Pilkada 2017

Pakar: Gugatan Fatar Seharusnya ke PTUN

Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Aceh Utara, Dr Amrijal J Prang, mengatakan

Pakar: Gugatan Fatar Seharusnya ke PTUN

LHOKSUKON - Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Aceh Utara, Dr Amrijal J Prang, mengatakan, persoalan penyelenggara Pilkada yang tidak menempelkan form C1 selama tujuh hari, merupakan bentuk pelanggaran administrasi.

Karena itu, menurut dia, gugatan pasangan calon bupati Aceh Utara, Fakhrurrazi H Cut-Mukhtar Daud (Fatar) terkait hal itu seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena MK hanya menangani perselisihan suara.

“Jika benar form C1 tak ditempelkan di lokasi yang mudah dijangkau masyarakat, itu termasuk pelanggaran. Tapi itu pelanggaran administrasi, jadi yang berwenang menyidangkan pelanggaran tersebut adalah PTUN, bukan Mahkamah Konstitusi,” kata Amrizal J Prang kepada Serambi, kemarin.

MK, lanjut Amrizal, hanya berwenang soal perselisihan suara, itu pun jika memenuhi syarat. Artinya, MK hanya berwenang mengadili kasus perselisihan suara 2 persen penggugat dengan tergugat jika jumlah penduduknya mencapai 200 ribu orang, 1,5 persen selisih suara jika penduduknya 200 ribu sampai 500 ribu, dan 1 persen selisih suara jika penduduknya mulai 500 ribu sampai 1 juta.

“Jika syarat tersebut tak dipenuhi, saya yakin MK akan menolak perkara tersebut dalam proses sidang nantinya, meskipun permohonannya sudah diterima, karena MK tak berwenang mengadili perkara administrasi,” ujar Amrizal.

Ketua Peradi Lhokseumawe, M Yusuf Ismail Pase, menyebutkan, salah satu tujuan diterbitkan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2017 adalah untuk membatasi perkara yang bisa diajukan dan yang tidak. “Jika itu persyaratan yang sudah disebutkan tak terpenuhi, kemungkinan besar MK akan menolaknya,” kata dia.

Sementara itu Fakhrurrazi H Cut mengaku mengajukan gugatan ke MK untuk memuaskan 106 ribu warga Aceh Utara yang sudah memilih dirinya. “Jadi menempuh jalur hukum yang sudah disediakan, semoga diterima gugatan, dan jika ditolak saya menerimanya,” kata Fakhrurrazi.

Ia menyebutkan jika MK menolak gugatan tersebut, ia akan melaporkan penyelenggara ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP). “Pilkada ini ibarat pertandingan, ada menang dan kalah. Tapi jika ada pelanggaran dalam pertandingan, maka kita berhak melaporkan,” ujar F Rozi.(jaf)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved