Mantan Tapol Tuntut Hak

Ratusan mantan tahanan politik (tapol) atau narapidana politik (napol) dari sejumlah daerah

Mantan Tapol Tuntut Hak
PARA eks tahanan/narapidana politik dari seluruh kabupaten /kota di Aceh melakukan aksi di halaman Gedung DPRA, Selasa (8/11). Mereka menuntut alokasi tanah pertanian, pekerjaan, dan jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh. 

* Gelak Aksi di DPRA

BANDA ACEH - Ratusan mantan tahanan politik (tapol) atau narapidana politik (napol) dari sejumlah daerah di Aceh, Selasa (8/11), menggelar aksi di Gedung DPRA, Banda Aceh. Mereka menuntut pemerintah segera merealisasikan hak-hak mereka seperti yang sudah diamanahkan dalam MoU Helsinki.

Amatan Serambi kemarin, para tapol/napol yang datang ke DPRA itu sebagian sudah berusia lanjut. Mereka merupakan mantan kombatan GAM yang ditahan di sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) pada saat Aceh sedang dilanda konflik.

“Kami tapol napol Aceh menginginkan hak kami. Sudah sebelas tahun, realisasinya tidak pernah kami rasakan,” kata salah seorang peserta demo, Sabariah dalam orasinya. Tuntutan yang mereka ajukan antara lain rumah layak, lahan pertanian, pekerjaan yang layak, serta dana integrasi.

Hal senada juga disampaikan salah seorang tapol asal Aceh Barat Daya (Abdya), Abdurrahman, saat diwawacarai Serambi. Dia mengaku, sejak bebas pada Agustus 2005 lalu, ia hanya mendapat uang saku dari lapas sebesar Rp 5 juta, serta bantuan sebesar Rp 10 juta yang diberikan pada tahun 2015. Itupun bukan dari pemerintah, melainkan dari NGO asing.

“Setelah itu saya tidak pernah mendapatkan bantuan apa-apa lagi. Bahkan dari Pemerintah Aceh tidak ada saya dapatkan, padahal sudah ada dijanjikan,” kata pria yang pernah menghuni Lapas Sukamiskin, Bandung, ini.

Abdurrahman melanjutkan, pemerintah pernah berjanji akan memberikan uang pembinaan, rumah, dan lahan pertanian seluas dua hektare. Hal ini juga tertuang dalam nota kesepakatan damai MoU Helsinki yang ditandatangani 15 Agustus 2005 lalu. “Namun hingga 11 tahun perdamaian Aceh tidak ada satu pun yang direalisasikan,” tambahnya.

Kini, lanjut Abdurrahman, sebagian besar tapol/napol itu telah berusia lanjut, sehingga sudah tidak optimal lagi dalam bekerja. “Apalagi saya memiliki bekas luka tembak di badan yang menyebabkan saya tidak bisa lagi bekerja berat,” tutup Abdurrahman.

Kedatangan ratusan mantan tapol-napol ke DPRA kemarin disambut oleh Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, Wakil Ketua DPRA, Teuku Irwan Johan, serta Anggota Komisi I, Azhari Cage, Abdurahman Ahmad, dan Usman Alfarlaky.

Tgk Muharuddin mengatakan, masalah yang dihadapi pemerintah dalam menyalurkan hak para tapol/napol yaitu tidak validnya database penerima. Sehingga ke depan, DPRA mendorong agar ada perbaikan dan pendataan ulang.

“Saat ini ada orang yang sudah menerima dua kali, sedangkan yang lainnya belum menerima sama sekali, sehingga kedepan database harus kita perbaiki,” ujarnya.

Apalagi sambung Muhar, Badan Reintegrasi Aceh (BRA) tak lama lagi akan berdiri sendiri, sehingga akan memiliki anggaran tersendiri untuk melakukan tugas pembinaan terhadap mantan kombatan.(c51/mun)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved