KUPI BEUNGOH

Ta keulola “Péng Gampong”

Bendahara Desa juga wajib memahami tata cara pembukuan yang baik. Namun, mau tidak mau, karena amanah undang–undang harus tetap menerima dan menjalank

Ta keulola “Péng Gampong”
Mursalin, Dosen Universitas Malikussaleh 

KEHADIRAN UU Desa membuka peluang bagi ‘gampong’ (sebutan desa di Aceh) untuk dapat mengurus rumah tangganya secara mandiri, profesional dan sesuai kearifan lokal.

Kewenangan gampong dikelola dalam tata pemerintahan gampong yang demokratis dengan bertumpu pada empat komponen utama; Pertama, Musyawarah Gampong, Kedua, Pemerintah Gampong, Ketiga, Badan Permusyawaratan Desa atau ‘tuha peut’ (DPR gampong) dan Keempat, Masyarakat Gampong.

Kewenangan sesungguhnya berada pada kuasa rakyat dengan berlandaskan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam bingkai perdamaian dan keadilan sosial.

Penting untuk dicermati bahwa tata kelola gampong yang demokratis adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa atau disebut ‘tuha peut’ di Aceh, DPRnya desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hal-hal yang disepakati oleh DPR Desa meliputi; penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi desa, pembentukan BUM desa, penambahan atau pelepasan aset desa, dan hal-hal lain yang dianggap urgen.

Semangat UU Desa memberikan keluwesan bagi desa untuk mengembangkan diri, menjadi desa madani. Kebijakan ini lahir dari Pemerintah Jokowi –JK yang ditandai dengan hadirnya Undang-undang yang mengatur khusus tentang Desa.

Salah satu poin dari UU Desa adalah dimana setiap desa mendapatkan alokasi anggaran. Dalam pasa 72 Ayat 2 tentang Keuangan Desa disebutkan jumlah alokasi anggaran langsung ke desa ditetapkan sebesar 10% dari dan luar transfer daerah. Selain dari alokasi APBN, desa juga mendapatkan alokasi dari APBD yang berasal dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dari pusat.

Makin besar dana perimbangan yang diterima kabupaten dari pusat, maka semakin besar pula desa menerima dana perimbangan, selain itu, desa juga mendapatkan alokasi bagi hasil pajak dan retribusi sebesar 10% dari kabupaten/kota.

Dana ini sesuai perolehan pajak dan retribusi yang berasal dari wilayah pemerintah kabupaten/kota. Artinya desa menjadi perhatian sangat serius dari pemerintah pusat melalui UU desa.

Dalam Konteks Aceh
Di tahun 2016 ini Aceh mendapat kucuran dana sebesar Rp. 3,8 triliun, jumlah ini meningkat 100 persen lebih dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp. 1,7 triliun. Dana yang segitu banyaknya diperuntukkan bagi 6.474 gampong yang tersebar di 23 kabupaten/kota di Aceh (Serambi, 5/11/2015).

Halaman
123
Editor: Amirullah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved