SerambiIndonesia/

Demo Anti-Trump Berlanjut

Aksi demonstrasi menentang Presiden Donald Trump terus berlanjut di sejumlah negara bagian Amerika

Demo Anti-Trump Berlanjut
NOOR Hindi (kiri) dan Sham Najjar (kanan) yang lahir di Amerika Serikat dengan orangtua asal Suriah ikut melakukan demo menentang larangan pengungsi dan imigran dari tujuh negara Muslim di Bandara Internaisonal Los Angeles, California, Senin (31/1). 

OHIO - Aksi demonstrasi menentang Presiden Donald Trump terus berlanjut di sejumlah negara bagian Amerika Serikat (AS), Senin (30/1) malam. Bahkan, polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata di Negara Bagian Ohio untuk membubarkan ribuan demonstran yang menutup jalan utama kota.

Polisi Ohio juga memperingatkan demonstran beberapa kali agar menjauh dari jalan layang Columbus yang menyebabkan terjadi kemacetan panjang. Seperti di posting Twitter, polisi mengenakan masker saat menyemprotkan gas ke kerumunan massa yang sedang menuliskan petisi dan meneriakkan kata-kata anti-Trump yang melarang pengungsi dan imigran dari tujuh negara Muslim masuk AS.

“Sejumlah anggota kelompok kami terkena semprotan air cabai, tetapi kelompok lainnya menunjukkan solidaritas,” kata Kyle Landis, salah satu pengatur demo kepada ABC News, Selasa (31/1) pagi. Walikota Columbus, Andy Ginther menegaskan akan tetap menerima pengungsi dan juga yang berstatus imigran.

Aksi demo yang hampir terjadi di seluruh negara bagian AS seusai larangan pengungsi dan imigran ditandantangani Presiden Trump sejak Jumat (27/1), juga terjadi di Inggris, sekutu dekat AS, dimana aksi digelar di London dan beberapa kota Inggris lainnya. Ribuan orang bergabung dalam aksi unjuk rasa di London, Senin (31/1) malam.

Di London, demonstrasi digelar di depan kediaman resmi Perdana Menteri Inggris, 10 Downing Street, tak jauh dari tujuan wisata Big Ben dan Alun-alun Trafalgar. Unjuk rasa di London merupakan salah satu dari aksi bersama di sekitar 30 kota di Inggris, seperti Manchester, Glasgow, Cardiff, Newcastle, Sheffield, dan Oxford.

Walikota London, Sadiq Khan yang merupakan warga Muslim akan menyatakan kepada para diplomat AS di Inggris bahwa larangan Trump terhadap negara Muslim tidak adil dan akan melukai umat Islam. “Menargetkan orang tanpa alasan, kecuali keyakinan mereka merupakan sebuah kejahatan dan tidak berprikemanusiaan,” katanya. Selain itu, sebanyak 1,6 juta warga Inggris membuat petisi online untuk menolak kunjungan Trump ke Inggris.

Bahkan, Presiden Uni Eropa, Donald Tusk, kemarin menegaskan larangan Donald Trump masuk kategori ancaman. Dalam sebuah surat yang ditandatangani 27 negara Uni Eropa, Tusk menyatakan pemerintahan Trump merupakan bagian dari ancaman eksternal bersama Cina, Rusia, radikal Islam, perang dan teror. “Deklarasi kekhawatiran dari pemerintahan baru AS membuat masa depan dunia makin tidak menentu,” katanya.

Sebaliknya, anggota parlemen Belanda anti-Islam, Geert Wilders sempat beradu mulut dengan Perdana Menteri Belanda terkait larangan Trump. “Akhirnya Amerika memiliki presiden, akhirnya sebuah negara di Barat memiliki seorang presiden, yang tidak hanya hidup dengan janji-janji, tapi yang mengatakan ‘kebebasan warga negara saya adalah lebih penting dari apapun.’ “

Menteri Luar Negeri Belanda, Bert Koenders memukul balik. “Jika Anda ingin melawan teror, maka hal terburuk yang dapat Anda lakukan adalah menginjak-injak hak asasi manusia,” katanya. Pihak berwenang Belanda juga memperbarui peringatan perjalanan resmi ke AS, efek dari kebijakan baru Trump pada warga Belanda yang memiliki kewarganegaraan ganda dengan salah satu dari tujuh negara yang terkena larangan.

Dalam perkembangan terbaru kebijakan Trump, Presiden AS memecat Jaksa Agung, Sally Yates, setelah memerintahkan Departemen Kehakiman untuk tidak membela perintah eksekutif Trump soal imigrasi. Melalui pernyataan resmi, Gedung Putih mengatakan Yates telah “berkhianat” terhadap Departemen Kehakiman.

Dengan didepaknya Yates, jaksa distrik timur Virginia, Dana Boente, berperan sebagai pejabat sementara jaksa agung. Yates, pejabat sementara jaksa agung yang ditunjuk Barack Obama saat masih menjadi presiden, mengatakan tidak yakin perintah Trump sah secara hukum.

Presiden Donald Trump juga menunjuk Thomas Homan sebagai Direktur Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) pada Senin malam, tak lama setelah memecat Plt Jaksa Agung Sally Yates. Homan menggantikan Daniel Ragsdale. Penggantian Ragsdale muncul di tengah meningkatnya kontroversi larangan imigrasi Trump.

Selain itu, sebuah jajak pendapat dari Rasmussen Reports menunjukkan lebih dari separuh pemilih cenderung mendukung larangan Presiden Donald Trump pada pengungsi dari tujuh negara sampai pemerintah dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik menumpas teroris. Survei melalui telepon nasional terhadap 1.000 responden menunjukkan 57 persen mendukung larangan sementara pengungsi dari Suriah, Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan dan Yaman, sementara 33 persen menentang dan 10 persen belum memutuskan.(ap/afp/muh)

INGIN MENJADI Keluarga sakinah ma waddah wa rahmah? Simak tipsnya di sini di Program KBS Samara | Klik Di Sini untuk Mendengarkan 

KBS Samara Serambifm.com
KBS Samara Serambifm.com
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help