Pilkada 2017

YARA Laporkan KIP Pidie dan Abdya ke DKPP

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Senin (17/10) melaporkan komisioner Komisi Independen

YARA Laporkan KIP Pidie dan Abdya ke DKPP

BANDA ACEH - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Senin (17/10) melaporkan komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie dan Aceh Barat Daya (Abdya) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

YARA menilai, KIP Pidie dan Abdya diduga telah melakukan pelanggaran administrasi dengan meloloskan pasangan kandidat yang diduga tidak memenuhi syarat pendaftaran.

Laporan untuk komisioner KIP Pidie dilakukan oleh Ketua YARA, Safaruddin SH dengan nomor aduan 183/V-P/L-DKPP/2016. Sedangkan laporan untuk komisioner KIP Abdya dilakukan oleh Ketua YARA Pewakilan Abdya, Miswar SH dengan nomor aduan 182/V-P/L-DKPP/2016. Laporan pengaduan tersebut diterima oleh salah satu pegawai DKPP, Ratna.

Safaruddin kepada Serambi mengatakan, pihaknya melaporkan KIP Pidie karena telah meloloskan Roni Ahmad atau Elfinur Ahmad atau Sufi Ahmad sebagai bakal calon bupati Pidie berdasarkan penetapan pleno KIP Pidie pada 29 September 2016. “Kami menduga ijazah yang diajukan oleh Roni Ahmad atau Elfinur Ahmad atau Sufi Ahmad adalah ijazah palsu atau yang dipalsukan olehnya,” kata Safaruddin.

Sebab, berdasarkan bukti yang dilampirkan dalam laporan tersebut, Roni Ahmad alias Abusyik memiliki tiga nama berbeda. Nama Elfinur Ahmad digunakannya pada saat mengurus surat kehilangan atas Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tingkat Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Kampung Aree. Tetapi, Kepala MIN Kampung Aree mengeluarkan STTB atas nama Roni Ahmad.

Menurut pihaknya, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh Kepala MIN Kampung Aree atas nama Roni Ahmad adalah cacat prosedur administrasi dan batal/tidak sah menurut hukum. Sehingga Roni Ahmad diduga tidak mempunyai Ijazah pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah.

Lalu, terhadap STTB tingkat Tsanawiyah yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Islam Dayah Ash-Habul Yamin, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie Nomor 13/AS/XII/2008 tertanggal 2 Desember 2008 tertulis nama Roni dengan foto dan tandatangan Roni Ahmad.

Perbedaan lainnya juga disebutkan pada ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) anaknya bernama Dara Syafira dengan nama M Sufi pada 15 Mei 2015. Begitu juga dalam Akta Kelahiran Dara Syarifa Nomor 477/980/Ist/CS-T/1998, tertanggal 21 Oktober 1998 masih bernama Sufi dan baru diajukan perubahan nama dalam penetapan Pengadilan Negeri Sigli pada 18 Juli 2016 menjadi Syarifa dengan orang tua laki-laki menjadi Roni Ahmad.

Karena itu, YARA menilai penetapan KIP Pidie melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasal 4 ayat (1) huruf c menjelaskan persyaratan seorang calon harus berpendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Dalam laporan tersebut, Safaruddin juga menjelaskan beberapa informasi tentang keabsahan ijazah tersebut telah diberikan oleh masyarakat kepada KIP Pidie. Namun, informasi itu seakan diabaikan dan tidak dilakukan penelitian dan penelusuran atas informasi tersebut sehingga KIP Pidie tetap meloloskan Roni Ahmad atau Elfinur Ahmad atau Sufi Ahmad sebagai calon bupati Pidie yang memenuhi syarat.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: hasyim
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help