Salam

Misteri Dana Migas Semakin Terungkap

Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh, menetapkan mantan sekretaris daerah (sekda) Aceh, Husni Bahri TOB SH MM MHum, sebagai tersangka

Misteri Dana Migas Semakin Terungkap
s3images.coroflot.com
Korupsi. 

Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh, menetapkan mantan sekretaris daerah (sekda) Aceh, Husni Bahri TOB SH MM MHum, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana migas pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA) tahun 2010, sebesar Rp 22 miliar lebih. Ini merupakan tersangka baru dalam kasus yang sebelumnya telah menyeret tiga nama lain.

Kasie Penkum dan Humas Kejati Aceh, Amir Hamzah SH, mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan intensif terhadap tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, serta hasil ekspos tim Jaksa Penyidik Kejati Aceh, akhirnya diperoleh bukti permulaan cukup untuk menetapkan tersangka baru, yakni mantan sekretaris daerah Aceh yang menjabat pada tahun 2010, Husni Bahri TOB.

“Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana perimbangan pusat dan daerah Migas pada DPKKA tahun 2010 sebesar 22 miliar rupiah lebih, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 4,023 miliar rupiah lebih, berdasarkan hasil penghitungan BPK Aceh,” ungkap Amir Hamzah.

Beberapa waktu lalu, ada satu lembaga sangat terpercaya mengevaluasi penggunaan dana bagi hasil migas yang ternyata salah satu kesimpulan pentingnya adalah: Dana perimbangan baik secara total maupun berdasarkan jenisnya ternyata tidak secara langsung mempengaruhi kinerja layanan publik di daerah.

Faktor komitmen politik pimpinan di daerah dan koordinasi antarinstansi baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan, sangat mempengaruhi keberhasilan peningkatan pelayanan dasar publik di daerah.

Padahal, dana bagi hasil itu termasuk jenis dana transfer ke daerah yang seharusnya berpengaruh langsung terhadap peningkatan layanan publik. Antara lain, pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Setelah kajian tersebut menemukan hasil yang memprihatinkan, lalu direkomendasikan agar penggunaan dana bagi hasil migas dievaluasi secara berkala setiap tahun agar tak ada yang melenceng ke mana-mana.

Sebab, penetapan begitu banyak pejabat penting sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bagi hasil migas adalah bukti bahwa penggunaan dana segar itu kurang terawasi. Dan, kita juga yakin, bukan hanya tahun 2010 yang bermasalah, bisa saja tahun-tahun lainnya ikut bermasalah. Cuma saja, sejauh ini belum terungkap.

Jadi, yang ingin kita katakan adalah penggunaan dana bagi hasil serta dana-dana lainnya dari APBN, APBA, maupun APBK memang harus dialokasikan secara cermat serta mendapat pengawasan secara ketat pula dalam implementasinya.

Kemudian, komitmen politik pimpinan terhadap penggunaan dana-dana alokasi khusus maupun alokasi umum juga harus cukup kuat. Sedikit saja komitmen itu mengendur, maka dana itu bisa “melancong” ke mana-mana. Oleh sebab itu, kerja sama dengan KPK serta lembaga-lembaga pengawas lain sangat diperlukan demi menyelamatkan anggaran agar tak ada yang diselewengkan kecuali untuk kesejahteraan rakayt.

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help