Pilkada 2017

Massa Demo DPRK Pidie

Massa yang menamakan diri masyarakat dan pemuda Pidie demo ke DPRK Pidie di Sigli

Massa Demo DPRK Pidie
MASSA yang menamakan diri masyarakat dan pemuda Pidie berdemo di depan Gedung DPRK Pidie, Selasa (18/10). 

SIGLI - Massa yang menamakan diri masyarakat dan pemuda Pidie demo ke DPRK Pidie di Sigli, Selasa (18/10). Mereka menyerukan pilkada damai dan mengingatkan DPRK setempat tidak mengintervensi tugas KIP dan Panwaslih.

Pantauan Serambi, massa yang didominasi pemuda itu hanya membawa satu spanduk bertuliskan “Masyarakat dan Pemuda Mendukung Pilkada Damai.” Massa bergerak dari Masjid Agung Al-Falah Sigli dipandu satu mobil pikap yang melaju perlahan di depan.

Sesampai di depan Gedung DPRK Pidie sekitar pukul 10.00 WIB, massa tidak diperkenankan masuk. Polisi berpakaian dinas maupun preman menjaga dua pintu kantor dewan tersebut. Polantas Polres Pidie tampak bekerja ekstra mengatur lalu lintas agar tidak menimbulkan kemacetan.

Di luar pagar Gedung DPRK Pidie massa berorasi secara bergantian. Massa tampak meluber hingga ke depan Gedung Pertemuan Pidie. Sesekali massa menggoyang pagar pintu kantor dewan tersebut.

Koordinator aksi, Faisal dalam orasinya antara lain mengatakan, DPRK Pidie diminta tidak menciptakan kegaduhan politik dengan cara melakukan intervensi tugas penyelenggara pemilu, yaitu KIP dan Panwaslih Pidie. Anggota dewan diingatkan tidak mengeluarkan pernyataan yang bernada ancaman kepada penyelenggara pemilu.

Menurut Faisal, tindakan DPRK Pidie selama ini mengindikasikan adanya upaya menggagalkan paslon tertentu yang dilakukan secara sistematis. Akibatnya, Panwaslih menjadi dilema dalam memberikan putusan bahkan terkesan menjadi plin-plan. Ini memunculkan kebingungan bahkan meresahkan masyarakat yang menginginkan pilakada damai.

“Sangat kami sayangkan Komisi A DPRK Pidie justru terlibat langsung mengintervensi KIP dan Panwaslih. Ini bentuk kezaliman yang dipertontonkan dewan kepada rakyat. Keputusan KIP terhadap administrasi paslon telah jelas dan sesuai mekanisme serta tahapan pilkada terhadap tiga paslon bupati dan wakil bupati dinyatakan lulus,” tandasnya.

Faisal menambahkan, “Apa urusannya DPRK mengintervensi KIP dan Panwaslih.” Orator lainnya, Tgk Adnan Ubat Kareung menyatakan, kegaduhan politik di Pidie disebabkan statemen yang dikeluarkan anggota DPRK. “Daerah lain tidak terjadi kegaduhan politik seperti di Pidie,” katanya.

Menurut Adnan, jika terjadi tumpah darah di Pidie, DPRK harus bertanggung jawab. Adnat Ubat menandaskan, jabatan DPRK pada hakikatnya sebagai kuli rakyat. Buang air kecil saja telah dibayar dengan uang rakyat. “Tiga pelaksanaan pemilu telah dizalimi. KIP dan Panwaslih jangan takut, laksanakan sesuai aturan. KIP bukan SKPK, melainkan perpanjangan tugas KPU. Fungsi DPRK hanya mengawas bukan mengintervensi KIP,” kata Adnan Ubat.

Dalam aksinya pendemo minta agar dihadirkan Ketua Komisi A DPRK Pidie tapi yang bersangkutan tidak bisa hadir. Anggota DPRK yang hadir di depan pendemo yaitu Wakil Ketua DPRK Pidie Jamaluddin SP, Ketua Komisi C Drs Isa Alima, dan seorang anggota DPRK Pidie dari Partai Aceh M Jafar. Pada kesempatan itu pendemo juga meminta Ketua Fraksi NasDem DPRK Pidie, Tgk Ismail Abubakar untuk berbicara.

Tgk Ismail dalam pidatonya mengatakan, KIP dan Panwaslih Pidie harus bersikap netral dalam pelaksanaan tahapan pilkada. Artinya, tidak boleh fokus pada satu paslon.

Dalam orasi di luar pagar DPRK Pidie, massa tetap meminta kepastian dari pihak DPRK supaya bisa beremu dengan Ketua Komisi A DPRK Pidie. Permintaan itu disetujui pihak dewan yang dituangkan dalam selembar surat yang ditandatangani Wakil Ketua DPRK Pidie, Jamaluddin SP.

Dalam surat itu disebutkan massa akan bertemu dengan Ketua Komisi A DPRK Pidie, Mahfuddin, Kamis 20 Oktober 2016. Isi surat itu dibacakan oleh salah satu perwakilan massa dan selanjutnya massa membubarkan diri secara tertib. (naz)

Ikuti kami di
Editor: hasyim
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help