SerambiIndonesia/

Jubir KPA: Seragam Itu Mengapa Disita?

Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pase, M Jhony mengaku bingung dengan sikap aparat penegak hukum

Jubir KPA: Seragam Itu Mengapa Disita?
PETUGAS memperlihatkan baju motif loreng pada sebuah kios penjahit di Pantonlabu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara, Senin (19/12). 

Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pase, M Jhony mengaku bingung dengan sikap aparat penegak hukum yang menyita seragam dan atribut bendera Bintang Bulan dan lambang Burak-Singa pada Senin (19/12) lalu dari kios Rizal Tailor, di Pantonlabu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara.

Keheranan Jhony lebih karena bukankah Qanun Bendera dan Lambang Aceh sudah disahkan DPRA pada 2013 lalu? Dan yang dipilih DPRA secara aklamasi sebagai bendera Aceh adalah bendera Bintang Bulan, sedangkan lambang Aceh yang akan menggantikan Pancacita adalah Burak-Singa. Ini diatur dalam Qanun dan Lambang Aceh Nomor 3 Tahun 2013. “Nah, jadi kenapa sampai sekarang masih dipersoalkan lambang dan bendera Aceh tersebut?” kata Jhony.

“Harusnya kalau dipersoalkan, bukan masyarakat yang menggunakan, memakai, ataupun yang menjahit atribut itu dipermasalahkan. Tapi DPR Aceh-lah yang menyusun dan mengesahkan qanun tersebut, bukan masyarakat yang tak paham dengan hukum. Kalau memang lambang dan bendera itu dilarang, dewan dulu yang dipersoalkan,” imbuhnya.

Jhony juga berharap kepada aparat penegak hukum untuk menyosialisasikan kepada masyarakat kenapa lambang dan bendera tersebut belum boleh digunakan masyarakat. “Kalau melanggar, terus yang melanggarnya di mana? Kalau model seperti ini dipraktikkan ini bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik dan bisa memprovokasi masyarakat,” pungkas Jhony.

Sementara itu, Juru Bicara Partai Aceh, Suadi Sulaiman alias Adi Laweung yang dikonfirmasi Serambi, Selasa (20/12) malam mengatakan bahwa persoalan bendera Bintang Bulan sebenarnya sudah sah di mata hukum. Hanya saja saat ini masih terjadi pembahasaan yang belum berujung antara Pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat.

“Memang secara aturan itu sudah sah. Cuma hal ini masih dalam pembicaraan antara Pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat atau colling-down. Menyikapi kasus ini, ya kita harus sama-sama menunjukkan sikap yang arif dan bijaksanalah,” katanya melalui telepon tadi malam.

Menurut Adi Laweung, penggunaan bendera Bintang Bulan merupakan bagian dari perintah undang-undang yang ingin dijalankan oleh masyarakat Aceh. Karena itu, dia meminta semua pihak termasuk aparat penegak hukum agar menunjukkan sikap bijaksana dalam menyikapi keadaan yang terjadi saat ini.

“Kita minta semua pihak bisa bijaksanalah dan sama-sama memahami. Kita meminta pemerintah pusat agar menuntaskan berbagai persoalan Aceh yang masih tersisa, salah satunya bendera dan lambang. Kita meminta semua agar segera menuntaskan perintah perdamaian,” ujarnya. (jaf/mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help