Opini

Politik Anggaran Publik APBA

PEMBAHASAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2017 menjadi perhatian penting masyarakat Aceh

Politik Anggaran Publik APBA

Oleh Taufiq Abdul Rahim

PEMBAHASAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2017 menjadi perhatian penting masyarakat Aceh, hal ini disebabkan polemik dan tarik-ulur yang seringkali menyebabkan permasalahan terhadap pengesahan anggaran menjadi terlambat. Dampak dari keterlambatan pengesahan setiap tahun APBA menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa), ini bukan prestasi yang baik terhadap penggunaan anggaran dari Pemerintah Aceh.

Proses perencanaan kebijakan publik menurut Rishefky (1990) pengenalan terhadap masalah-masalah ini menjadi faktor yang sangat penting dalam proses perencanaan kebijakan publik. Karenanya proses perencanaan kebijakan publik dengan pendekatan masalah-masalah yang ada ditengah masyarakat menyertakan partisipasi berbagai pihak serta partisipasi berbagai elemen masyarakat pada era demokrasi ekonomi dan pembangunan saat ini, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat tercapai, efektif dan efisien.

Prinsip partisipatif sesuai dengan agenda demokratisasi perlu diupayakan demi menciptakan karakter pemerintah yang transparan, partisipatif, dan akomodatif dalam pelayanannya kepada publik. Merupakan satu langkah yang baik pengelolaan anggaran melibatkan publik dalam seluruh tahapan proses penyusunan, penetapan, dan pengawasan anggaran.

Perlunya membangun kesadaran dan opini publik tentang participatory budgeting, pembukaan akses informasi selebar-lebarnya kepada publik pun penting untuk dilakukan demi menghindari asimetri informasi, yakni penguasaan informasi yang tidak seimbang di antara beberapa pihak karena adanya upaya menutupi informasi.

Barbara Nelson (1984) menyatakan bahwa, proses agenda kebijakan berlangsung ketika pejabat publik belajar mengenai masalah-masalah baru, memutuskan untuk memberi perhatian secara personal dan memobilisasi organisasi yang mereka miliki untuk merespons masalah tersebut. Dengan demikian agenda kebijakan pada dasarnya merupakan pertarungan antara wacana yang terjadi dalam lembaga pemerintah melaksananakan program pembangunan terhadap kepentingan rakyat.

Keterlibatan publik
Sejalan dengan perkembangan dan demokratisasi proses penganggaran pada hakekatnya merupakan sebuah power sharing yang mengharuskan adanya keterlibatan publik, sehingga “kedaulatan” bukan milik kelompok tertentu dari eksekutif dan legislatif Aceh yang berkuasa terkesan monarki absolut.

Adanya partisipasi publik dalam proses anggaran secara langsung ataupun tidak langsung akan memberikan edukasi kepada publik, publik menjadi subjek aktif atau setidaknya objek yang proaktif. Namun fakta lapangan menampakkan kondisi yang berbanding terbalik, pengikutsertaan publikdalam proses tersebut masih teramat rendah. Lebih lagi, disadari atau tidak, masih terdapat upaya untuk menjauhkan publik terhadap urusan anggaran serta menutup-nutupi dengan berbagai dalih kerahasiaan negara, demi kepentingan memperkaya diri dan kelompok sebagai penguasa pemerintahan Aceh.

Ketidakadaan sosialisasi menjadi penyebab lain di samping nihilnya pemahaman, kesadaran publik, dan akses tentang berbagai hal berkaitan dengan anggaran APBA ini. Menghadapi keadaan tersebut, diperlukan adanya tindakan proaktif untuk “mengedukasi” bahwa data anggaran mulai dari proses sampai pelaporan merupakan hak publik dan tidak termasuk sebagai rahasia. Selanjutnya membincangkan demokratisasi anggaran publik sebagai pembahasan, tentu tidak terpisahkan berbagai unsur masyarakat sebagai elemen publik.

Dalam lingkup yang lebih luas dituntut untuk mampu menerapkan itikad mulia yang dicitakan demokratisasi, tidak memonopoli urusan anggaran sampai saling menyalahkan, saling coret, “main petak umpet” dan hanya diketahui oleh eksekutif, legislatif dan birokrasi pelaksana pengguna anggaran saja. Agenda besar demokratisasi politik kebijakan anggaran publik memiliki kesadaran menerapkan agenda demokratisasi tersebut dalam hidup keseharian, seluruh elemen masyarakat tetap saling mendukung, mengisi, dan mengawasi.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help