11 Tahun MoU Helsinki

Prof Husni Djalil: UUPA Adalah Perjuangan Bersama

Dalam proses pembentukannya hingga ke disahkan pada 1 Agustus 2006, selalu mendapat pengawalan dari rakyat.

Prof Husni Djalil: UUPA Adalah Perjuangan Bersama
FOTO/google
Ketua Juru Runding Pemerintah RI, Hamid Awaluddin dan Ketua Juru Runding GAM, Malik Mahmud bersalaman ditengah mediator perundingan Martti Ahtisaari seusai menandatangani MoU Helsinki, 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia. 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Wakil Rektor II Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Prof Dr Husni Djalil SH MHum mengatakan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) merupakan buah perjuangan bersama dari rakyat Aceh. Dalam proses pembentukannya hingga ke disahkan pada 1 Agustus 2006, selalu mendapat pengawalan dari rakyat.

Hal itu disampaikannya saat membuka acara seminar nasional dan refleksi 10 tahun Undang-Undang Pemerintah Aceh di Aula Fakultas Hukum Unsyiah, Banda Aceh, Senin (15/8/2016). Acara itu menghadirkan tiga pemateri yaitu,

Mawardi Ismail SH MHum (Tenaga Ahli DPRA), Prof Dr Esmi Warassih SH MS (guru besar Universitas Diponegoro), dan M Jafar SH MHum (Staf Ahli Gubernur Aceh).

"Proses dari pembentukan UUPA ini adalah perjuangan bersama, walaupun draf awalnya dari tiga perguruan tinggi yaitu Unsyiah, UIN Ar-Raniry, dan Unimal Lhokseumawe. Kemudian draf itu diberikan ke DPRD Aceh (sekarang DPRA) untuk digodok. Ketika pasal per pasal yang dibahas di DPRA ada kekurangan sehingga demo di DPRA tidak berhenti. Makanya UUPA milik rakyat Aceh," katanya.

Dia menyebutkan, setelah disahkan akhirnya UUPA melahirkan 273 pasal dan 30 BAB.

Namun, dari sejumlah pasal yang termuat, ada aturan yang mengatur pencalonan calon independen sebagai kepala daerah hanya sekali di Aceh dan berlangsung sukses, membuat daerah lain iri hati.

"Sehingga menimbulkan cemburu bagi daerah lain dan dilakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan MK mengabulkan gugatan itu. Setelah dikabulkan oleh MK, maka kita (Aceh) jadilah penonton karena (aturan calon independen) kita hanya berlaku sekali," ujarnya.

Melihat hal itu, tambahnya, kemudian masyarakat Aceh kembali menggugat aturan pencalonan independen itu ke MK, agar batasan pencalonan independen dihilangkan. Gugatan tersebut pun disahuti oleh MK.(*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Amirullah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved