Salam

KUA-PPAS Diteken, Bakal Muluskah Qanun APBA?

Tepat pukul 23.45 WIB (Selasa, 24/1) atau 15 menit menjelang Rabu (25/1) dini hari, Badan Anggaran DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh

KUA-PPAS Diteken, Bakal Muluskah Qanun APBA?
Ketua DPRA, Muharuddin bersama Sekda Aceh, Dermawan menandatangani KU-PPAS Tahun Anggaran 2017 di ruang Rapat Badan Anggaran Kompleks DPRA, Banda Aceh, Selasa (24/10) malam. SERAMBI/M ANSHAR 

Tepat pukul 23.45 WIB (Selasa, 24/1) atau 15 menit menjelang Rabu (25/1) dini hari, Badan Anggaran DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh, akhirnya menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) 2017 senilai Rp 14,7 triliun. Meski belum tuntas, tapi kita menganggap kesepakatan eksekutif dan legislatif ini sebagai kemajuan yang sangat penting. Sebab, proses berikut seharusnya tidak akan menimbulkan dakwa-dakwi lagi, kecuali memang ingin mengingkari kesepekatan dimaksud oleh salah satu pihak.

Dokumen yang menjadi syarat pembahasan lanjutan RAPBA 2017 ini, ditandatangani tiga Pimpinan Banggar DPRA, yaitu Tgk Muharuddin (Ketua DPRA), Irwan Johan (Wakil Ketua II), dan Dalimi (Wakil Ketua III). Sedangkan dari Pemerintah Aceh, Plt Gubernur Aceh Mayjen TNI Purn Soedarmo diwakili Sekda Aceh, Dermawan.

Kemajuan ini merupakan bagian dari tindak lanjut kesepakatan pertemuan yang difasilitasi Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, di Jakarta, lima hari sebelumnya. Dalam pertemuan di Jakarta itu, Banggar DPRA dengan Plt Gubernur Aceh bersepakat menuntaskan pembahasan RAPBA 2017 untuk menjadi qanun APBA paling lambat 30 Januari 2017. Jika sampai tanggal tersebut belum juga ada kesepakatan untuk mengesahkannya, maka Plt Gubernur Aceh akan menetapkan RAPBA 2017 dalam Peraturan Gubernur (pergub), setelah mendapat persetujuan dari Mendagri.

Langkah berikut setelah penandatanganan dokumen KUA dan PPAS 2017, kemarin Plt Gubernur Aceh dijadwal menerbitkan Surat Edaran (SE) untuk pembahasan RKA RAPBA 2017 yang direncana disahkan DPRA dalam paripurna pada tanggal 29-30 Januari 2017.

Sekali lagi apa yang dicapai pihak esksekutif dan legislatif itu sangat kita hargai. Sebab, APBA itu sangat dinantikan oleh semua lapisan masyarakat Aceh. Mulai dari buruh, kaum dhuafa, anak yatim, siswa msikin, kontraktor, dan lain-lain semua tergantung hidupnya pada APBA. Artinya, jika APBA itu molor-molor tentu akan banyak orang yang bisa merana.

Kasat mata, kita percaya APBA itu akan lancar-lancar saja ke depannya, meskipun isu pamaksaan masuknya proyek-proyek siluman atau penumpang gelap belum lenyap. Sebab, jika dokumen itu sudah diteken, maka akan sulit “menyelundupkannya” lagi ke APBA 2017 ini.

Selain soal proyek siluman, proses APBA ini juga dibayangi dengan “deal-deal” tentang penempatan pejabat dalam struktur baru organisasi Pemerintahan Provinsi Aceh. Kita boleh tidak percaya isu itu. Dan, semua orang boleh membantah, tapi beberapa jam setelah dokumen penting APBA itu disepakati dan teken, beredar kabat pajabat-pejabat dalam struk baru Pemerintah Aceh dilantik hari ini. Dan, jika pun hari ini ada pejabat baru yang dilantik, kita berharap keputusan Plt Gubernur itu bukanlah hasil bargaining atau nego dalam proses pembahasan APBA 2017.

Sekali lagi, kita ingin mengatakan duit-duit yang dalam APBA 2017 sudah sangat ditunggu pencairannya oleh orang-orang yang hidupnya memang sangat tergantung pada anggaran pemerintah itu. Maka, siapapun yang terkait dengan pengesahan APBA, bersikap ikhlaslah untuk mepercepat prosesnya.

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved