Opini

MoU Helsinki dan Pengingkaran Jakarta

NOTA Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, kini telah berusia 11

Oleh Iskandar Usman Al-Farlaky

NOTA Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, kini telah berusia 11 tahun (15 Agustus 2005 - 15 Agustus 2016). Ini tentu usia yang relatif matang sejak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Republik Indonesia (RI) memilih kesepakatan damai. Komitmen itu sendiri merupakan sebuah tekad untuk menciptakan iklim kondisif bagi upaya rehabilitasi pembangunan Aceh paska konflik dan bencana tsunami agar terwujudnya kesejahteraan.

Harus diakui, konflik berkepanjangan yang mendera Aceh ditambah peristiwa gempa dan tsunami yang maha dahsyat pada 26 Desember 2004, memerlukan itikad kuat kedua belah pihak (RI dan GAM), sehingga pada akhirnya penyelesaian proses perundingan dalam bingkai MoU Helsinki menciptakan keadaan yang saat ini dirasakan bersama.

Kendati begitu, proses penandatangan MoU Helsinki tentu tidak berlangsung seperti membalik telapak tangan. Melainkan harus dilalui dengan proses panjang, terutama dalam membangun kepercayaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama 32 tahun. Salah satu mandat dari nota kesepahaman itu adalah pembentukan Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Peraturan ini kemudian memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat Aceh melakukan pengelolaan pemerintahan sendiri, baik pengelolaan sumber daya alam, ekonomi dan juga politik.

Dengan kata lain, UUPA diyakini menjadi landasan penting yang dihadirkan negara bagi terwujudnya kesejahteraan dan perdamaian abadi di Aceh. Namun, bila berpijak dari pengalaman sejarah sebelumnya ketika kewenangan yang diberikan kepada Aceh tidak diiringi oleh political will pusat, maka akan sulit memastikan bahwa tujuan yang ingin dicapai akan berjalan efektif dan cenderung akan merusak struktur bangunan perdamaian yang telah dirintis selama ini dengan harga mahal.

Beberapa persoalan
Pandangan tersebut bukan tanpa dasar, selang 11 tahun pelaksanaan MoU Helsinki, political will Jakarta untuk Aceh patut dipertanyakan ketika banyak kebijakan pemerintah pusat tidak mampu bersinergi dengan UUPA. Dalam konteks ini, penulis memetakan beberapa persoalan substansial dan mempunyai hubungan dengan political will pemerintah Jakarta untuk Aceh: Pertama, berdasarkan UUPA Pasal 246 dan 247, pemerintah Aceh dapat memiliki bendera, lambang dan hymne. Yang kemudian diwujudkan Aceh melalui Qanun Aceh No.3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Namun setelah qanun disahkan oleh DPRA, pemerintah pusat menolaknya dengan berbagai alasan termasuk didalihkan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.77 Tahun 2008 tentang Lambang Daerah. Akibat sikap itu menyebabkan qanun tersebut tidak dapat dilaksanakan hingga saat ini.

Kedua, berkaitan dengan Wali Nanggroe. Berdasarkan ketentuan yang diamanatkan Negara melalui UUPA Pasal 96 dan 97, disebutkan lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya. Atas dasar itu, pemerintahan Aceh lalu membentuk Qanun Aceh No.8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe. Kenyataannya, lagi-lagi qanun yang mengatur tentang kewenangan Aceh ini ditolak dan tak luput dari “koreksi” Jakarta. Alasannya, bahwa struktur dan kewenangan lembaga tersebut melampaui kewenangan yang diatur dalam UUPA --yang bagi penulis, alasan tersebut terlalu dibuat-buat untuk menghambat kewenangan Aceh membentuk lembaga Wali Nanggroe.

Ketiga, berkaitan dengan Qanun Pilkada. Provinsi Aceh merupakan daerah pertama yang memiliki kewenangan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) bagi calon independen/perseorangan, sebagaimana diatur melalui UU No.18 Tahun 2001 yang kemudian disempurnakan oleh UUPA. Sedangkan untuk provinsi lain atau secara Nasional baru diatur melalui UU No.32 Tahun 2004. Perlu dicatat, bahwa ketentuan yang terdapat dalam UUPA berbeda jauh dengan ketentuan yang berlaku secara Nasional.

Perbedaan tersebut tampak nyata dilihat berdasarkan ketentuan tentang syarat dukungan bagi pasangan calon dari partai politik, syarat calon dan persentase pemilihan. Berkaitan dengan calon independen, dalam Pasal 256 UUPA ditegaskan bahwa “ketentuan yang mengatur calon independen dalam pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, atau wali kota/wakil wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d, berlaku dan hanya dilaksanakan untuk pemilihan pertama kali sejak undang-undang ini diundangkan”.

Ketentuan Pasal 256 UUPA yang membatasi calon independen hanya untuk 1 (satu) kali pemilihan kepala daerah di Aceh dibatalkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-VII/2010 tanggal 20 Desember 2010. Dengan pembatalan tersebut maka calon independen dapat mengikuti pilkada Aceh seperti daerah lain di Indonesia.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved