Opini

Rakyat Jelata Pemilik Korporasi Raksasa

BEGITULAH sebuah kalimat perintah yang cukup populer sampai hari ini

Rakyat Jelata Pemilik Korporasi Raksasa

Oleh Muhammad Syukri

“Bentangkan karpet merah untuk investor.”

BEGITULAH sebuah kalimat perintah yang cukup populer sampai hari ini. Perintah itu berasal dari para pemimpin yang ditindaklanjuti dengan deregulasi berbagai perizinan. Mau tak mau, para kepala daerah dan pelaksana di seluruh tanah air harus “menjalankan” instruksi itu dengan sukacita. Mulailah para para kepala daerah jajarannya membentangkan “karpet merah” untuk menyambut kedatangan para investor.

Imbasnya, daerah-daerah dibanjiri kunjungan orang asing yang “mengaku” tertarik berinvestasi. Demi harapan mengucurnya investasi, disambutlah mereka layaknya tamu berkategori VVIP. Dalam pertemuan itu, mereka sering meminta kemudahan fasilitas perizinan, minta disediakan lahan dalam kawasan hutan dengan ukuran yang cukup luas. Terkadang, permintaan para investor itu sulit dipenuhi karena berbenturan dengan aturan hukum positif.

Benarkah mereka ingin berinvestasi? Memang banyak yang serius, tetapi tidak sedikit pula yang sekedar ingin “mengakali” dokumen Memorandum of Understanding (MoU). “Kabarnya” (mudah-mudahan kabar ini salah) dengan berbekal dokumen itu, mereka akan memperoleh pinjaman atau kredit investasi dengan bunga rendah dari bank di negaranya. Mereka memang menginvestasikan dana itu, tetapi bukan mendirikan pabrik, agroindustri atau perkebunan sebagaimana niat awalnya. Dana itu, konon diputar di pasar saham.

Mereka urung berinvestasi? Sesungguhya tidak, karena mereka tetap berinvestasi. Caranya dengan membeli saham korporasi raksasa, baik di pasar saham Indonesia maupun di negaranya. Jangan heran apabila beberapa media massa sering memberitakan kondisi pasar saham, misalnya asing net buy mencapai sekian triliun rupiah.

Itulah investasi murah dan mudah yang dapat dilakukan semua orang pada setiap hari kerja. Melalui pasar saham, mereka berpeluang memperoleh capital gain dari selisih harga saham. Tidak tertutup kemungkinan, mereka pun akan mendapat deviden dalam jumlah besar yang dibagi oleh korporasi tersebut. Dan, cicilan kredit investasinya dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, sementara sisanya akan menjadi laba bagi si investor.

Salah atau benar “kabar” itu? Masih jarang dipertanyakan, karena investor selalu dipersepsikan sebagai sosok berduit, tampil necis, berdasi, datang dengan mobil mewah. Makanya, rakyat cukup permisif ketika mereka disambut dengan upacara adat, ditepung tawari, dijamu dalam sebuah acara protokoler.

Inilah bagian prosesi “karpet merah” yang dibentangkan untuk investor. Harapannya, dengan penyambutan itu si investor akan bermurah hati membangun pabrik atau industri didaerah itu. Semua pihak berharap, lapangan kerja terbuka, peredaran uang meningkat yang diikuti dengan meroketnya pertumbuhan ekonomi.

Rakyat jelata
Pernahkah bertanya pada diri sendiri, apakah sosok necis berdasi itu satu-satunya pemodal yang bisa berinvestasi di suatu kawasan? Belum tentu, sesungguhnya rakyat jelata terutama petani kerap kali berinvestasi di lahannya. Modalnya relatif kecil, tidak terdeteksi, apalagi mereka tidak pernah melaporkan aksi penanaman modal dalam negeri itu kepada lembaga koordinasi penanaman modal. Lama-kelamaan, terpersepsikan seolah-olah investor itu hanya orang asing atau para miliuner.

Mari telisik cara rakyat jelata berinvestasi. Misalnya, seorang petani berkongsi dengan seorang muge (tengkulak) untuk menanam satu jenis komoditi. Si petani menyediakan lahan dan mendapat porsi mengolah tanah dan merawat tanaman. Sedangkan si muge menyediakan modal untuk membeli bibit dan saprodi, termasuk membeli hasil produksi.

Walaupun hasil panen harus dijual kepada si muge setelah dikurangi biaya modal membeli bibit dan saprodi, ternyata para petani menyukai investasi model ini. Pasalnya, hanya dengan bermodalkan tenaga, mereka dapat meraup uang dalm jumlah yang lumayan besar. Inilah yang dinamakan kongsi, penanaman modal atau investasi ala rakyat jelata. Fenomena ini masih dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah Nusantara.

Dari gambaran itu, sesungguhya kongsi bukan hal baru dalam kehidupan rakyat jelata, tetapi sebuah praktik investasi biasa. Lazim ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya didasari atas dasar saling percaya meskipun tidak tertulis dalam sebuah dokumen resmi, apalagi dilaporkan kepada lembaga penanaman modal. Remeh memang, tetapi praktik itu terus berlangsung sampai detik ini. Mengapa?

Kongsi memberi keuntungan kepada kedua belah pihak, baik kepada si pemilik modal maupun rakyat jelata. Begitu pula bila gagal panen, mereka sama-sama menanggung kerugian. Hal itu senada dengan prinsip dasar investasi: “Bila ingin untung harus berani rugi, bila takut rugi simpan uang di bawah bantal.”

Era menyimpan uang di bawah bantal sudah berakhir karena instrumen investasi cukup banyak. Mulai dari investasi dalam bentuk logam mulia [emas], tabungan dan deposito, termasuk DO semen dan besi ditoko bahan bangunan. Bahkan, instrumen investasi paling menarik adalah membeli sebuah korporasi raksasa semacam Telkom yang market cap-nya Rp 419,33 triliun. Mungkinkah? Umumnya menjawab: “mana mungkin seorang rakyat jelata bisa memiliki sebuah korporasi raksasa. Itu ibarat pungguk merindukan bulan.”

Dimaklumi jawaban semacam itu. Pasalnya, di benak rakyat jelata sudah (terlanjur) terstigma bahwa “karpet merah” hanya layak dibentangkan untuk investor, orang-orang berduit dan berdasi. Stigma itu sangat terpatri dalam persepsi masyarakat awam. Seolah-olah mereka selamanya menjadi wong cilik, tertutup ruang untuk memiliki perusahaan raksasa.

Semua bisa
Itu salah 100 persen. Rakyat jelata, petani, pedagang kaki lima, tukang becak, pelajar atau pun mahasiswa, semuanya bisa menanam andil dalam sebuah korporasi raksasa. Misalnya, dengan mengeluarkan uang sebesar Rp 416.000, mereka sudah menjadi pemilik Telkom (TLKM), sebuah perusahaan telekomunikasi Nasional.

Koq bisa? Ya bisa, sebab mereka telah membeli 100 lembar [1 lot] saham TLKM (harga penutupan bursa saham pada 20 September 2016 untuk saham ini adalah Rp 4.160 per lembar). Secara hukum positif, mereka telah sah menjadi salah seorang pemilik perusahaan telekomunikasi raksasa tersebut. Alasannya, karena mereka sudah “mengantongi” 100 lembar saham TLKM sebagai tanda kepemilikan perusahaan itu. Lalu, mana surat bukti saham, koq tidak ada bendanya?

Seperti ditulis Ellen May (2013) dalam buku Smart Trader Rich Investor bahwa saham adalah bukti kepemilikan kita pada suatu perusahaan, dan dulu bentuknya seperti dokumen, surat berharga, yang menunjukkan kepemilikan kita atas sebuah perusahaan. Saat ini karena sistem perdagangan sudah menggunakan internet (online) dan sudah lebih maju, maka bukti kepemilikan suatu saham tidak lagi dalam bentuk surat fisik, namun bukti kepemilikan saham kita dapat dilihat di Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) yang dapat dibuka melalui website http://akses.ksei.co.id.

Semudah itukah? Tapi, uang saya hanya Rp 100 ribu, mungkinkah memiliki sebuah korporasi raksasa? Kenapa tidak, dengan uang Rp 57.500 saja, Anda sudah dapat membeli 100 lembar (1 lot) saham Bank Jatim (BJTM), sebuah perusahaan yang market cap-nya Rp 8,59 trilyun (saya ambil contoh harga penutupan bursa saham pada 20 September 2016, harga saham BJTM adalah Rp 575 per lembar).

Berarti, untuk menjadi investor di pasar saham tidak mesti dengan modal besar, milyaran apalagi trilyunan rupiah. Benar, dengan modal ratusan ribu rupiah, kita bisa membeli saham beberapa perusahaan raksasa. Sebab, harga saham di bursa saham sangat variatif. Ada yang harganya Rp 50 sampai ratusan ribu rupiah, tergantung kemampuan keuangan kita, mau pilih yang harga berapa. Namun, hal paling penting yang wajib diperhatikan adalah analisis fundamental perusahaan. Jangan sampai karena ingin membeli saham dengan harga murah, terbeli saham tidur yang sulit dijual.

Berapa deposit awal yang harus dipersiapkan untuk terjun ke dunia pasar saham? Ini pun cukup variatif. Ada beberapa sekuritas (broker) yang mensyaratkan deposit awal antara Rp 5-10 juta. Tetapi, menurut Thasrif Murhadi Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia [BEI] Aceh, untuk menjadi investor tidak perlu memiliki biaya yang besar, dengan hanya Rp 100.000 sudah bisa menjadi salah satu pemilik aset perusahaan (Medan Bisnis, 25/11/2015). Nah!

* Drs. Muhammad Syukri, M.Pd., Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Pemkab Aceh Tengah. Email: syukritakengon@gmail.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved