Abrasi Pantai Jilbab Memburuk

Abrasi yang melanda sepanjang bibir Pantai Jilbab, Kecamatan Susoh kemarin dilaporkan makin

Abrasi Pantai Jilbab Memburuk

* Sejumlah Pondok Mulai Roboh

BLANGPIDIE - Abrasi yang melanda sepanjang bibir Pantai Jilbab, Kecamatan Susoh kemarin dilaporkan makin memburuk. Sejumlah pondok (cafe) mulai ambruk tergerus air pasang. Para pemilik cafe di kawasan pantai wisata itu meminta pemerintah serius menangani persoalan abrasi tersebut.

“Jika tidak segara ditangani, dikhawatirkan air pasang semakin meluas dan mengancam cafe dan pemukiman penduduk yang berada di kawasan bibir pantai,” ujar Rijal, pemilik cafe di Pantai Jilbab kepada Serambi, Selasa (18/10).

Menurut Rijal pemerintah harus segera membuat tanggul dan break water (pemecah gelombang) di sepanjang bibir pantai untuk mengantisipasi abrasi semakin meluas ke pemukiman penduduk. “Memang pemerintah sudah membuat tanggul darurat. Tapi tanggul ini menjadi sia-sia, buktinya pondok kami kembali ambruk. Padahal baru saja kami bikin. Jika pemerintah peduli terhadap pariwisata dan kemajuan daerah kami minta bangun tanggul batu gajah di sepanjang pantai ini,” katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Abdya Rahwadi ST saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya telah menyampaikan persoalan abrasi Pantai Jilbab tersebut ke Dinas Pengairan Aceh, dan beberapa waktu lalu Kepala Dinas Pengairan Aceh Ir Syamsurizal telah turun meninjau lokasi.

“Persoalan ini sudah kita sampaikan dan meminta bantu ke provinsi, dan pak Syamsurizal (kepala Dinas Pengairan) berjanji akan mengusahakan anggaran untuk pembangunan tanggul batu gajah, semoga saja bisa terealisasi minimal dibangun secara bertahap,” kata Rahwadi.

Menurutnya pembuatan tanggul sepanjang bibir pantai ini bisa menghabiskan anggaran mencapai Rp 50 miliar lebih. Dengan kondisi APBK terbatas, maka pihaknya meminta kepada provinsi untuk pembangunan tanggul tersebut. “Kita akan berupaya untuk mencari solusi, namun kita akan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan Abdya terkait persoalan ini, mungkin saja pembangunan tanggul ini bisa ditangani oleh Dinas Kelautan,” sebutnya.

Semantara itu Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten (BPBK) Aceh Barat Daya (Abdya) mulai menyusun prosedur tetap (Protap) penanganan bencana banjir, termasuk tanah longsor. Protab ini disusun tim beranggotakan dari unsur instansi terkait dalam rapat di BPBK setempat, Selasa (18/10).

“Protap yang disusun ini menjadi pedoman dalam peringatan dini dan penanganan darurat banjir, termasuk tanah longsor,” kata Kepala BPBK Abdya Amiruddin menjawab Serambi usai rapat kemarin.

Rapat dipandu Ketua Tim Penyusun Baizar yang juga Kabid Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kebakaran BPBK. Hadir juga Kepala BPBK Amiruddin selaku penanggung jawab tim dan Wakil Ketua Tim Muddasir yang juga sekretaris BPBK. Anggota tim penyusun berasal dari instansi terkait antara lain, Kabid Pengendalian Masalah Kesehatan pada Dinkes, Kabid Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum, Kasubbag Bantuan dan Penyuluhan Hukum, Kasi Penanggulangan Kebakaran pada BPBK, sekretaris Dinsosnakertrans, Kasubbag dan Pelaporan pada BPBK, Pasi Ops Kodim 0110 dan Kabag Ops Polres.

elanjutnya, Sekretaris Radio Antar Pendudukan Indonesia (RAPI), koordinator Tagana, kepala Divisi Operasi SAR, unsur PWI dan staf BPBK Abdya. Dalam rapat tersebut juga dibahas Protap berisikan 6 bab atau 50 halaman sebagai acuan penanganan bencana banjir, dan memberikan masukan-masukan untuk kesempurnaannya. Menurut Amiruddin untuk selanjutnya pihaknya akan meminta persetujuan bupati terhadap Protap tersebut sebelum dilaksanakan di lapangan.(nun)

Ikuti kami di
Editor: hasyim
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help