Opini

APBA Pemerintah ‘Rakitan’

DEWAN Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama Plt Gubernur dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA)

APBA Pemerintah ‘Rakitan’

Oleh Thayeb Loh Angen

DEWAN Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama Plt Gubernur dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), menyepakati pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2017 pada 30 Januari 2017 dengan qanun. Dan, benar saja, pengesahan APBA 2017 yang anggarannya sebesar Rp 14,765 triliun sudah diketuk palu dalam Sidang Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II DPRA Irwan Djohan (Serambi, 31/1/2017).

Sebelumnya beredar kabar bahwa kalau Pemerintah Aceh tidak mampu memenuhi batas waktu tersebut, maka Kemendagri akan meminta RAPBA disahkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub). Namun masalah utama APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh) bukan soal disahkan dengan qanun atau pergub, tetapi yang terpenting ialah apa isi APBA itu dan kapan disahkan dan dicairkannya.

Isi APBA harus disadari oleh rakyat supaya tidak lagi ditipu oleh orang-orang yang mengurus pemerintahan. Kita bicara waktu lebih dulu. APBA harus dapat dicairkan pada 1 Januari setiap tahun kerja. Rentang waktu dari 1 Januari tahun kerja sampai APBA cair adalah waktu kosong yang terbuang dan mengakibatkan ekonomi masyarakat sakit.

Melihat cara mengurus APBA, maka Pemerintah Aceh masih rakitan. Tetapi mungkin ada yang bertanya, bukankah para ahli telah dilibatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), ada Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), juga di DPRA? Di mana punca masalah itu dan bagaimana solusi (cara menyelesaikan)-nya?

Gubernur melalui TAPA dan Bappeda serta DPRA, diduga menulis draf RAPBA tanpa melihat kebutuhan masyarakat Aceh sekarang. Mereka menulis draf menurut pesanan petinggi mereka sendiri atau partai mereka sendiri, atau keinginan mereka sendiri, dan sebagainya. (Apakah ini cara mereka mengambil balik uang yang habis pada masa kampanye?)

Kepentingan sendiri
Ketika dimulai dengan cara itu maka yang dipikirkan hanya bagaimana supaya usulan mereka lulus dalam RAPBA dan dapat dicairkan. Rakyat tidak memiliki wakil untuk menyampaikan usulan atau aspirasinya. Sebutan “Dewan Perwakilan Rakyat” telah kabur, karena mereka hanya mewakili partainya, dan sebutan “uang aspirasi” lebih kabur lagi melihat isi dan cara dicairkannya.

Begitu pula Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang sekarang berganti nama menjadi Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK), mereka mengusulkan program berdasarkan kepentingan sendiri atau orang yang menempatkannya pada jabatan saat itu. Sementara rakyat Aceh dibiarkan seperti anak yatim piatu dan tidak ada panti asuhan yang mengurusnya.

Walaupun ada beberapa proyek penting yang dicatat dalam APBA, tetapi proses pengerjaannya diduga diwarnai masalah lain. Misalnya, diduga ada permainan pemenangan tender, ada fee untuk “Kasi”, “Kabid”, dan “kepala SPKA” terkait, ada fee juga untuk beberapa pihak lain di luar dinas. Sebelum mengerjakan proyek, diduga perusahaan yang meminta dirinya dimenangkan telah mengeluarkan uang sekira 30 persen dari jumlah uang yang nantinya diterima dari pemerintah.

Selain itu, diduga ada pengeluaran lain di luar aturan yang berlapis-lapis, termasuk jika itu proyek yang bersumber dari aspirasi dewan, dugaan kuat ada jatah persen dari jumlah itu untuk anggota dewan dimaksud.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved