11 Tahun MoU Helsinki

Energi Banyak Tersedot untuk Berbicara Politik

MEMASUKI 11 tahun usia perdamaian Aceh, masih ada klaim dari orang-orang yang mengaku

MEMASUKI 11 tahun usia perdamaian Aceh, masih ada klaim dari orang-orang yang mengaku sebagai korban konflik yang menyuarakan belum mendapatkan perhatian dan keadilan dari pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan Peneliti di Pusat Resolusi Konflik Unsyiah, Saifuddin Bantasyam SH MA dalam talkshow Cakrawala Serambi FM 90,2 MHz, Senin (15/8). Talkshow mengangkat tema Salam Serambi Indonesia; ’11 Tahun Damai, Seharusnya Aceh Lebih Sejahtera’. “Saya rasa masalah masih ada, karena energi banyak tersedot untuk berbicara masalah politik, apalagi dalam politik ini juga diisi oleh para mantan GAM,” lanjut Saifuddin. Selain Saifuddin, talkshow itu juga menghadirkan narasumber internal yaitu Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Yarmen Dinamika.

“Semua masyarakat ingin hidup sejahtera, sama halnya seperti kita di Aceh, jika sebelumnya masyarakat dihambat oleh konflik, maka setelah perdamaian sangat wajar mereka ingin hidup nyaman tanpa pengangguran dan berkeadilan,” ujar Saifuddin.

Menurutnya, setelah perdamaian orang-orang akan terus berbicara tentang akses terhadap keadilan. Terutama mereka korban konflik, sehingga harus dipastikan mereka sudah mendapatkan semua haknya seperti yang dimuat dalam undang-undang di Indonesia maupun konvensi tentang korban konflik. Begitu juga orang-orang yang kehilangan anggota keluarga dan tidak diketahui kuburnya, tentu ingin mengetahui apakah dibunuh atau diculik.

Ia menambahkan, setelah perdamaian memang banyak program yang diluncurkan oleh Pemerintah Aceh, dengan bantuan anggaran APBN. Walaupun demikian, hingga saat ini masih terdengar klaim bahwa ada yang belum mendapatkan perhatian. “Setelah perdamaian masyarakat seharusnya sudah ada perubahan, misalnya dalam sektor ekonomi, seperti pendapat per kapita dan penghasilan penduduk meningkat. Serta tersedianya lapangan kerja yang memadai. Namun hingga kini, sektor itu masih menjadi masalah,” ujarnya.

Dia menyarankan, memasuki 11 tahun perdamaian, pembangunan pemerintah harus terfokus, mulai tingkat gampong hingga provinsi. Walaupun saat ini sudah ada pelaksanaan musrenbang namun belum dijadikan pedoman, sehingga pembangunan belum sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Ke depan, katanya, pemerintah diminta harus fokus pada sektor pelayanan kesehatan, pendidikan, ketersedian pangan, dan transportasi. Sehingga jika sektor itu berhasil dibangun, maka masyarakat akan merasa perdamaian Aceh memiliki makna. (mun)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved