Gugat Bupati Aceh Tamiang, Walhi Aceh Ajukan 39 Alat Bukti Surat

Karena itu, Walhi Aceh memohon kepada majelis hakim untuk menangguhkan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Gugat Bupati Aceh Tamiang, Walhi Aceh Ajukan 39 Alat Bukti Surat
Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah didampingi Wakil Ketua DPRA, Irwan Djohan, Kapolda Aceh, Irjen Pol Husein Hamidi, Kajati Aceh Raja Nafrizal MH, dan Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur (kanan) menandatangani komitmen bersama pencegahan dan penegakan hukum lingkungan hidup terpadu usai membuka workshop kerjasama lintas lembaga membangun kemitraan dalam pencegahan dan penegakan hukum lingkungan hidup di Hotel Oasis, Banda Aceh, Selasa (12/4).SERAMBI/MASRIZAL 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, Rabu (19/10/2016) menggelar sidang kedelapan terkait gugatan Walhi Aceh terhadap Bupati Aceh Tamiang dengan agenda pembuktian dari para pihak.

Walhi Aceh selaku penggugat mengajukan 39 alat bukti surat, sementara pihak tergugat hanya menyerahkan tiga alat bukti dan sisanya akan diserahkan pada sidang selanjutnya.

Sidang tesebut dipimpin langsung oleh hakim ketua yang juga Ketua PTUN Banda Aceh, Herisman dan didampingi dua hakim anggota, Ade Mirza Kurniawan dan Azzahrawi.

Dari Walhi Aceh diwakili tiga kuasa hukumnya, HM Zuhri Hasibuan SH MH, Chandra Darusman S SH MH, dan M Nasir (Kadiv Advokasi Walhi Aceh), sedangkan kuasa hukum dari pihak tergugat dihadiri oleh Rahmad Safrial Cs.

Informasi dari Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur kepada Serambinews.com, selain 39 alat bukti tersebut, dalam persidangan selanjutnya Walhi Aceh juga akan menghadirkan alat bukti lain.

Seperti para saksi, ahli, dan segala sesuatu hal yang secara jelas menunjukan ada rangkaian prosedur dan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum dalam penerbitan objek gugatan.

Sebab berdasarkan kajian Walhi Aceh, Bupati Aceh Tamiang dalam mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 541 Tahun 2016 Tentang Izin Lingkungan untuk PT Tripa Semen Aceh (TSA) menyalahi secara prosedural, subtansi, dan azas-azas.

"Secara substansi, salah satu alasan gugatan Walhi Aceh areal pertambangan PT TSA berada dalam kawasan karst yang merupakan kawasan lindung geologi," kata Muhammad Nur.

Karena itu, Walhi Aceh memohon kepada majelis hakim untuk menangguhkan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Sedangkan dalam pokok perkara Walhi Aceh memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan batal serta memerintahkan tergugat mencabut SK Bupati Nomor: 541 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari Klinker di Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh oleh PT Tripa Semen Aceh. (*)

Ikuti kami di
Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Yusmadi
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help