Berkunjung ke Kamp Rohingnya

OLEH Dr FAROK AFERO, PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, melaporkan dari Sittwe, Provinsi Rakhine, Myanmar

CUTI tahun ini saya manfaatkan jadi relawan kemanusiaan pada salah satu LSM internasional di Myanmar. Saya diundang untuk membantu pengembangan program perikanan budidaya dan tangkap di Provinsi Rakhine. Begitu terundang, saya ajukan visa di Kedutaan Myanmar.

Penerbangan ke Yangon harus transit di Kuala Lumpur atau Bangkok. Butuh waktu 2,5 jam dari KL atau 50 menit dari Bangkok.

Setelah briefing di kantor tentang kondisi keamanan di Myanmar dan Sittwe, saya dan direktur LSM berangkat ke Sittwe, ibu kota Provinsi Rakhine. Penerbangan ke Sittwe makan waktu 55 menit dari Yangon.

Myanmar sangat potensial sebagai negara penghasil beras karena air yang melimpah ruah dan berdataran rendah. Seluruh warga negara asing dicatat namanya dan diberi stiker tanggal kedatangan di paspor. Di Bandara Sittwe terpampang list daerah yang boleh dikunjungi dan daerah terlarang bagi warga negara asing.

Mangdaw, daerah dengan komunitas etnis Rohingnya merupakan zona terlarang untuk dikunjungi. Kami di-briefing staf lokal tentang kondisi keamanan di Sittwe dan rencana kunjungan ke kamp pengungsi.

Esoknya kami dijemput staf lokal untuk berkunjung ke kamp pengungsi. Saya agak takut masuk ke pengungsian karena tak ada izin perjalanan (travel approval) karena izin masuk kamp diluarkan oleh instansi pemerintah. Dokumen izin disiapkan oleh staf lokal. Nama saya disisipkan dalam dokumen izin perjalanan staf lokal. Kamp pengungsi Rohingnya tersebar di sekitar Kota Sittwe karena kota ini aman dan pusat operasional lembaga PBB serta LSM internasional di Provinsi Rakhine. Kami melewati pos pemeriksaan pertama, dokumen diberikan dan diizinkan lewat. Tak lama kemudian kami berhenti di pos kedua dan setelah diperiksa dokumen kami dizinkan masuk ke kamp.

Kami memasuki desa yang ramai dengan penduduk. Terlihat perumahan penduduk sangat tidak layak dan sanitasinya buruk. Jalanan penuh becak, mobil penumpang, sepeda motor, dan pejalan kaki. Jalan ke kamp sangat buruk dengan hamparan sawah di kedua sisinya. Hampir semua pengungsi berjalan dengan tatapan kosong.

Memasuki kamp pengungsian, tampak shelter kesehatan, sekolah temporary, dan ratusan kamp yang sempit, bau, sanitasi rendah, dan lembab. Sekitar 130.000 pengungsi yang menetap di kamp-kamp yang menyebar di seputaran Kota Sittwe. Anak-anak berlari dan bermain di sekitaran kamp tanpa baju dan sandal. Tampak kekurangan gizi. Meskipun beberapa LSM asing membangun sekolah-sekolah sementara, tapi tak cukup menampung anak-anak pengungsi. Kaum ibu sibuk mengurus anak-anak, mencuci baju. Kaum prianya bekerja serabutan untuk menghidupi keluarga. Pengungsi etnis Rohingya yang menetap di kamp berasal dari latar belakang ekonomi yang berbeda, baik pengusaha, nelayan, petani, maupun buruh kasar.

Ekses konflik agama menyebabkan mereka jadi miskin, tanpa harta benda. Fasilitas di pengungsian sangat terbatas. Toilet umum berjejer dengan pipa buangan yang sudah terlepas dan fasilitas pompa air yang terbatas, sehingga banyak kotoran yang berserakan dekat WC umum.

Etnis Rohingnya di kamp pengungsi menjadi internally displace person (IDP) alias tak memiliki tempat tinggal, masyarakat yang tak diakui oleh negara sendiri maupun negara tetangga (Bangladesh), sehingga menjadi stateless citizen. Mereka hidup tanpa masa depan.

Etnis Rohingya sudah lama menetap di Myanmar, yaitu di perbatasan Myanmar dan Bangladesh dan tipikal pekerja keras. Sebelum konflik agama tahun 2013, etnis Rohingya dan etnis Arakan (mayoritas suku di Rakhine) saling tergantung secara ekonomi karena sebagian besar etnis Rohingya jadi buruh tani dan perikanan. Buruh etnis Rohingya mau bekerja kasar dan dibayar murah, sehingga kegiatan ekonomi sangat tergantung dari etnis Rohingya. Masjid besar di tengah Kota Sittwe merupakan bukti bahwa etnis Rohingya sudah punya peran besar dalam ekonomi Rakhine, bahkan banyak pengusaha beretnis Rohingya. Ekses konflik agama 2013 mengakibatkan masjid di Sittwe ditutup. Kegiatan agama hanya bisa dilakukan dalam area muslim.

Selain itu, banyak juga pengungsi dari suku Arakan yang beragama Budha mengungsi di monestary, sekitaran Kota Sittwe. Saya menyimpulkan, konflik agama menyebabkan kecurigaan dan kebencian di antara etnis Arakan dan Rohingnya meninggi tensinya.

Konflik di Provinsi Rakhine semakin parah setelah penyerangan pos keamanan di daerah Mangdaw, yaitu pusat komunitas muslim di perbatasan Myanmar dan Bangladesh pada Oktober lalu. Pihak pemerintah menyatakan, serangan ini berasal dari ekstremis yang dibiayai kelompok ekstremis dari Timur Tengah. Pemerintah memberlakukan operasi militer di Mangdaw dan melarang jurnalis masuk ke daerah itu serta memberi akses terbatas ke lembaga PBB untuk melakukan bantuan kemanusiaan di Mangdaw.

Berita dan video pembunuhan massal etnis Rohingnya yang menjadi viral di medsos belum bisa diverifikasi, sehingga perlu peran Pemerintah Indonesia mencari kebenaran informasi dari Pemerintah Myanmar tentang pembunuhan etnis Rohingya di Mangdaw. Peran Indonesia dan anggota ASEAN sangatlah penting untuk menekan Pemerintah Myanmar agar menghormati hak minoritas dan melakukan rekonsilasi antaretnis Arakan dan Rohingnya.

* Jika Anda punya informasi menarik, kirimkan naskahnya, termasuk foto dan identitas Anda ke email redaksi@serambinews.com