Kenangan SBY atas Perundingan

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga punya kenangan tersendiri terhadap jalannya perundingan delegasi

Kenangan SBY atas Perundingan
TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kadernya mengawasi jalannya pemerintahan saat membuka acara penataran pimpinan dan kader utama Partai Demokrat di Hotel Novotel Bogor, Senin (28/3/2016). 

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga punya kenangan tersendiri terhadap jalannya perundingan delegasi RI dan GAM di Helsinki, Finlandia, tahun 2005.

“Saat itu delegasi kita kerap bersitegang dengan delegasi GAM. Sering buntu dan terancam gagal. Namun, saya tetap tak izinkan jika isi kesepakatan itu menabrak kerangka bernegara dan sistem nasional yang secara eksplisit diatur oleh Undang-Undang Dasar,” kata SBY kepada Serambi.

Menurut SBY, pada masa perundingan itu, tengah malam atau saat dini hari ia sering dibangunkan untuk mencari solusi ketika ada deadlock. “Waktu itu di Helsinki malam hari. Pernah saya sedang berolahraga dengan Pak Widodo dan Pak Sudi Silalahi di hari Minggu dan kemudian kami hentikan, karena harus melakukan komunikasi segitiga antara saya, Pak JK, dan Pak Hamid Awaludin serta kawan-kawan di Helsinki, karena kalau tidak saya ambil keputusannya perundingan bisa gagal. Saya kira Pak JK pun sama, berhari-hari kurang tidur.”

SBY juga pernah menyatakan bahwa diperlukan 15 tahun untuk memastikan proses rekonsiliasi di Aceh yang setiap tahap berlangsung lima tahun. Ditanya soal itu kembali, SBY mengatakan,” Benar. Saya pernah mengatakan itu. Begini ya. Yang namanya rekonsiliasi pascakonflik, termasuk di dalamnya upaya trust building selalu memerlukan waktu yang panjang. Itu pula periode yang rawan sekaligus menentukan,” ujarnya.

Di waktu yang lalu, lanjutnya, proses perdamaian di Aceh gagal juga karena tak berhasil mengelola rekonsiliasi dan trust building ini. Hal begini juga dialami di negara-negara lain. Apalagi konflik Aceh telah berlangsung lebih dari 30 tahun.

“Selama jadi Presiden, terus terang, saya mengendalikan langsung implementasi dari Kesepakatan Helsinki. Saya sudah bercerita tadi. Misalnya, ketika para tokoh eks GAM mengadu ke saya, termasuk para kepala daerah yang mengatakan TNI & Polri sepertinya masih membayangi mereka dan khawatir kalau tiba-tiba operasi militer dilancarkan lagi, saya katakan kepada mereka telinganya jangan ‘tipis’. Periode pasca perjanjian Helisinki pasti penuh dengan kecurigaan, rumor tak berdasar, juga intelijen palsu. Kalau mereka reaktif bakal jadi lagi itu konflik. Hal itu juga saya sampaikan ketika saya mendengar laporan dan jajaran pimpinan TNI & Polri yang mengatakan bahwa GAM bakal ingkar janji dan sedang melakukan konsolidasi untuk dan berlanjut ke gerakan kemerdekaan. Saya katakan agar bisa membedakan intelijen dengan desas-desus dan provokasi. Kepada semua pemimpin baik yang ada di Aceh maupun di Jakarta saya katakan ini adalah ujian bagi kepemimpinan semua. Mampu atau tidak mengelola rekonsiliasi dan “trust building” itu.

Alhamdulillah, dengan segala dinamika dan permasalahan di lapangan, selama 10 tahun setelah perjanjian damai disepakati, situasi di Aceh dapat kita kelola, sehingga tak pecah konflik baru. Tetapi, tetap belum aman. Memang yang paling kritis sudah terlampaui. “Tetapi, saya berpendapat masih diperlukan pengawalan dan pengelolaan yang sungguh-sungguh hingga tahun 2025 nanti.”

Jika, 20 tahun sejak konflik berakhir situasi politik, ekonomi, sosial, hukum dan keamanan terjaga baik, SBY optimis, insya Allah perdamaian Aceh akan berlangsung abadi. “Oleh karena itu, mereka yang diberi mandat dan amanah untuk memimpin Aceh, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota, termasuk juga pemerintah pusat di Jakarta, memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar agar rakyat kita yang ada di Aceh benar-benar merasakan kemajuan dalam kehidupannya,” pungkas SBY. (fik)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved