Anggota DPRA dan DPRK Datangi Polres Aceh Utara

Dua anggota DPR Aceh bersama pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara, Sabtu (21/1) sore, mendatangi Mapolres Aceh

Anggota DPRA dan DPRK Datangi Polres Aceh Utara

* Pertanyakan Penanganan Kasus M Jhony

LHOKSUKON - Dua anggota DPR Aceh bersama pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara, Sabtu (21/1) sore, mendatangi Mapolres Aceh Utara. Selain untuk melihat kinerja kepolisian dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas), mereka juga mempertanyakan penanganan kasus penangkapan Juru Bicara Komite Peralihan Aceh/Partai Aceh (KPA/PA) Pasee M Jhony, serta Keuangan Sagoe Raja Sabi Teuku Otman dan Khatib Tgk M Jafar Daud.

Dua anggota DPRA yang datang ke Mapolres Aceh Utara kemarin adalah, Wakil Ketua Komisi I Azhari Cage dan Sekretaris Komisi I Tgk Muhammad Harun. Sementara dari DPRA hadir Ketua DPRK Aceh Utara Ismail A Jalil, Ketua Komisi C Saifuddin, Ketua Komisi D Syamsuddin JS, serta M Nasir Taher dan Syarwani. Mereka diterima Kapolres Aceh Utara AKBP Ahmad Untung Surianata.

Diberitakan kemarin, aparat Polsek Tanah Jambo Aye, Jumat (20/1), menangkap Juru Bicara KPA/PA Pase, M Jhony bersama khatib Tgk M Jafar Daud dan Teuku Otman alias Ayah Ot (keuangan KPA setempat) di Masjid Raya Pase Pantonlabu, Tanah Jambo Aye, Aceh Utara. Penangkapan ini merupakan buntut dari insiden keributan yang terjadi menjelang Shalat Jumat di masjid tersebut.

Selain bersilaturahmi dengan Kapolres Aceh Utara, para anggota Dewan ini juga bertemu dengan M Jhony dan Teuku Otman di kantin. Turut hadir para anggota KPA lainnya untuk bertemu untuk menyemangati Jhony. Karena sehari sebelumnya, petugas tidak mengizinkan mereka bertemu dengan Jhony yang masih dalam proses pemeriksaan.

“Tujuan kedatangan kami dari DPRA bersama DPRK Aceh Utara, yang pertama sekali untuk melihat kinerja kepolisian dalam memberikan Kamtibmas menjelang Hari H pemilihan Pilkada 2017,” kata Azhari Cagee kepada Serambi usai pertemuan tersebut.

Karena, kata Azhari Cage, kepolisian, mulai Polda Aceh dan polres adalah mitra kerja dari Komisi I DPR Aceh. “Kita berkunjung ke Polres Aceh Utara, karena wilayah Aceh Utara lebih luas dibandingkan polres lainnya, untuk melihat kesiapan mereka dalam menjaga kamtimbas,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Aceh ini.

Selain itu, lanjut Azhari Cage, juga untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat, terkait penangkapan Juru Bicara KPA/PA Pasee M Jhony, bersama Teuku Otman, dan juga khatib yang diturunkan dua jamaah. “Kita berharap kepada Polres Aceh Utara dapat menyelesaikan kasus itu secara kekeluargaan dan ke depan kita berharap kepada polisi dapat melakukan cara-cara persuasif, sehingga pelaksanaan pilkada dapat terlaksana dengan baik dan aman serta nyaman,” ujar Azhari.

Azhari Cage juga berharap kepada kepolisian supaya tetap netral dalam mengawasi proses pilkada, dan kepada kapolres dapat mengingatkan personelnya supaya dapat menempuh cara-cara persuasif dalam menangani persoalan pilkada. “Tadi kita juga bertemu dengan Jhony, untuk melihat kondisinya,” katanya.

Dari Banda Aceh, Ketua DPR Aceh Tgk Muharuddin meminta tim Propam Polda Aceh untuk segera melakukan investigasi terhadap insiden penangkapan Jubir KPA wilayah Pasee M Jhony. “Kita meminta Kapolda Aceh untuk mengirim tim Propam Polda Aceh guna melakukan investigasi dan verifikasi kejadian itu. Ini harus ditanggapi segera oleh saudara Kapolda Aceh, karena ini menyangkut SOP penangkapan, apakah sudah tepat atau belum,” kata Muharuddin kepada Serambi Sabtu (21/1).

Ketua DPRA juga meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas insiden tersebut, mulai dari kronologis kejadian, penangkapan, hingga aksi pemukulan terhadap M Jhony, yang menurut pihaknya dilakukan oleh anggota Polres Aceh Utara. “Polisi harusnya menampakkan sifatnya yang membina, melayani, dan mengayomi masyarakat. Seharusnya, pemukulan seperti itu tak terjadi, jika memang yang ditangkap itu bersalah sesuai dengan ketentuan hukum, ya proses dia sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” sebut Muharuddin.

Politisi Partai Aceh (PA) ini cukup menyayangkan insiden tersebut, apalagi jelang pilkada. Selaku pimpinan legislatif, Muharuddin tak mau Aceh masih dicap sebagai daerah yang rawan kekerasan. Menurutnya, jika insiden tersebut adalah pelanggaran pilkada, maka persoalan itu cukup diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, atau diserahkan kepada panwaslih.

“Semuanya ada aturan ada prosedur hukum, jangan mengedepankan kekerasan. Musyawarah lebih fair, jangan timbulkan keresahan di masyarakat. Kita di DPRA juga mengimbau kepada semua calon, apakah gubernur, bupati, dan wali kota, agar tidak menggunakan mimbar masjid sebagai panggung politik,” pungkas Muharuddin.(jaf/dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved