Opini

Ada Apa dengan PA

PARTAI Aceh (PA) merupakan sebuah identitas dan bahkan menjadi icon lokal pergerakan arus utama politik

Ada Apa dengan PA

Oleh Rahmad

PARTAI Aceh (PA) merupakan sebuah identitas dan bahkan menjadi icon lokal pergerakan arus utama politik di Aceh setelah perdamaian Aceh sejak 2005 silam. PA merupakan partai lokal yang berkembang begitu pesat, bahkan tidak butuh lama untuk PA dalam menancapkan dominansi politiknya di bumi Serambi Mekkah. Partai yang dideklerasikan pada 4 Juni 2007 di Banda Aceh ini merupakan simbol dan strategi perjuangan baru untuk membebaskan Aceh dari kondisi yang serba kekurangan dan ketertinggalan, baik dari segi infrastruktur, kualitas pendidikan hingga kondisi ekonomi masyarakat yang masih tertinggal jauh dibandingkan dengan daerah lainnya.

Pada awal kurun waktu pendeklarisiannya, pergerakan dan semboyan PA benar-benar mampu menghipnotis sebagian besar masyarakat Aceh, tidak hanya di kalangan elite mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), masyarakat biasa, orang dewasa, pemuda, remaja bahkan hingga anak-anak begitu terkesima dengan semboyan PA.

Tidak heran, bila PA hanya membutuhkan waktu kurang dari lima tahun untuk menancapkan ideologi dan dominansi politiknya sebagai partai penguasa di Aceh, baik di kalangan legislatif maupun di kalangan eksekutif. Sebuah fenomena spektakuler mewarnai PA dalam menguasai parlemen di Aceh. Hal ini terlihat jelas pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2009, di mana PA mampu meraih suara mayoritas di Aceh, bahkan mampu menguasai 47,8% dari kursi yang tersedia. Dengan kata lain, hampir setengah kekuatan legislatif dikuasai oleh satu partai politik lokal, yaitu PA.

Hal yang sama juga terjadi pada Pemilu Legislatif 2014 lalu, PA juga kembali menang dengan memperoleh 29 kursi dari 81 kursi yang tersedia (Nasdem 8 kursi, PKB 1 kursi, PKS 4 kursi, PDIP 0 kursi, Golkar 9 kursi, Gerindra 3 kursi, Demokrat 8 kursi, PAN 7 kursi, PPP 6 kursi, Hanura 0 kursi, PDA 1 kursi, PNA 3 kursi, PBB 1 kursi, PKPI 1 kursi), artinya Partai Aceh mampu menguasai 35,8% kekuatan di legislatif. Tidak hanya menunjukkan dominasi dalam kekuatan legislatif, PA juga mampu memenangkan mayoritas pemilihan umum/Pilkada Aceh 2012, baik di tingkat kabupaten/kota (bupati/wali kota), bahkan di tingkat provinsi dengan menguasai jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Harapan baru
Hadirnya partai lokal, khususnya PA telah memberikan pilihan baru dan harapan baru untuk saluran aspirasi politik rakyat Aceh. Partai Nasional yang biasanya diwakili oleh Partai Golkar, Demokrat dan PPP yang sebelumnya mendominasi perolehan suara praktis terdegradasi (perolehan suaranya berkurang drastis) sejak munculnya PA. Partai Aceh merupakan cita-cita dan harapan baru masyarakat Aceh yang mendambakan kualitas hidup yang layak.

Pada hakikatnya, menurunnya eksistensi PA sedikitnya berkaitan dengan lima hal, yaitu: Pertama, perbedaan pendapat dan konsep arah pembangunan antara para elite KPA/PA sehingga berujung perpecahan. Hal ini terlihat jelas, di mana pergerakan, soliditas dan militansi kader-kader terbaik dan berpengaruh di PA tidak segencar pada saat Pilkada 2006, Pileg 2009, Pilkada 2012 dan Pileg 2014.

Banyak kader terbaik PA beralih kepada partai tetangga atau partai lokal lainnya. Sehingga perolehan suara PA terpecah dan semakin terkikis dibandingkan Pileg 2009. Sebut saja, penurunan perolehan suara PA pada Pileg 2014, di mana pada 2014 PA hanya mampu menguasai 35,8% kursi parlemen, berkurang 12% dibandingkan 2009 yang mencapai 47,8%. Hal yang sama terjadi pada Pilkada Aceh 2017 ini, menurunnya perolehan suara PA di beberapa lokasi potensial (lumbung suara) juga sangat dipengaruhi oleh perpecahan di kalangan internal dan militansi yang mulai terkikis;

Kedua, minimnya prestasi dan inovasi kader-kader PA yang sudah terpilih, baik di kalangan legislatif maupun eksekutif. Sebut saja di kalangan eksekutif, sangat sedikit atau hanya sebagian kecil kepala daerah yang terpilih dari PA yang memiliki inovasi, kreativitas dan prestasi dalam pembangunan daerah. Sehingga, tidak ada perkembangan signifikan atau dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat.

Hal ini tidak hanya terjadi di tingkat kabupaten/kota, bahkan di tingkat provinsi masih banyak permasalahan yang terjadi. Minimnya lapangan pekerjaaan, tingkat pengangguran terbuka yang semakin tinggi, angka kemiskinan yang tak kunjung membaik bahkan kemaksiatan dan narkoba semakin merajalela merupakan segenap permasalahan yang menghiasi wajah Aceh saat ini. Hal ini sangat berpengaruh kepada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh. Tidak heran, bila pada 2015 IPM Aceh berada pada urutan ke-5 dari 10 provinsi di Pulau Sumatera.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help