SerambiIndonesia/

Warga Mulai Tolak Gas Rumah Tangga

Puluhan warga di Kecamatan Muara Satu dilaporkan menolak program gas rumah tangga

Warga Mulai Tolak Gas Rumah Tangga

* Sebagian Berhenti Berlangganan

* Akibat Ketentuan Wajib Bayar Rp 59 Ribu Lebih/Bulan

LHOKSEUMAWE - Puluhan warga di Kecamatan Muara Satu dilaporkan menolak program gas rumah tangga yang saat ini sudah tersambung ke rumah-rumah mereka. Bahkan, ada sebagian warga yang sudah mengajukan permohonan untuk berhenti berlangganan gas rumah tangga tersebut.

Informasi yang dihimpun Serambi, penolakan itu disebabkan aturan atau kebijakan pemerintah yang mewajibkan setiap rumah yang dialiri gas ini, setiap bulan membayar gas seharga 10 meter kubik, walau pemakaiannya tidak sampai 10 meter kubik. Sementara harga gas rumah tangga tersebut Rp 5.913 per meter kubik.

Saat persoalan ini mencuat pada akhir September lalu, pihak Perusahan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) sedang melakukan koversi kompor gas di kawasan Blang Pulo atau sektor enam. Setelah mengetahui informasi itu, sejumlah warga Blang Pulo langsung menolak rumah mereka dialiri gas rumah tangga tersebut.

Keuchik Blang Pulo, Zarkasyi, kepada Serambi, Kamis (27/10) mengakui ada warganya yang menolak dialirkan gas rumah tangga ke rumahnya akibat persoalan harga gas yang harus dibayar tetap 10 meter kubik setiap bulan, walau pemakaian di bawah 10 meter kubik.

“Di desa kami ada sekitar 600 rumah yang dialiri gas. Informasi yang saya terima, ada warga yang menolak gara-gara aturan tersebut. Menurut saya, aturan itu harus segera ditinjau ulang, apalagi gas rumah tangga ini adalah program gas murah untuk masyarakat miskin,” demikian Zarkasyi.

Manajer Divisi Gas PDPL Lhokseumawe, Muhammad Azhari Ishak menjelaskan, kewajiban membayar iuran/rekening seharga 10 meter kubik per bulan itu diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2011 Tentang Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas.

Ia menyebutkan, hingga saat ini sudah ada 60-an warga Gampong Blang Pulo yang menolak rumah mereka dialiri gas rumah tangga, karena aturan tersebut. Selain di Blang Pulo, ada belasan pelanggan di Desa Blang Naleung Mameh, Batuphat Timur, dan Batuphat Barat, sudah mengajukan permohonan berhenti berlangganan karena persoalan yang sama.

“Itu hak warga. Tapi kami tetap suplai gas ke rumah-rumah warga lain yang mau tetap berjalan. Sampai saat ini, dari 3.996 jaringan yang ada, tercatat 1.500 rumah yang sudah dialiri gas, tersebar di Blang Naleung Mameh, Batuphat Timur, Batuphat Barat, Blang Pulo, dan Meuria Paloh. Sedangkan untuk Desa Blang Panyang, Paloh, dan Padang Sakti memang belum tersentuh sama sekali,” pungkas Azhari.(bah)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help