Pilkada 2017

8 Gugatan dari Aceh Masuk ke MK

Delapan gugatan hasil Pilkada di delapan kabupaten dan kota di Aceh akan bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK)

8 Gugatan dari Aceh Masuk ke MK
mahkamahkonstitusi.go.id

* Termasuk Nek Tu dan Fazlun Hasan

JAKARTA - Delapan gugatan hasil Pilkada di delapan kabupaten dan kota di Aceh akan bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Demikian data terakhir yang diperoleh dari website MK, Selasa (28/2).

Salah satu yang mendaftarkan gugatan adalah pasangan calon bupati Aceh Timur nomor urut 1, Ridwan Abubakar-Abdul Rani (Nek Tu-Polem). Kuasa hukum Nek Tu-Polem, Sopian Adami, kepada Serambi mengatakan, pendaftaran dilakukan pada Senin (27/2).

“Awalnya kami sudah daftarkan secara online pada Jumat, 24 Februari, dan kelengkapan berkas kami sampai Selasa, 27 Februari kemarin,” kata Sopian Adami, Selasa (28/2).

Sopian Adami menjelaskan, permohonan gugatan dilakukan karena terjadinya banyak pelanggaran yang merugikan pasangan tersebut. “Kita mempersoalkan sejumlah pelanggaran yang terjadi di Aceh Timur. Kita mau menegakkan keadilan,” sebutnya.

Pasangan calon wali kota Langsa, Fazlun Hasan-Syahyuzar juga mendaftarkan gugatan di MK pada Senin (27/2). “Kami menggugat KIP Kota Langsa yang melakukan banyak pelanggaran yang terstruktur, terencana dan massif. Kami sangat dirugikan,” kata Fazlun Hasan.

Fazlun juga menyampaikan perihal tindakan teror dan intimidasi yang dialami pihaknya saat Pilkada. “Begitu juga dengan surat undangan pemilih, ternyata banyak yang tidak diterima pemilih. Kami benar-benar sangat dirugikan,” ujar Fazlun Hasan.

Sementara kuasa hukum pasangan calon bupati Gayo Lues, Abd Rasad-H Rajab Marwan, Imran Mahfudi, mengatakan, seluruh persyaratan sudah dipenuhi seluruhnya. “Kita siap membawa bukti-bukti untuk mendukung gugatan,” kata Imran Mahfudi.

Said Nafis juga Menggugat
Pasangan Said Syamsul Bahri-HM Nafis A Manaf (Said-Nafis) yang dulunya telah dicoret sebagai calon bupati dan wakil bupati Aceh Barat Daya (Abdya) juga ikut menggugat KIP selaku termohon ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), Selasa (28/2). Meskipun telah dicoret, tetapi permohonan yang diajukan terkait perselisihan hasil pilkada di mana pasangan ini tidak mendapat suara akibat dari pencoretan itu. Permohonan ini didaftarkan oleh Kuasa Hukum Said-Nafis, Safaruddin SH dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA).

Safaruddin mengatakan, gugatan pertama dilayangkan ke MK dan diterima oleh Panitera, Kasianur Sidauruk. Setelah itu baru didaftarkan ke MA pada hari yang sama. “Kami meminta MK mengabulkan permohonan kami,” katanya seusai mendaftakan ke MK kepada Serambi.

Sekedar informasi, sebelumnya yang mempersoalkan ini adalah Ketua YARA Perwakilan Abdya, Miswar SH pada 17 Oktober 2016. Kala itu, Miswar menggugat KIP Abdya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI karena telah menerima pendaftaran paslon bupati dan wakil bupati yang diusung PKPI, yaitu Said Syamsul Bahri dan Nafis A Manaf. Padahal, PKPI saat itu tidak terdaftar di Kemenkumham RI. Akibatnya, paslon ini dicoret dari peserta pilkada.

Dalam permohonannya, Safaruddin meminta MK membatalkan keputusan KIP Abdya Nomor: 02/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2017 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan pemilihan bupati dan wakil bupati Abdya tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017. Lalu, memerintahkan KIP untuk menerbitkan keputusan terbaru tentang penetapan H Said Syamsul Bahri dan Drs H M Nafis A Manaf MM sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Abdya dalam pilkada 2017.

Pihaknya juga memerintah KIP untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Abdya dengan mengikutsertakan pasangan Said-Nafis. Sebab, imbas dari pencoretan pasangan ini dari daftar surat pemungutan suara calon bupati dan wakil bupati Abdya, telah menyebabkan pasangan Said-Nafis tidak memperoleh hasil pemungutan suara.(fik/mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved