APBA 2017 ke Mendagri

Dokumen APBA 2017 senilai Rp 14,765 trilliun yang telah disahkan DPRA dalam sidang paripurna Senin (30/1) malam

APBA 2017 ke Mendagri

BANDA ACEH - Dokumen APBA 2017 senilai Rp 14,765 trilliun yang telah disahkan DPRA dalam sidang paripurna Senin (30/1) malam dibawa ke Jakarta oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk diserahkan kepada Mendagri, Selasa (31/1). Evaluasi di Kemendagri diperkirakan menghabiskan waktu hingga dua pekan.

“Dokumen APBA 2017 yang telah disahkan dewan Senin malam kemarin, Selasa (31/1) pagi telah dibawa Sekda Aceh Dermawan ke Jakarta,” kata Kepala Biro Humas Setda Aceh, Frans Delians kepada Serambi, Selasa (31/1), ketika dimintai keterangannya mengenai tindak lanjut setelah pengesahan RAPBA 2017.

Frans Delian mengatakan, Sekda Aceh Dermawan langsung membawa dokumen APBA 2017 yang telah disahkan DPRA itu ke Jakarta, karena posisi Plt Gubernur Aceh Mayjen TNI Soedarmo yang masih menjabat Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu, masih berada di Jakarta.

Untuk mengantar dokumen APBA 2017 yang telah disahkan DPRA kepada Mendagri, terlebih dahulu harus ada surat pengantar dari Plt Gubernur Aceh. Penyerahan secepat mungkin sesudah pengesahan merupakan bagian dari komitmen Plt Gubernur kepada Mendagri, sehingga cepat dievaluasi. Kata Frans Delians, DPRA mengesahkan RAPBA 2017 pada 30 Januari 2017 untuk mewujudkan komitmen yang dibuat bersama eksekutif yang dimediasi Dirjen Bina Keuangan Mendagri.

Keseriusan Banggar DPRA, komisi-komisi, dan TAPA dalam memenuhi janji dengan Mendagri, untuk mengesahkan RAPBA segera dan tidak dipergubkan. Pengesahan dilakukan setelah seluruh fraksi dalam pendapat akhirnya menyatakan setuju untuk disahkan. Ketok palu tanda pengesahannya dilakukan Wakil Ketua II Irwan Johan sebagai pimpinan rapat.

Sebagaimana diketahui, dalam prosesi ketuk palu APBA tersebut, Irwan Johan didampingi Ketua DPRA Tgk Muharuddin, Wakil Ketua III DPRA Dalimi, dan dari pihak eksekutif hadir Sekda Aceh Dermawan, yang mewakili Plt Gubernur Aceh Mayjen TNI Purn Soedarmo yang saat itu masih berada di Jakarta.

“APBA 2017 yang diserahkan ke Mendagri akan dievaluasi oleh tim Mendagri paling lambat selama 15 hari kerja. Hal yang akan dievaluasi mendagri, antara lain, apakah pengalokasian besaran anggaran per bidang sudah sesuai ketentuan. Misalnya anggaran untuk program dan kegiatan pendidikan, harus ada 20 persen, dari total belanja APBA yang disahkan, kesehatan 10 persen, belanja modalnya jangan terlalu rendah, begitu pula porsi belanja hibah dan sosial akan dievaluasi,” kata dia.

Kecuali itu, lanjut Frans Delian, belanja rutin operasional kantor dan PNS-nya juga harus rasional. Tidak boleh terlalu boros. Biasanya, jika dalam pemeriksaan nanti masih ada pengalokasian anggaran yang belum cukup dipenuhi sesuai ketentuan atau salah penempatan mata anggaran program, Tim Evaluasi Mendagri akan memberikan catatan untuk disesuaikan kembali sesuai tugas dan fungsi penggunaan anggaran tersebut.

Sementara itu, Ketua DPRA Tgk Muharuddin yang didampingi Wakil Ketua II Irwan Johan, dan Wakil Ketua III, Dalimi, dalam konfrensi persnya seusai pengesahan RAPBA 2017 Senin (30/1) malam kepada wartawan mengatakan, RAPBA 2017 senilai Rp 14,765 trilliun, telah disahkan pada pukul 18.30 WIB.

Setelah shalat Magrib, DPRA melanjutkan rapat Bamus untuk mengambil kesimpulan terhadap hal-hal yang belum disepakati dalam penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Nota Keuangan dan RAPBA 2017 yang disampikan Plt Gubernur Aceh Soedarmo

Ketua DPRA Muharuddin mengatakan, setelah rapat Bamus, DPRA tidak langsung menutup sidang paripurna RAPBA 2017. Penutupan sidang baru akan dilakukan, kata Muharuddin, setelah ada hasil evaluasi Mendagri terhadap RAPBA 2017 yang telah disahkan DPRA.

Biasanya, lanjut Muharuddin, dalam evaluasi Mendagri ada sejumlah catatan. Catatan tersebut biasanya akan dibahas banggar DPRA kembali bersama TAPA. Setelah semua catatan dibetulkan, baru sidang penutupan paripurna RAPBA 2017 dilakukan. Pilihan ini ditempuh DPRA dengan tujuan agar koreksi yang dilakukan Mendagri terhadap APBA 2017 diperbaiki bersama dan tidak ada yang harus disembunyikan. “Termasuk isu usulan ‘ Program Siluman’ sebanyak 119 paket senilai Rp 650 miliar yang dihebohkan LSM MaTA sebelumnya akan disusupkan dalam RAPBA 2017, tidak ada itu. Silahkan cek kepada TAPA dan SKPA, tidak ada satu pun yang masuk dalam belanja program APBA 2017 yang disembunyikan,” kata Muharuddin.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved