadion Lampineung.

Kami-pun bercerita tentang masa-masa itu, sampai jatuh pada topik tipikal suporter Persiraja, dengan satu pertanyaan dari saya “Mengapa ada satu kelompok suporter tidak mampu berkembang seperti di tempat lain?” Teman saya itu menjawab, mungkin karena prestasi Persiraja kurang baik selama ini. Namun saya membantah, dan menunjukkan cara melihat dalam perspektif yang lain “Ini menunjukkan betapa orang Aceh sangat otonom. Tidak mau dikekang oleh segala bentuk aturan yang menjadi khas kelompok suporter. Tiket beli sendiri, semua sendiri, jadi apa urusan!”

Melalui mantan Rektor Universitas Syah Kuala, sikap otonomnya orang Aceh ini digambarkan dengan apik oleh sebuah cerita tentang aksi perompakan kapal Eropa. Dimana perompakan itu tidak bisa dipadamkan dengan hanya menundukkan satu kapal yang ada. Sebab seluruh kapal yang merompak memiliki pemimpinnya masing-masing.

Sebenarnya sikap yang otonom itu dapat dilihat dari banyak cerita, yang tersebar dalam alam sejarah Aceh. Salah satunya adalah aksi poh kaphe. Dalam kacamata Belanda hal itu disebut sebagai Aceh moorden, kegilaan Aceh atau Aceh Pungo. Namun dalam perspektif Aceh, aksi demikian adalah heroisme dan bagian dari perjuangan suci. Aksi Aceh pungo itu merupakan sikap otonom yang paling riil dari orang Aceh. Sebab dalam aksinya itu, pelaku datang ke tangsi militer Belanda dan kemudian mencari tentara untuk dibunuhnya. Dan sudah pasti, dia juga ikut mati.

Lalu apa yang dapat kita pahami dari sikap otonomnya orang Aceh dalam gegap gempita politik akhir-akhir ini. Hari-hari menjelang Pilkada.
Pilkada 2017 sebagai dapat dikatakan sebagai titik anjak, bahkan titik balik, untuk memahami hubungan Aceh dengan Jakarta. Tidak hanya dalam pengertian Aceh paska 2005, namun harus ditarik lebih jauh lagi. Saya selalu menawarkan, bahkan terlampau percaya, bahwa sejarah merupakan pendekatan yang, selalu memberikan perspektif yang penting tentang hubungan tersebut.

Sebagaimana yang kita mahfum, bahwa hubungan Aceh dan Jakarta adalah selalu saja berada dalam posisi yang unik, saling curiga, damai, konfrontatif dan saling membangun. Bagi Aceh, bila dilihat dari perspektif budaya politik, Jakarta dianggap sebagai sosok besar yang selalu menganggu apa yang sering disebut sebagai identitas keacehan. Di sisi lain, Jakarta melihat Aceh seperti salah satu anggota keluarga yang tidak bisa diatur dan mau menang sendiri.

Namun demikian, ketegangan ini tumbuh, berkali-kali pula hendak didamaikan melalui tampilnya tokoh-tokoh kunci, yang saya sebut sebagai penyangga. Salah satunya adalah Ali Hasjmy, Gubernur Aceh di masa pergolakan Aceh di bawah pimpinan Daud Beureuh.

Hasjmy pada masanya sebagai gubernur Aceh penyangga dalam membangun hubungan antara Aceh dan Jakarta melalui diplomasi yang ciamik. Apa yang dilakukan oleh Hasjmy itu kemudian menjadi menarik ketika ditasfsirkan secara kebudayaan oleh Barlian AW. Budayawan itu mengatakan, dalam membangun diplomasinya itu, Hasjmy memberikan “sesajen” kepada Jakarta.
Sesajen dalam pengertian umum adalah sesembahan kepada yang dianggap agung dan besar. Namun tentu saja, sesajen, dengan tanda petik itu, adalah cara Hasjmy membangun diplomasi dengan Jakarta. “Bung Karno, kubah mesjid raya Cuma tiga, perlu ditambah dua lagi, karena Pancasila terdiri lima sila.” Begitu salah satu cara Hasjmy berbicara. Di satu sisi, mesjid raya dipercantik sedemikian rupa, dan pula Jakarta merasa senang karena dihubungkan dengan Pancasila. Hal lain yang dilakukan adalah melakukan dulpikasi Pancasila di Aceh dengan menjadikan Pancacita sebagai identitas daerah.

Peranan Hasjmy ini sebenarnya menarik, ketika dia muncul sebagai penyangga di tengah masyarakat Aceh yang memiliki tradisi politik otonom itu sendiri. Oleh karena itu, catatan dari Sayed Mudhahar Ahmad dalam memandang posisi penyangga itu pula penting untuk disimak. Dalam sebuah karangan yang dipersembahkan untuk peringatan 70 tahun Bustanul Arifin (1996), dia memakai frasa “Ayah” orang Aceh untuk memaknai penyangga tersebut. Dalam pandangan Sayed, ada tiga ayah orang Aceh dalam lintasan sejarah; Tgk. Chiek di Tiro, Daud Beureuh dan Ali Hasjmy.

Lalu yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah mampu tidak Pilkada 2017 nantinya, di tengah sikap politik otonom ini sekaligus melahirkan Ayah orang Aceh. Ancaman laten, seperti akan terjadi konflik kembali bila salah satu calon tidak terpilih atau akan ada sebuah oposisi besar dengan Jakarta seperti di masa yang lampau, haruslah ditolak sekeras-kerasnya. Kita harus percaya dengan budaya politik otonom itu.. Yaitu ketika masyarakat memiliki framing tersendiri dan memberikan penolakan terhadap setiap ide untuk membangun kembali konflik di masa lalu.

Pilkada ini kemudian juga, harus menjadi wadah untuk menemukan Ayah bagi orang Aceh yang telah lama hilang. Dia adalah pemimpin yang nantinya dapat diterima oleh segenap masyarakat Aceh dan juga dapat membangun komunikasi yang baik dengan Jakarta. Dia juga adalah pemimpin yang mengerti sedemikian rupa budaya politik dari kedua kutub yang sering tidak harmonis itu. Melalui pengetahuan demikianlah, maka diharapkan Pilkada 2017 ini menjadi titik tolak untuk lahirnya pemimpin yang dapat membawa Aceh Baru di masa mendatang.

Editor: Fatimah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved