Salam

Catatan-catatan Penting Iringi Pengesahan APBA

Dengan ekspresi yang meyakinkan, Wakil Ketua DPRA Teuku Irwan Djohan mengetuk palu pertanda pengesahan

Catatan-catatan Penting Iringi Pengesahan APBA
WAKIL Ketua II DPRA, Irwan Djohan mengetok palu tanda pengesahan RAPBA 2017 dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRA, Senin (30/1) malam. 

Dengan ekspresi yang meyakinkan, Wakil Ketua DPRA Teuku Irwan Djohan mengetuk palu pertanda pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2017 senilai Rp 14,765 triliun, dalam Sidang Paripurna DPRA, Senin menjelang tengah malam. Hal itu sekaligus memastikan bahwa APBA 2017 diqanunkan, bukan dipergubkan.

APBA 2017 antara lain dialokasikan untuk Belanja pegawai Rp 2,912 triliun. Belanja modal Rp 2,485 triliun. Belanja barang dan jasa Rp 4,235 triliun. Belanja hibah Rp 911,927 miliar untuk dana BOS (SMP, SMA, dan SMK) Rp 884 miliar, untuk KONI Rp 20 miliar, untuk Pramuka Rp 4 miliar, untuk PMI Rp 1,5 miliar. Belanja bantuan sosial Rp 209 miliar untuk pembayaran bantuan pendidikan bagi 100.000 orang anak yatim piatu Rp 1,8 juta/orang/tahun, dll. Belanja bagi hasil untuk kabupaten/kota Rp 570 miliar. Belanja bantuan keuangan untuk kabupaten/kota Rp 3,410 triliun (jatah Dana Otsus kabupaten/kota). Dan, Belanja tak terduga Rp 30 miliar.

Proses kelahiran APBA yang diwarnai dengan tarik-menarik kepentingan itu telah menyebabkan keterlambatan lebih satu bulan. Awalnya, APBA 2017 ini ditarget bisa disahkan pada akhir Desember 2016.

Dan, walau sudah disahkan, APBA tahun ini memiliki banyak catatan dari fraksi-fraksi di DPRA. Fraksi Partai Aceh meminta eksekutif menambah dana tak terduga dari Rp 30 miliar menjadi lebih Rp 100 miliar. Ini penting, karena Aceh rawan atau sering dilanda bencana alam. Jadi, butuh dana.

Sedangkan Fraksi Partai Golkar menyatakan setuju formula APBA itu, tapi tak bertanggungjawab terhadap mekanisme pembahasannya jika di kemudian hari menjadi masalah hukum. Lantas, bila dalam evaluasi Mendagri nanti terjadi perubahan, maka Pemerintah Aceh diminta membahas kembali dengan Banggar DPRA.

Sedangkan Fraksi PPP mengharapkan APBA ini dapat menyeimbangkan pembangunan antarsektor dan daerah, terutama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Aceh bisa mencapai 4-5 persen dan mengurangi jumlah penduduk miskin sampai di bawah 16 persen dan pengangguran di bawah 7 persen.

Selain harapan-harapan dan penekanan-penekanan yang disampaikan kalang dewan itu, kita sebagai masyarakat tentu memiliki harapan lain yang jauh lebih penting. Sebab, persoalan yang selalu muncul pasca pengesahan anggaran adalah keributan dalam persiapan pelaksanaan program atau proyek.

Tolak-tarik bahkan gontok-gontokan dalam proses pelelangan proyek akan menjadi masalah sangat krusial. Bukan hanya membuat realisasi proyek terlambat dan tak bermutu, tapi bisa juga proyek itu tidak terlaksana. Pengalaman buruk ini sering terjadi di tingkat provinsi dan juga di kabupaten/kota.

Banyak proyek yang akhirnya terpaksa dibatalkan karena kisruh dalam pelelangan serta bermasalah dengan hukum. Oleh sebab itulah, pelaksanaan APBA perlu pengawasan serius dari publik. Dan, tentu pengawasan masyarakat bisa berjalan bila eksekutif mempublikasikan APBA secara terbuka. Publikasi anggaran daerah itu selain perintah undang-undang, juga untuk meningkatkan peran pengawasan masyarakat.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help