KUA dan PPAS 2017 Diteken

Badan Anggaran DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh, akhirnya menyepakati Kebijakan Umum Anggaran

KUA dan PPAS 2017 Diteken
Ketua DPRA, Muharuddin bersama Sekda Aceh, Dermawan menandatangani KU-PPAS Tahun Anggaran 2017 di ruang Rapat Badan Anggaran Kompleks DPRA, Banda Aceh, Selasa (24/10) malam. SERAMBI/M ANSHAR 

BANDA ACEH - Badan Anggaran DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh, akhirnya menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) 2017 senilai Rp 14,7 triliun. Dokumen yang menjadi syarat pembahasan lanjutan RAPBA 2017 ini, ditandatangani atau diteken pada pukul 23.45 WIB, Selasa (24/1) malam tadi.

Dari pihak legislatif, dokumen ini ditandatangani oleh tiga Pimpinan Banggar DPRA, yaitu Tgk Muharuddin (Ketua DPRA), Irwan Johan (Wakil Ketua II), dan Dalimi (Wakil Ketua III). Sementara, dari Pemerintah Aceh, Plt Gubernur Aceh Mayjen TNI Purn Soedarmo diwakili Sekda Aceh, Dermawan. Informasi diperoleh, Soedarmo yang masih menjabat Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, tidak bisa hadir karena masih berada di Jakarta dalam rangka dinas.

Penandatanganan dokumen yang merupakan cikal bakalnya dokumen RKA RAPBA 2017 ini, disaksikan oleh para anggota Banggar DPRA dan TAPA. Kesepakatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut kesepakatan pertemuan yang difasilitasi Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, di Jakarta, Kamis (19/1) lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Banggar DPRA dengan Plt Gubernur Aceh bersepakat akan menuntaskan pembahasan RAPBA 2017 untuk menjadi qanun APBA paling lambat 30 Januari 2017. Jika sampai tanggal tersebut belum juga ada kesepakatan untuk mengesahkannya, maka Plt Gubernur Aceh akan menetapkan RAPBA 2017 dalam Peraturan Gubernur (pergub), setelah mendapat persetujuan dari Mendagri.

Setelah penandatanganan dokumen KUA dan PPAS 2017, langkah berikutnya, Rabu (26/1) hari ini Plt Gubernur Aceh akan menerbitkan Surat Edaran (SE) untuk pembahasan RKA RAPBA 2017 yang dijadwalkan disahkan DPRA dalam paripurna pada tanggal, 29-30 Januari 2017.

Menurut informasi dari salah seorang anggota TAPA, draf SE Gubernur itu sudah disiapkan. Harapannya, ketika dokumen KUA dan PPAS ditandatangani, maka SE Gubernur itu akan diterbitkan dan diberikan kepadasemua SKPA untuk melanjutkan pembahasan RKA RAPBA.

Sementara pihak legislatif akan melanjutkan tahapan dengan melaksanakan rapat Bamus DPRA untuk menyusun dan menetapkan jadwal sidang paripurna pembahasan dan pengesahan RAPBA 2017. Berdasarkan kesepakatan, sidang paripurna ini akan dilaksanakan pada tanggal 29 - 30 Januari 2017.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved