MIT: Edukasi Pengguna Internet Lebih Penting

Pemerintah diminta memprioritaskan program edukasi internet, daripada melakukan pemantauan aktivitas

MIT: Edukasi Pengguna Internet Lebih Penting
KOMPAS/HANDINING
Ilustrasi 

* Daripada ‘Memata-matai’ Medsos

BANDA ACEH - Pemerintah diminta memprioritaskan program edukasi internet, daripada melakukan pemantauan aktivitas pengguna media sosial (medsos) lewat cara penyamaran. Hal itu disampaikan Ketua Masyarakat Informasi Teknologi (MIT) Aceh, Teuku Farhan kepada Serambi, Minggu (8/1) di Banda Aceh.

Menurut Farhan, alih-alih ‘memata-matai’ pengguna medsos yang menimbulkan keresahan masyarakat, pemerintah dinilai lebih arif menggencarkan edukasi penggunaan internet positif ke masyarakat. “Pengguna internet kita masih kategori pemula, yang perlu diedukasi secara masif dan berkelanjutan,” ujar Farhan.

Dikatakan, rencana pemerintah untuk segera meresmikan Badan Siber Nasional (BSN), pada dasarnya bertujuan untuk membuat internet Indonesia berdaulat. Namun belakangan ini lanjut Farhan, yang sering muncul di media yaitu kehadiran BSN untuk menangani berita hoax (bohong) yang cenderung politis.

“Konten yang dimaksud hanya yang mengganggu stabilitas nasional. Kenapa konten amoral tidak diprioritaskan? Judi online, pornografi, penipuan di dunia maya seharusnya menjadi prioritas,” ujar Farhan. Bahkan katanya, tidak sedikit portal berita online saat ini yang mengekspos konten pornografi, untuk meningkatkan jumlah pengunjung.

Jika hal tersebut terus dibiarkan, kata Farhan, bukan tak mungkin konten amoral akan mendominasi pemberitaan di dunia maya. “Berita perselingkuhan, prostitusi, menjadi yang terpopuler di portal online. Sementara itu pemerintah asyik memikirkan berita hoax yang berkonten politik saja,” jelasnya.

Menurut Farhan, yang menjadi permasalahan utama dalam berita hoax adalah pembuat kontennya, bukan penyebar atau komentatornya. “Jika pemantauan medsos oleh BSN jadi dilakukan, komentar saja pun bisa ditangkap. Kami ingin pemerintah menjamin kebebasan berekspresi yang tetap menjunjung tinggi norma di masyarakat,” katanya.

Dia juga menyayangkan, jika kebijakan pembungkaman itu hanya menyasar situs-situs Islam atau medsos. Sebab lanjut Farhan, umat muslim telah membuktikan bahwa aksi 2 Desember 2016 lalu di Jakarta berlangsung damai. “Jangan sampai media Islam diblokir, tapi situs judi dan prostitusi bisa diakses dengan mudah,” harapnya.

Sebelumnya diberitakan dalam portal Kompas.com edisi Selasa, 3 Januari 2017, bahwa pemerintah akan mempercepat pembentukan BSN. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyebut, pembentukan BSN rencananya akan direalisasikan pada Januari 2017. (fit)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved