SerambiIndonesia/

Salam

Publik Menanti Akhir Kasus KIP

Aktivis LSM antikorupsi MaTA Aceh memperlihatkan kegusarannya kepada Kejaksaan Tinggi Aceh yang dianggap lamban

Publik Menanti Akhir Kasus KIP
Sekretaris KIP Aceh, Drs Darmansyah MM mengklarifikasi terkait dugaan kasus korupsi dan pungutan liar (pungli) di Sekretariat KIP Aceh, pada acara konferensi pers di Media Center KIP Aceh, Minggu (13/11). SERAMBI/BUDI FATRIA 

Aktivis LSM antikorupsi MaTA Aceh memperlihatkan kegusarannya kepada Kejaksaan Tinggi Aceh yang dianggap lamban menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan 22 PNS di Sekretariat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Selain itu, MaTA juga mempertanyakan sikap Plt Gubernur yang hanya menebar gertakan tanpa menjatuhkan sanksi kepada 22 PNS di KIP yang menurut hasil audit sudah terbukti menerima tunjangan ganda.

Menurut MaTA, dugaan kasus korupsi tersebut sebenarnya sangat mudah dilidik, baik dari segi modus, pelaku, dan juga jumlah uang negara yang telah dirugikan. “Petunjuknya sangat jelas. Jadi, pihak Kejati harus tuntaskan kasus korupsi tersebut, ini penting untuk adanya kepastian hukum. MaTA akan tetap mengawal dan menagih karena korupsi merupakan kejahatan kemanuasiaan yang harus dilawan,” kata Koordinator MaTA, Alfian.

Komitmen Plt Gubernur Aceh terhadap kasus tersebut juga mendapat sorotan. Sebab, sejauh ini Plt Gubernur beluam menjatuhkan administratif apapun terhadap para PNS di KIP Aceh itu yang sudah terbukti menerima tunjangan ganda. “Kita melihat Plt Gubernur sering sekali mengeluarkan pernyataan dalam tanda kutip menyebarkan ancaman, tapi tidak ada langkah konkret,” ujar Alfian.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Aceh, Teuku Rahmatsyah SH menyatakan kasus itu ada kemajuan pengusutan. Dari intelijen kini sudah masuk Bidang Tindak Pidana Khusus. “Tim saat ini terus bekerja,” ujarnya.

Sorotan LSM dan media massa terhadap kasus itu memang sangat tajam dan boleh dikata “nyinyir”. Tapi, itu sangat beralasan. Pertama; karena kasus dugaan korupsi tersebut sangat menyedot perhatian publik. Masyarakat setiap hari menunggu perkembangan pengusutan kasus itu.

Kedua; publik, media, dan LSM sangat memimpikan kejaksaan tetap menjadi lembaga penegak hukum yang berkinerja baik serta steril dari intervensi. Sudah menjadi rahasia umum, dalam banyak kasus, pihak penegak hukum sering mendapat tekanan dari berbagai pihak berkepentingan. Ada mafia, ada kepentingan politis, dan ada kekeluargaan serta kekerabatan.

“Tak beda dengan institusi Kehakiman dan Kepolisian, Kejaksaan juga dianggap sebagai penegak hukum yang tak steril dari oknum mafia hukum. Yang seharusnya dituntut berat malah mendapat keringanan bahkan dibebaskan. Yang seharusnya disidik atau ditahan malah bebas melenggang.” Begitulah tulis seorang pemerhati dalam kesempatan memperingati hari Kejaksaan RI beberapa waktu lalu.

Kembali ke sorotan soal kasus KIP, sebetulnya karena LSM, media, dan publik melihat ada sesuatu yang kurang beres sehingga penanganan kasus itu seperti tidak ada kemajuan. Padahal, sekecil apa pun kejanggalan dalam pengusutan suatu kasus akan berdampak signifikan utamanya terkait persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum.

Media sering massa sering mengingatkan bahwa pada era yang sudah sedemikian terbuka, masyarakat akan dengan gamblang melihat dan kemudian memberikan penilaian. Penanganan kasus, mutasi pegawai dan sebagainya, gampang terpantau. Ada seribu satu mata yang mengawasi lembaga penegak hukum selain pengawas dari internal lembaga itu sendiri. Bila yang ditampilkan adalah buruk rupa penegakan hukum, maka jangan berharap mengalir dukungan dari rakyat.”

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help