Opini

Menyelamatkan UUPA Bagaimana Caranya?

SATU isu hukum yang cukup mendapat perhatian publik di Aceh akhir-akhir ini adalah adanya putusan

Menyelamatkan UUPA Bagaimana Caranya?

Oleh Mawardi Ismail

SATU isu hukum yang cukup mendapat perhatian publik di Aceh akhir-akhir ini adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap mencederai atau merusak Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dari beberapa putusan MK terkait UUPA, dua di antaranya telah menyebabkan berubahnya UUPA, yaitu putusan MK No.35/PUU-VIII/2010, yang membatalkan Pasal 256, dan putusan MK No.51/PUU-XIV/2016, yang memperbaiki atau mengubah redaksi Pasal 67 ayat (2) huruf g, sementara gugatan lainnya ditolak atau permohonan tidak diterima.

Putusan MK yang menyebabkan perubahan UUPA terjadi di tengah kuatnya arus atau pendapat publik Aceh yang menganggap bahwa UUPA itu tidak boleh diubah di luar mekanisme yang diatur dalam UUPA itu sendiri. Menariknya lagi ada ahli hukum yang berpendapat bahwa putusan MK tidak bisa menggugurkan UUPA (Serambi, 30/8/2016). Lalu, apakah benar bahwa UUPA itu tidak boleh diubah, termasuk oleh MK sekalipun? Dilihat dari isinya UUPA memang bukan UU biasa, tetapi dilihat dari statusnya ia sama dengan UU lainnya.

UUPA lahir antara lain sebagai implentasi MoU Helsinki 15 Agustus 2005, dan itu dimungkinkan karena adanya ketentuan Pasal 18B UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dengan UU. Ini harus memenuhi ketentuan sebagaimana layaknya sebuah UU, tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 itu sendiri. Oleh karena itu, ketika ada gugatan pengujian UUPA ke MK, Mahkamah melihat dan meyakini adanya pertentangan UU ini dengan UUD 1945, maka tidak ada kekuatan yang dapat menghalangi MK untuk memutuskan perubahan atau pembatalannya.

Ini adalah dilema, di satu sisi UUPA sebagai produk hukum adalah produk zaman, yang tentu harus mengikuti perkembangan zaman yang terus berubah, sementara disisi lain masyarakat Aceh menganggap bahwa UUPA adalah produk hukum special, yang tidak bisa diperlakukan sebagai produk hukum lainnya yang terbuka untuk diubah melalui mekanisme legislasi atau mekanisme pengujian UU oleh MK.

Mekanisme perubahan
Secara hukum, perubahan UU itu dapat terjadi melalui dua cara: Pertama, mekanisme legislasi (pembentukan UU), yang dikenal dengan istilah legislative review. Upaya ini dilakukan melalui proses politik di DPR RI, di mana sifatnya tidaklah mutlak karena faktor politik lebih dominan dibandingkan dengan faktor hukum. UUPA menyediakan mekanisme pertahanan diri menghadapi kemungkinan perubahan melalui proses legislasi, yaitu Pasal 8 ayat (2) dalam hal ada pembentukan UU lainnya terkait Aceh, dan Pasal 269 ayat (3) untuk perubahan yang terjadi dengan cara perubahan UU. Ini menyaratkan adanya konsultasi dan pertimbangan DPR Aceh dalam proses pembentukan undang undang lain terkait Aceh atau perubahan UUPA itu sendiri. Tatacara pemberian pertimbangan dan konsultasi itu telah diatur dalam Perpres No.75 Tahun 2008.

Kedua, mekanisme pengujian UU terhadap UUD 1945 oleh MK yang dikenal dengan istilah judicial review. Untuk perubahan dengan mekanisme ini, tidak ada benteng yang tersedia untuk itu dalam UUPA. Pasal 24C UUD 1045, tegas menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD. Proses judicial review oleh MK bersifat mutlak, karena aspek hukumnya yang dominan. Apabila dalam pandangan/pendapat MK suatu UU bertentangan dengan UUD 1945, maka tidak ada tekanan (pressure) sosial-politik yang dapat menghalangi MK untuk membatalkan atau mengubah UU tersebut.

Dari dua cara perubahan di atas, yang sudah terjadi adalah perubahan UUPA melalui putusan MK. Walaupun pada awalnya, kehadiran putusan MK yang berdampak terhadap UUPA mendapat reaksi keras dari publik di Aceh, namun putusan itu tetap jalan, dan sudah menjadi yurisprudensi. Oleh karenanya menarik untuk dikaji, bagaimana caranya menyelamatkan UUPA dari kemungkinan perubahan, baik yang terjadi melalui mekanisme legislasi di DPR RI maupun mekanisme pengujian UU (judicial review) melalui MK.

Dalam hal perubahan melalui proses legislasi, peranan DPRA sangat menentukan, karena konsultasi dan pertimbangannya mutlak diperlukan. Di samping itu tentu saja peran anggota DPR RI asal Aceh juga sangat penting, mengingat mereka terlibat langsung dalam proses itu. Untuk menghadapi proses legislasi ini, di samping kapasitas argumentasi, juga dapat dipakai pressure sosial-politik dari berbagai pihak. Ini tentunya dapat terjadi apabila Aceh memiliki posisi tawar (bargaining position) yang kuat dalam kancah perpolitikan dan pemerintahan. Sebaliknya, jika posisi tawar Aceh lemah, perubahan melalui proses legislasi ini berbahaya, karena dalam pembahasan di DPR RI, substansi yang akan diubah bisa meluas melampaui yang diajukan dalam RUU. Sekali pintu sangkar dibuka, bukan burung dari luar yang mampu kita masukkan, tetapi burung yang ada di dalam akan berhamburan keluar.

Ketika MK dengan putusannya No.35/PUU-VIII/2010 tanggal 28 Desember 2010, membatalkan Pasal 256 dan putusannya No.51/PUU-XIV/2016 tanggal 23 Agustus 2016, memperbaiki atau mengubah redaksi Pasal 67 ayat (2) huruf g UUPA, memang terjadi reaksi dari publik Aceh, termasuk dari pemerintah Aceh dan DPRA. Dalam konteks ini, kita patut menghargai upaya yang dilakukan Banleg DPRA untuk bertemu dengan MK, dan juga upaya Gubernur Aceh membicarakan masalah tersebut, yang menghasilkan statemen Menkopolhukam agar semua kebijakan terhadap Aceh didasarkan pada UUPA. Penghargaan kita terhadap komitmen pejabat pemerintah pusat, haruslah dalam sebuah kesadaran bahwa mereka pun tidak mempunyai kewenangan untuk menghalangi MK dalam memutuskan pengujian terhadap UUPA.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved