Gubernur Sahkan Perbup ABPK Abdya

Gubernur Aceh Zaini Abdullah akhirnya menyetujui rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Aceh Barat Daya (Abdya)

Gubernur Sahkan Perbup ABPK Abdya

* Anggaran Bansos dan Honorer Diakomodir

BLANGPIDIE - Gubernur Aceh Zaini Abdullah akhirnya menyetujui rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Aceh Barat Daya (Abdya) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Abdya tahun 2017. Dengan adanya persetujuan gubernur maka selanjutnya Bupati Abdya Jufri Hasanuddin akan menuangkan Perbup APBK tersebut dalam lembaran daerah dengan komposisi anggaran Rp 985,4 miliar untuk pendapatan dan Rp 1,04 triliun belanja.

“Iya, sudah ditandatangani gubernur kemarin (Senin) sekira pukul lima sore. Maka mulai hari Rabu (hari ini) Perbup tersebut akan dituangkan dalam lembaran daerah dan sudah sah untuk dijalankan,” ujar bupati kepada wartawan, Selasa (28/2) di Pendopo.

Menurut bupati setelah dituangkan dalam lembaran daerah, maka akan dibuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pembuatan DPA akan memakan waktu dua hari. “Kenapa kita bisa lama dan berlarut-larut yang mencapai satu bulan lebih, karena aturan bupati ini, tentang anggaran harus mengikuti aturan dan mekanisme, sehingga ada persoalan yang bisa ditampung dalam qanun seperti hibah dan Bansos, namun tidak bisa dalam Perbup,” kata bupati.

Dia sebutkan sejumlah pos anggaran Bansos, hibah, anak yatim, raskin, umrah, dayah, dan beasiswa diupayakan dapat ditampung dalam Perbup dengan menyakinkan tim provinsi. “Awalnya tidak dibolehkan (Bansos dan hibah), namun dibolehkan dengan cara harus merubah nomenklatur. Meski tidak sempurna, kita sudah berupaya maksimal semua Bansos dan hibah itu bisa tertampung. Kita tidak mau karena disahkan dengan Perbup rakyat tidak terlayani,” sebutnya.

Selain bantuan sosial, kata Jufri, Pemerintah Aceh juga menyetujui pembayaran gaji untuk honorer dan tenaga kontrak, tunjangan khusus (TC) untuk PNS dan anggaran Beban Kerja (BK). “Anggaran TC dan BK PNS kalau tidak salah saya, anggarannya mencapai Rp 26 miliar,” ujarnya.

Sementara itu Bupati Jufri Hasanuddin menyebutkan ada sejumlah program yang diusulkan dicoret oleh Pemerintah Aceh meskipun pihaknya telah berupaya dan menyakin agar dipertahankan dalam pos anggaran Perbup APBK. Pos anggaran yang dicoret tersebut yakni seperti pembelian mobil anggota dewan, gaji anggota dewan, dan anggaran Bimtek serta perjalanan dinas.

“Kita sudah berupaya, karena aturannya begitu, bukan saja gaji anggota dewan, bupati juga tidak ada gaji, perjalanan dan Bimtek juga tidak dibolehkan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Jufri juga menyinggung akan berakhirnya masa jabatannya pada 13 Agustus 2017 mendatang. Maka selanjutnya bupati Abdya terpilih akan dilantik dalam sidang paripurna anggota DPRK Abdya.

“Kalau merujuk UUPA, gubernur, wali kota dan bupati itu dilantik dalam sidang paripurna. Jadi kalau kita melihat itu, tanggal 11, 12 atau tanggal 14 Agustus 2017 sudah bisa dilantik. Anggaran pelantikan sudah kita sediakan,” ujarnya. Jufri juga menyatakan akan akan mengucapkan selamat kepada bupati terpilih setelah ditetapkan KIP, dan mengajak membahas KUA-PPAS 2018 secara bersama.(c50)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved