Sekda-Ketua DPRA Bertemu 15 Menit

Sampai Senin (23/1) sore, di Gedung DPRA tidak terlihat adanya pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran

Sekda-Ketua DPRA Bertemu 15 Menit
RAPBA 2017 

* Tak Ada Pembahasan KUA-PPAS

BANDA ACEH - Sampai Senin (23/1) sore, di Gedung DPRA tidak terlihat adanya pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Priositas Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) 2017, sebagaimana pernah disampaikan Wakil Ketua II DPRA, Teuku Irwan Djohan. Yang ada hanyalah pertemuan Sekda Aceh, Drs Dermawan MM selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh dengan Ketua DPRA, Tgk Muharuddin sebagai Ketua Badan Anggaran DPRA. Tapi pertemuan itu hanya berlangsung 15 menit.

Dalam pertemuan tersebut, Sekda Aceh Dermawan didampingi Kepala Dinas Keuangan Aceh Jamaluddin MSi dan Kepala Dinas Bina Marga Aceh, Ir Rizal Aswandi. Hadir juga Ketua DPRA, didampingi Ketua Komisi DPRA yang membidangi infrastruktur, yakni Anwar Ramli dan Sekretaris Komisi D, Zulpadhli.

Pertemuan Sekda Aceh dengan Ketua DPRA itu, berlangsung singkat, sekitar 15 menit, antara pukul 10.45-11.00 WIB. Setelah Sekda bersama dua Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) ke luar dari ruang Pimpinan DPRA, Ketua DPRA pun melanjutkan rapat dengan sejumlah ketua fraksi. Antara lain, dengan Fraksi PAN, Fraksi PPP, dan Fraksi Golkar.

Kepala Dinas Keuangan Aceh, Jamaluddin MSi yang dimintai penjelasannya mengenai tujuan kunjungan Ketua TAPA dengan Ketua DPRA itu mengatakan, Ketua TAPA Dermawan dan ia bersama Kadis Bina Marga Aceh, Rizal Aswandi, berhimpun di ruang Ketua DPRA, untuk menanyakan jadwal baru kelanjutan pembahasan RAPBA 2017.

Di sisi lain, Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yang difasilitasi Dirjen Bina Keuangan Daerah Mendagri di Jakarta, Kamis (19/1) untuk melanjutkan pembahasan RAPBA 2017 agar bisa diqanunkan pada 30 Januari 2017.

Kunjungan Ketua TAPA menemui Ketua Banggar DPRA itu, kata Jamaluddin, atas perintah dan arahan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo kepada Ketua TAPA dan anggotanya. Tujuan pertemuan itu sedianya mempertanyakan jadwal baru kelanjutan pembahasan RAPBA 2017 kepada Ketua DPRA, guna menyikapi hasil kesepakatan di Jakarta.

Salah satu poin isi kesepakatan Banggar DPRA dengan Plt Gubernur dan TAPA yang telah ditandatangani bersama dan mengetahui Dirjen Bina Keuangan Daetrah Mendagri, Dr Reydonnizar Moenek pada Kamis (19/1) pekan ini adalah menyepakati penuntasan RAPBA 2017, paling lambat 30 Januari 2017. Jika pada tanggal tersebut belum juga bisa dituntaskan, maka RAPBA 2017 akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) saja, kemudian diproses untuk mendapat pengesahan dari Mendagri sesuai perturan perundang-undangan.

DPRA, Plt Gubernur, dan TAPA diberi waktu delapan hari kerja untuk menuntaskan RAPBA menjadi Qanun APBA 2017, karena itu Plt Gubernur memerintahkan Sekda Aceh untuk menanyakan jadwal baru pembahasan lanjutan RAPBA agar bisa disepakati pengesahannya paling lambat 30 Januari 2017.

Selain menanyakan jadwal baru pembahasan RAPBA, juga ditanyakan apa ada hal lain yang dibahas. Misalnya, usulan 119 paket proyek baru senilai Rp 650 miliar yang belum di-input dalam KUA dan PPAS serta menjadi salah satu faktor penyebab dokumen KUA dan PPAS 2017 sampai kini belum disepakati atau diteken bersama.

Menanggapi pertanyaan itu, Kepala Dinas Keuangan Aceh, Jamaluddin mengatakan, sampai kini belum ada tambahan usulan proyek baru yang masuk dalam dokumen KUA-PPAS 2017. Kendati dalam Nota Keuangan RAPBA 2017 yang disampaikan Plt Gubernur kepada Banggar DPRA sebelumnya ada penambahan belanja sekitar Rp 150 miliar dari Rp 14,5 triliun menjadi Rp 14,7 triliun. Ini adalah belanja untuk pembayaran honorarium 11.552 guru kontrak SMA/SMK dari kabupaten/kota yang dilimpahkan kepada Pemerintah Aceh. Sebelumnya malah belum masuk dalam dokumen KUA dan PPAS 2017, serta kekurangan belanja urusan wajib di sejumlah SKPA.

Plt Gubernur Aceh, Soedarmo dalam arahannya kepada TAPA, kata Jamaluddin, menegaskan tidak ada tambahan proyek baru dalam KUA dan PPAS 2017. Proyek infrastruktur dan lainnya yang ada dalam RAPBA semuanya milik Pemerintah Aceh dan sebesar-besarnya akan diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat Aceh.

Plt Gubernur Aceh Soedarmo berharap DPRA menyikapi hasil kesepakatan yang telah diteken sesuai jadwal yang telah disepakati, paling lambat bisa disahkan RAPBA 2017 pada 30 Januari 2017. (her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved