SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

KKR Aceh; Meluruskan Sejarah, Menata Masa Depan

ADA tiga konsepsi dasar penyelenggaraan negara berdasarkan penulusuran historik, yaitu; perlindungan

Oleh Mohd. Jully Fuady

ADA tiga konsepsi dasar penyelenggaraan negara berdasarkan penulusuran historik, yaitu; perlindungan hak asasi manusia (HAM), demokrasi, dan negara hukum. Ketiga konsepsi ini lahir dari paham yang menolak konsepsi kekuasaan absolut menyusul renaissance yang bergelora di dunia Barat sejak abad XIII. Dalam paham yang baru dikatakan bahwa pemerintah itu berkuasa karena rakyat, bukan lagi berkuasa sebagi wakil Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Pemerintah berkuasa karena rakyat memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan negara agar negara dapat memberi perlindungan atas hak-hak asasi manusia (Mahfud MD, 1999).

Dalam persfektif keadilan transisional muncul pertanyaan besar, apakah kita akan memberikan hukuman tanpa impunitas kepada para pelaku pelanggaran HAM, ataupun memberikan pengampunan dengan preseden penataan masa depan yang lebih baik? Dalam banyak kasus transisi politik juga tidak diikuti secara agresif oleh reformasi hukum dan peradilan, khususnya dalam hukum pidana dan acara pidana. Situasi hukum seperti ini akan menjadi perhatian besar tatkala kedaulatan hukum dan supremasi hukum kerap tidak mampu mengikuti transisi politik yang bersifat kompromistik.

Pembentukan KKR
Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) --seperti yang baru dibentuk di Aceh, red.-- bertujuan menghadirkan perdamaian yang berkelanjutan, mengungkap memahami masa lalu sebagai refleksi sejarah dan mengukir masa depan agar tidak terulang kembali. KKR juga melakukan reparasi dan kompensasi sebagai bentuk pertangungjawaban negara dan pelaku atas pelanggaran yang dilakukan kepada korban. Kita memahami KKR bukan lembaga penegak hukum, namun KKR akan mampu membuka kekelaman pelanggaran HAM masa lalu dengan cara pengungkapan kebenaran.

Kerap dalam transisi ini, rezim yang lebih demokratis harus komunikatif dengan sisa rezim sebelumnya terutama dari faksi militer yang masih memiliki akses dan pengaruh. Atas situasi ini akan menentukan bagaimana pola penyelesaian HAM masa lalu.

Dalam banyak kajian beberapa alasan KKR perlu dibentuk: Pertama, secara prinsipil ada keterbatasan mekanisme hukum (sistem pengadilan) dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, sesuatu yang lazim terjadi di negeri-negeri otoriter. Sulit misalnya membawa suatu kasus masa lalu yang bukti dan saksinya sangat sedikit, bahkan kadang kala telah hilang. Demikian pula sulit membawa suatu kasus ke pengadilan di mana pelakunya sudah mati. Mekanisme KKR kemudian bisa menjadi alternatif dengan mengakui kesaksian korban sebagai sebuah kebenaran sejarah, tidak melulu harus kebenaran hukum;

Kedua, alasan yang lebih bersifat politis dan pragmatis bahwa transisi politik memerlukan suatu kepastian arah dan stabilitas. Umumnya transisi politik di dunia ketiga lahir tidak melalui sebuah prosesi politik yang radikal, namun lebih bersifat reformatif, damai, dan kompromistis; Ketiga, ada ketidakyakinan akan independensi sistem peradilan. Pengadilan diragukan memiliki integritas dan kapasitas dalam mengadili para pelaku karena institusi pengadilan merupakan warisan rezim masa lalu;

Keempat, seringkali rezim otoriter yang brutal melakukan politik pecah-belah dan diskriminasi dalam masyarakat sipil, entah atas garis agama, ras, atau etnis. Dan, kelima, alasan politis yang strategis. Yaitu sebuah perencanaan politik jangka panjang bahwa transisi politik merupakan fase perubahan yang berlangsung lebih terbatas. Oleh karena itu mekanisme KKR yang kompromistis hanya diperlakukan sebagai suatu investasi politik. Pandangan ini didukung oleh suatu prinsip juridiksi universal (asas retroaktif) yang menyatakan bahwa pelanggaran berat HAM masa lalu tidak mengenal batasan waktu atau kedaluwarsa (Kontras, 2009).

Setelah sepuluh tahun Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani Nota Kesepahaman di Helsinki, Finlandia, kemudian lahirnya UU No.11 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), transisi berjalan tidak semulus yang diharapkan. Di antara berbagai faktor salah satunya adalah masih terkuburnya informasi yang utuh dalam pengungkapan kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi pada masa konflik Aceh. Secara tegas UU khusus Aceh mengatur tentang dibentuknya KKR yang dinyatakan di bawah KKR Nasional. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap KKR Nasional menjadikan dilematis hukum bagi pembentukan KKR Aceh. Akhirnya dengan persetujuan bersama DPRA, Gubernur Aceh menetapkan Qanun No.17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

Aceh memiliki dimensi yang kompleks dalam proses perjalanan politiknya. Di bawah pemerintahan rezim Orde Baru, Aceh mengalami proses represi militer yang kemudian berdampak kepada terjadinya pelanggaran HAM. Pihak yang bertikai secara politik dan militer pada saat itu terseret untuk melakukan berbagai tindakan dan pelanggaran yang bertentangan dengan hukum dan HAM. Aceh juga menjadi sorotan internasional dalam konteks perdamaian dan pelanggaran HAM masa lalu.

Terjadi perdebatan
Secara hukum dan politik, KKR banyak diterapkan di berbagai negara yang sedang menyelesaikan masa transisinya. Hampir semua negara di dunia menerima KKR sebagai mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Namun, tentu saja dalam perspektif hukum terjadi perdebatan, pendekatan rekonsiliasi kerap dimaknai melakukan penyimpangan terhadap kedaulatan hukum. Idealnya transisi politik diikuti secara progresif oleh transisi hukum, baik itu penataan ulang regulasi dan legislasi maupun sistem peradilannya. Namun, hal itu jarang terjadi dalam transisi politik yang bersifat reformis.

KKR adalah sebuah upaya menatap masa depan yang lebih baik dengan tidak melupakan kekejaman masa lalu. KKR bukanlah impunitas dalam makna yang sempit dalam penerapannya. Pengungkapan kebenaran, kebijakan restitutif, kompensi, dan rekonsiliasi adalah sebuah penghukuman publik dan sejarah. KKR adalah pola penghukuman dengan pola memori kolektif, baik kepada keluarga korban ataupun kepada generasi masa depan.

KKR akan semakin efektif dalam bekerja jika di dukung oleh rezim yang demokratis dan sistem hukum serta peradilan yang profesional. Sebaliknya, KKR akan menghadapi tantang yang berat jika dihalangi oleh kepentingan rezim yang otoriter dan koruptif. Demikian halnya dengan penegakan hukum yang lemah, lembaga penegakan hukum yang tidak profesional, KKR tentu saja akan dilematis, di satu sisi KKR harus berpihak kepada korban dan mendorong terjadinya pengungkapan kebenaran, namun di sisi lain harus berhadapan dengan situasi politik dan pemerintahan yang tidak demokratis.

KKR tidak bisa dipandang hanya sebagai mekanisme untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, namun KKR pada fungsinya mampu menjadi salah satu mekanisme dalam membangun budaya hukum dan HAM. KKR dalam proses yang berjalan senantiasa akan melakukan tranformasi hukum dan HAM kepada korban, pelaku, dan publik. Peran KKR akan memperkuat konsep negara hukum, mendorong tumbuh dan berkembangnya demokrasi sekaligus akan menjadi mekanisme pelurusan sejarah hitam akan pelanggaran HAM. Semoga!

* Mohd. Jully Fuady, Advokat/Wakil Sekretaris DPC Peradi Banda Aceh. Email: mjfuady@gmail.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help