Gubernur Sampaikan RAPBA 2017 Rp 14,7 T

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Minggu (29/1) malam tadi, memulai prosesi sidang paripurna RAPBA 2017

Gubernur Sampaikan RAPBA 2017 Rp 14,7 T

* Golkar Usulkan Pengembalian Sulaiman Abda ke Kursi Pimpinan

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Minggu (29/1) malam tadi, memulai prosesi sidang paripurna RAPBA 2017. Pembukaan sidang paripurna dilakukan oleh Wakil Ketua III DPRA, Dalimi SE, di Gedung Utama DPRA, pukul 22.00 WIB.

Plt Gubernur Aceh, Mayjen TNI Purn Soedarmo dalam Nota Keuangan RAPBA 2017 yang dibacakan Sekda Aceh, Dermawan menyampaikan besaran belanja pembangunan Aceh pada tahun anggaran 2017 ini sebesar Rp 14,765 triliun, lebih tinggi dari APBA 2016 yang hanya Rp 12,8 triliun.

Sebelum membacakan Nota Keuangan RAPBA 2017, Sekda Dermawan menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Plt Gubernur Aceh yang tidak bisa hadir. Menurut Sekda, Soedarmo sedang berada di Jakarta untuk melaksanakan tugasnya sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Wakil Ketua II DPRA, Irwan Johan kepada Serambi mengatakan, pembukaan sidang paripurna RAPBA 2017 pada, Minggu (29/1) malam, sesuai dengan hasil keputusan rapat Bamus DPRA, Jumat (27/1) lalu. Berdasarkan jadwal tersebut, pengesahan RAPBA 2017 akan dilakukan pada, Senin (30/1) malam nanti. Hal ini sesuai pula dengan kesepakatan bersama DPRA, Plt Gubernur Aceh, TAPA, dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, dalam pertemuan di Jakarta, Kamis ( 19/1) lalu.

Surat masuk
Pantauan Serambi, setelah Wakil Ketua III DPRA Dalimi SE membuka sidang paripurna, dilanjutkan dengan pembacaan surat masuk ke DPRA. Di antaranya surat masuk dari pengurus DPD Partai Golkar, tentang pengembalian Drs Sulaiman Abda MSi, selaku Wakil Ketua I DPRA dari Partai Golkar. Sebelumnya, Sulaiman Abda pernah diusul pergantian oleh DPP Partai Golkar kepada Muhammad Saleh.

Usai membaca surat masuk, dilanjutkan kembali dengan pembacaan Nota Keuangan RAPBA 2017, yang disampaikan Sekda Aceh, Dermawan mewakili Plt Gubernur Aceh, Mayjen TNI Purn Soedarmo.

Irwan Johan mengatakan, sejak Minggu siang, Tim Banggar DPRA, menyusun materi tanggapan yang akan disampaikan Banggar DPRA terhadap Nota Keuangan RAPBA2017. Materi tanggapan Banggar DPRA terhadap Nota Keuangan RAPBA 2017, antara lain TAPA dan Plt Gubernur wajib memenuhi kebutuhan anggaran urusan wajib sesuai kuota aturannya dan RPJM Aceh 2012-2017.

Misalnya anggaran untuk bidang pendidikan, wajib dialokasikan 20 persen dari total belanja yang diajukan dalam RAPBA 2017. Begitu juga untuk bidang kesehatan, minimal 10 persen. Untuk infrastruktur dan belanja modal, dalam dokumen KUA dan PPAS 2017, total anggarannya baru ada berkisar 16 persen, minta dinaikkan sampai di atas 20 persen.

Anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan anak, lingkungan hidup, pelaksanaan syariat Islam dan lainnya, alokasinya harus sesuai dengan kuata aturannya. Dalam tanggapan Banggar DPRA, pemenuhan kuota anggaran untuk urusan wajib menjadi hal yang utama. Tujuannya agar RAPBA 2017 yang akan disahkan, Senin (30/1) malam nanti, bisa mulus saat dikonsultasi ke Mendagri.

Dengan demikian diharapkan proyek-proyek yang telah mendesak untuk dilelang bisa dilakukan setelah Mendagri mengevaluasi RAPBA 2017, dua pekan kemudian. “Ini penting menjadi perhatian, agar keterlambatan pengesahan RAPBA 2017 ini, tidak membuat masyarakat menjadi terlambat menikmati hasilnya,” ujar Irwan Johan.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved