YARA Laporkan KIP dan Panwas Aceh Jaya ke DKPP

Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat dan Aceh Jaya, Hamdani

YARA Laporkan KIP dan Panwas Aceh Jaya ke DKPP

BANDA ACEH - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat dan Aceh Jaya, Hamdani, melaporkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panwaslih Aceh Jaya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Selasa (29/11).

Kedua penyelenggara pilkada ini dilaporkan karena menetapkan Yusri sebagai calon wakil bupati Aceh Jaya berpasangan dengan Drs T Irfan TB yang diduga menggunakan ijazah palsu.

Laporan tersebut teregister dengan Nomor 226/V-P/L-DKPP/2016 dan terima oleh Ratna, petugas DKPP RI. Menurut Hamdani, KIP dilaporkan karena mengeluarkan SK penetapan KIP Aceh Jaya Nomor 23 tahun 2016 tentang penetapan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Aceh Jaya tanggal 24 Oktober 2016.

Sedangkan Panwaslih dilaporkan karena menolak laporan Hamdani dengan alasan tidak mencukupi syarat formil dan materil serta tidak melampirkan surat penempatan atau surat tugas dari YARA Aceh Jaya.

“Padahal saya dalam pengaduan pada tanggal 16 November 2016 bukan atas nama YARA. Saya mempermasalahkan keabsahan ijazah dari calon wakil bupati bernama Yusri karena surat keterangan penganti ijazah/STTB hilang Nomor 421.1/58/2016 tanggal 4 Oktober 2016 yang di tandatangani oleh Kepala Sekolah Hj Nurmala SPd tidak mencantumkan nomor Induk siswa,” katanya.

Selain itu, jelasnya, format surat keterangan yang di keluarkan tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 29 tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), surat keterangan penganti ijazah/STTB, dan penerbitan surat keterangan penganti ijazah/STTB jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Surat keterangan tersebut juga menyatakan bawa Yusri lulus mengikuti Ebtanas pada SD Negeri 2 Krueng Sabe, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, pada tahun 1979. Sedangkan pada tahun 1979 belum berlaku Ebtanas dan Krueng Sabee masih dalam lingkup Kabupaten Aceh Barat.

Hamdani juga mengulas, untuk ijazah Tsanawiyah yang di keluarkan tanggal 13 Mei 1983 dan Madrasah Aliyah yang dikeluarkan pada 8 Juni 1985, keduanya tidak dilegelisasi oleh instansi yang berwenang, tetapi hanya dileges oleh Komite Pemenangan Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya.

“Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 10 tahun 2016 dan keputusan KIP Aceh Jaya No 17 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa fotocopy ijazah/STTB yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon.

Panwaslih dan KIP Aceh Jaya dianggap melanggar kode etik penyelengaraan Pilkada,” pungkasnya.(mas)

Ikuti kami di
Editor: bakri
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help