Opini

Mengawal UUPA untuk Masa Depan Aceh

MENYIKAPI fenomena politik hukum Aceh menjelang Pilkada 2017, khususnya pasca-judicial review

Mengawal UUPA untuk Masa Depan Aceh
SERAMBINEWS.COM
Amrijal J Prang 

Oleh Amrizal J. Prang

MENYIKAPI fenomena politik hukum Aceh menjelang Pilkada 2017, khususnya pasca-judicial review (uji materil) UUPA terhadap Pasal 67 ayat (2) huruf g oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan dikabulkan melalui Putusan MK No.51/PUU-XIV/2016, telah menjadikan UUPA dilematis. Satu sisi, konstitusi (UUD 1945) mengakui persamaan hukum (equality before the law) bagi warganya. Sehingga, jika hak konstitusionalnya dilanggar, maka demi keadilan berhak menggugat. Tetapi, dari perspektif historis pembentukan UUPA dan sosiologis rakyat Aceh, maka gugatan tersebut menjadi anomali yang semestinya tidak harus terjadi.

Implikasi judicial review telah menimbulkan pro-kontra masyarakat Aceh. Bahkan ada yang mengkritisi dan mengecam MK karena mengabulkan gugatan. Meskipun penggugat notabene-nya masyarakat Aceh itu sendiri. Kritikan tersebut konsekuensi mengabaikan kekhususan Aceh dan MK tidak berkonsultasi dengan DPRA, sebagaimana atribusi Pasal 269 ayat (3), UUPA. Sehingga, dikhawatirkan akan berulang potret Pilkada 2012, pasca dibatalkannya Pasal 256 UUPA melalui Putusan MK No.35/PUU-VIII/2010, berkaitan calon independen.

Namun demikian, perlu dikaji kembali secara politik hukum (legal policy) dan konsepsi UU terhadap Pasal 269 ayat (3) tersebut serta alasan MK mengabulkan dan tidak berkonsultasi dengan DPRA, sehingga tidak menimbulkan misinterpretasi. Meskipun, secara esensi politik hukum mayoritas rakyat Aceh tidak setuju substansi kekhususan Aceh dengan mudah dicabut dan dibatalkan. Untuk itu, perlu dipahami esensi UUPA dan judicial review tersebut.

Seperti UU lainnya, UUPA merupakan norma hukum bersifat mengatur (regeling), penetapan atau keputusan (beschickking), dan penghakiman (judgement) atau vonis. Untuk melihat kebenarannya, maka pengujian norma hukum tersebut dapat melalui peradilan (justisial) atau non-justisial. Jika pengujian dilakukan oleh lembaga peradilan, maka prosesnya disebut judicial review. Sedangkan, jika dilakukan bukan oleh lembaga peradilan disebut toetsingsrecht (hak menguji), sehingga jika diberikan kepada lembaga parlemen atau legislatif, disebut legislative review. Sementara, kepada pemerintah disebut executive review. (Jimly Asshiddiqie, 2005: 1-2).

Bersifat final
Merujuk makna judicial review tersebut, maka di Indonesia ada Mahkamah Agung (MA) dan MK. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No.48/2009, bahwa MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), termasuk Perda/Qanun. Sementara, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No.23/2004, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD.

Kebanyakan putusan MK, bersifat declaratoir constitutief, artinya putusan tersebut menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru, sehingga hakim MK dikatakan sebagai negative legislator di mana putusannya bersifat erga omnes atau mengikat untuk semua orang (Maruar Siahaan, 2011:212-214). Perlu juga difahami bahwa MK melakukan pengujian konstitusionalitas, berbeda dengan MA, melakukan pengujian legalitas (Jimly, 2005:5). Di mana MK adalah organ konstitusi dan bukan organ UU serta landasan yang dipakai yaitu UUD 1945, bukan UU (Maruar, 2011:26). Sesuai asas hukum, ius curia novit (hakim dianggap tahu hukum). Ditambah lagi, berdasarkan UU putusan MK bersifat terkahir dan mengikat (final and binding).

Berbeda dengan makna toetsingsrecht (hak menguji) adalah jika dilakukan oleh lembaga legislatif/lembaga politik disebut legislative review, seperti perubahan terhadap UU sebagaimana kewenangan pembentukannya pada DPR RI (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945). Kalau perda/qanun dilakukan oleh DPRA/DPRK. Sedangkan, secara administratif dilakukan oleh eksekutif disebut executive review. Misalnya, perubahan norma hukum dibawah UU, seperti PP, Perpres, dan Perda/Qanun.

Oleh karena itu, merujuk konsepsional toetsingsrecht dan judicial review tersebut dihadapkan Pasal 269 ayat (3) UUPA, untuk menafsir (interpretasi) judicial review UUPA oleh MK, maka keliru memerlukan konsultasi DPRA. Karena, berdasarkan risalah UUPA pasal tersebut dimaksudkan jika diubah oleh DPR RI. Apalagi, MK lembaga peradilan tidak berwenang mengubah UUPA kecuali menguji. Sehingga, dapat dikatakan maksud pasal tersebut melalui legislative review, sehingga DPR RI wajib berkonsultasi dengan DPRA. Sebagaimana juga, executive review oleh pemerintah terhadap PP dan Perpres kekhususan Aceh, dan Qanun, memerlukan konsultasi dan pertimbangan Gubernur, sesuai perintah Pasal 8 ayat (3) UUPA.

Faktor historis
Meskipun demikian, judicial review terhadap UUPA, termasuk Qanun dalam konteks kekhususan Aceh, sejatinya MK atau MA meminta masukan dari pemerintahan Aceh. Kemudian, sebelum diputuskan perlu mempertimbangkan faktor historis pembentukan UUPA dan sosiologis masyarakat Aceh. Bukankah, Pasal 5 ayat (1) UU No.48/2009 tentang Kehakiman disebutkan, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Sehingga, tidak hanya mempertimbangkan konstitusi. Jika tidak demikian dikhawatirkan sebagian besar pasal-pasal UUPA berpotensi dibatalkan kembali.

Apalagi, secara interpretasi grammatical (bahasa hukum) substansi UUPA tidak secara eksplisit mengistilah beberapa kewenangan khusus merupakan bentuk otonomi khusus Aceh. Konsekuensinya, MK tidak mengakui sebagai bagian kekhususan Aceh. Sebagaimana putusan MK No.35/PUU-VIII/2010, menyatakan calon independen dalam UUPA bukan bagian kekhususan Aceh. Begitu juga putusan MK No.51/PUU-XIV/2016, mengenai pengaturan mantan narapidana. Berbeda Pasal 3 ayat (2) UU No.44/1999, secara eksplisit menyebutkan, kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama adalah bentuk keistimewaan Aceh.

Padahal, jika MK menggali dan menilai kembali historis UUPA dan sosiologis Aceh dengan metode rechtsvinding (penemuan hukum) belum tentu gugatan tersebut dikabulkan. Dalam konteks UUPA sebagaimana, JA. Pontier (2008:41-45), mendeskripsikan, bahwa metode penemuan hukum, di antaranya: Pertama, interpretasi sejarah (historis) UU. Dalam hal ini, historis pembentukan UUPA, dengan melihat kembali risalah-risalah pembahasan dan pembicaraan di komisi-komisi DPR RI. Kedua, interpretasi teleologis (sosiologis), menafsir UUPA menurut tujuan, dan fungsi norma hukum dengan memperhitungkan realitas masyarakat Aceh secara aktual.

Last but not least, untuk mengawal UUPA ke depan agar tidak kembali digugat dan dicabut oleh MK, maka perlu ada kebijakan, baik langkah politik maupun hukum oleh gubernur dan DPRA serta pemerintah pusat termasuk DPR RI sebagai perumus UUPA. Pertama, kepada gubernur dan DPRA, urgen melibatkan akademisi, ulama, partai politik, dan civil society untuk membahas kembali eksistensi UUPA; Kedua, melakukan pertemuan dengan Pemerintah Pusat dan DPR RI dengan menyatakan sikap status quo atau legislative review UUPA sesuai kesepakatan MoU Helsinki dan aspirasi rakyat Aceh, dan; Ketiga, agar didukung oleh rakyat maka kebijakan politik pemerintahan Aceh perlu mengubah perilaku politik yang cenderung pragmatis kekuasaan kepada kepentingan rakyat Aceh. Artinya, Aceh tidak bisa dibangun sendiri atau satu kelompok, tanpa adanya dukungan dan keterlibatan seluruh elemen rakyat. Nah!

* Amrizal J. Prang, SH., LL.M., mahasiswa program doktoral Universitas Sumatera Utara (USU) Medan dan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe. Email: j.prang73@gmail.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved