Otsus tak Lagi Dikelola Daerah Tetap Disahkan

Ketua DPRA Tgk Muharuddin mengatakan menjelang akhir tahun anggaran 2016, masih ada empat-lima

Otsus tak Lagi Dikelola Daerah Tetap Disahkan

* Anggota DPR RI Minta Kabupaten/Kota Diberi Wewenang

BANDA ACEH - Ketua DPRA Tgk Muharuddin mengatakan menjelang akhir tahun anggaran 2016, masih ada empat-lima rancangan qanun (Raqan) lagi yang akan disahkan DPRA, salah satunya perubahan kedua Raqan Nomor 2 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Migas dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus bahwa dana otsus itu nantinya tak lagi dikelola kabupaten/kota.

Muharuddin menyampaikan hal ini ketika menjawab Serambi kemarin, seusai rapat pimpinan DPRA dengan Banleg, Pansus, dan Komisi pembahas Raqan Prioritas 2016 DPRA, Senin (28/11). Khusus untuk Raqan Migas dan Otsus, kata Muharuddin sesuai hasil rapat Pimpinan Dewan dengan Pansus, raqan ini akan disahkan menjadi qanun pada Desember 2016, tetapi pelaksanaan seluruh isi qanun ini akan dilaksanakan pada 2018 mendatang.

Pasalnya, kata Muharuddin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) raqan tersebut pekan lalu, banyak peserta dari kabupaten/kota, baik Bappeda maupun DPRK meminta isi raqan tersebut tentang penyetopan transfer dana otsus 40 persen dari Pemprov Aceh ke kabupaten/kota mulai 2017 agar jangan dilakukan dulu, melainkan mulai berlaku pada 2018 saja.

“Karena program dan kegiatan transfer dana otsus 2017 sudah dimasukkan ke dalam KUA dan PPAS 2017 yang merupakan cikap bakal RAPBK kabupaten/kota 2017. Bahkan ada beberapa daerah sudah mengesahkan RAPBK 2017 menjadi APBK. Nah, kalau transfer dana otsus itu kita stop, pelaksanaan proyeknya nanti bisa berantakan,” kata Muharuddin.

Didampingi Ketua Komisi V DPRA, Anwar Ramli, Muharuddin, menyebutkan empat raqan lainnya yang akan diparipurnakan DPRA minggu depan adalah adalah perubahan Raqan Pilkada, Raqan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru, Raqan Pembangunan Olahraga, dan Raqan Dana Cadangan.

Sementara itu, kepada Serambi di Jakarta dua hari lalu, Anggota DPR RI asal Aceh yang juga Anggota Tim Pemantau Otsus, Muslim Ayub mengatakan keinginan Pemprov Aceh menata ulang penggunaan dana Otsus dengan mengubah Qanun Nomor 2 Tahun 2008 itu sangat tidak tepat.

Pasalnya, ia menilai dapat menghilangkan salah satu sumber pendapatan kabupaten/kota, sehingga kabupaten/kota harus tetap diberi kewenangan mengelola dana Otsus Aceh karena kabupaten/kota yang paling mengetahui kebutuhan pembangunan daerah.

“Yang diperlukan saat ini adalah pengawasan ketat terhadap penggunaan dana Otsus tersebut sehingga penggunaannya tepat sasaran dan akuntabel,” kata politisi PAN ini.

Muslim mengingatkan masa berlaku dana otsus tinggal lima tahun lagi dan diperlukan perjuangan agar dana ini bisa berlangsung selamanya. Karena itu, ia mengajak pemangku kepentingan di Aceh, baik bupati, walikota dan anggota legislatif daerah untuk sama-sama memperjuangkan hal ini kepada pemerintah pusat. (her/fik)

Ikuti kami di
Editor: bakri
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help