Pilkada 2017

Anggota Panwaslih Minta Mundur

Salah satu anggota komisioner Panwaslih Kabupaten Gayo Lues (Galus) mengajukan surat pengunduran

Anggota Panwaslih Minta Mundur

* Perwakilan Perempuan Galus

BLANGKEJEREN - Salah satu anggota komisioner Panwaslih Kabupaten Gayo Lues (Galus) mengajukan surat pengunduran diri pada Ketua Bawaslu Pusat di Jakarta beberapa waktu lalu. Dia yang merupakan perwakilan perempuan Galus tetap harus bekerja kembali, seiring Pilkada serentak 15 Februari 2017 semakin dekat.

Surat pengunduran diri anggota Komisioner Panwaslih Galus, Maisarah SKep belum mendapat tanggapan dari Bawaslu Pusat, sehingga harus tetap bekerja. Apalagi, Panwaslih Aceh telah melakukan investigasi langsung ke Galus dengan hasil, Maisarah harus tetap bekerja sampai adanya SK pemberhentian secara resmi dari Bawaslu Pusat.

Sekretaris Panwaslih Galus, Arsan Konadi kepada Serambi, Selasa (31/1) mengakui anggotanya yang bernama Maisarah SKep sempat melayangkan surat pengunduran diri ke Bawaslu. Tetapi, katanya, Maisarah sudah aktif kembali seperti biasa untuk ikut mengawasi tahapan Pilkada 2017 di ‘Negeri Seribu Bukit’ ini.

“Gaji anggota Panwaslih bernama Maisarah sempat dihentikan satu bulan seusai meminta mundur,” katanya. Dikatakan, Maisarah beralasan anaknya yang masih bayi sering sakit saat ditinggalkan untuk bekerja, sehingga tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik dan lebih baik mengajukan surat pengunduran diri.

Sedangkan dalam surat pengunduran diri yang bertanggal 24 November 2016 atau bertepatan dengan demo mahasiswa PDD Unversitas Syiah Kuala (Unsyiah) Blangnangka yang menuntut Pilkada berjalan damai. Dalam surat itu tercantum alasan memiliki bayi dan harus mengurus sendiri anaknya yang sering sakit saat ditinggal untuk bekerja.

Dan alasan ketiga: “Demi menjaga dan merawat bayi, saya sadar tidak dapat bekerja penuh waktu dan disiplin.” Dia dalam surat pengunduran diri juga menuliskan bahwa: “Sejak pernyataan pengunduran ini saya buat, saya tidak lagi melaksanakan tugas di Panwaslih Kabupaten Galus.”

Surat pengunduran dirinya beralamatkan Dusun Umah Naru, Desa Kerukunan, Kutapanjang ditandatangani diatas materai Rp 6000 yang ditembuskan ke Panwaslih Aceh, Ketua DPRK Galus dan Ketua Panwaslih Galus.

Sebelumnya, Ketua Panwaslih, Ramadhansyah saat menemui para mahasiswa menegaskan pengawas pemilihan bukan hanya tingkat kabupaten, tetapi di kecamatan juga ada yakni PPK dan di desa, pengawas dan penyuluh. Dia berharap, mahasiswa ikut berparan mengawasi seluruh tahapan Pilkada, termasuk melaporkan jika ada dugaan pelanggaran yang dilakukan salah satu kandidat bupati/wakil bupati Galus.

“Mari sama-sama kita kawal seluruh tahapan Pilkada, sehingga akan tercipta Pilkada yang aman dan damai,” harap Ketua Panwaslih Galus tersebut. Hal itu terkait puluhan mahasiswa dari kampus Pendidikan Diluar Domisili (PDD) Unversitas Syiah Kuala (Unsyiah) Blangnangka, Kabupaten Gayo Lues (Galus) menggelar demonstrasi damai, Kamis (24/11/2016).

Mereka menuntut pelaksanaan pesta demokrasi rakyat pada Februari 2017 berjalan damai, tidak seperti Pilkada 2012 lalu. Mereka yang berasal dari empat fakultas berkumpul di Stadion Seribu Bukit, Blangkejeren sebelum menuju Kantor KIP dan Panswaslih dengan berjalan kaki.

Selama perjalanan, mereka terus meneriakkan yel-yel ‘Pilkada Damai’, selain mengusung poster dan spanduk yang berisikan ajakan untuk tetap memelihara perdamaian di Negeri Seribu Bukit itu. Saat berada di depan pendopo bupati, mereka sempat menyampaikan orasi agar Pilkada bupati/wakil bupati 2017 tidak kisruh seperti 2012 lalu.(c40)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help