Program Smart City di Langsa Gagal

Program smart city (pelayanan berbasis IT) yang direncanakan Pemko Langsa mulai dibangun tahun 2017

Program Smart City di Langsa Gagal

* Anggaran Rp 3 Miliar tak Masuk APBK 2017

LANGSA - Program smart city (pelayanan berbasis IT) yang direncanakan Pemko Langsa mulai dibangun tahun 2017 ini, gagal direalisasikan karena anggaran yang diplot sebesar 3 miliar dari Rp 9 miliar yang direncanakan, dipangkas saat pembahasan RAPBK 2017. Sehingga dana untuk membangun fasilitas pendukung program tersebut, hanya disetujui sebesar Rp 1 miliar saja.

Wali Kota Langsa, Usman Abdullah SE, Selasa (28/2) mengaku kecewa dengan pemangkasan anggaran untuk pelaksanaan program smart city yang ia gaungkan beberapa waktu lalu sebagai program prioritas Kota Langsa tahun ini. Lebih kecewanya lagi, pemangkasan anggaran ini terjadi saat ia sedang menjalani cuti jelang Pilkada. Sehingga ia pun tak dapat mengawal proses penganggaran program tersebut,

“DPRK memang ahlinya tukang pangkas anggaran, dan dilakukan saat saya sedang cuti. Sehingga saya tidak bisa mengawal program prioritas ini untuk menjadikan Langsa sebagai kota yang menjalankan administrasi berbasis IT,” ujar kesal.

Meski demikian, ia berkomitmen untuk tetap menjalankan program smart city tersebut guna memberi pelayanan birokrasi secara online agar mudah diakses masyarakat.

Kepala Bappeda Langsa, Said Fadly, menjelaskan bahwa dalam perencanaan, program smart city ini membutuhkan dana Rp 9 miliar. Hasil konsultasi dengan tim anggaran Pemko Langsa, akhirnya diambil kesimpulan untuk mengusulkan Rp 3 miliar ke pembahasan APBK 2017. Karena di tahun yang sama, anggaran juga terkuras untuk persiapan Pilkada. Dari yang diusulkan Rp 3 miliar, ternyata yang disetujui hanya Rp 1 miliar. “Dengan dana yang tersedia ini, kami pun menunggu arahan Wali Kota Langsa untuk melaksanaan program smart city dimaksud,” ujarnya

Dari penelusuran Serambi, program smart city ini pertama kali diterapkan di DKI Jakarta, lalu Kota Bekasi, dan dikuti sejumlah kota lainnya. Manfaat aplikasi Smart City (Qlue), untuk menindaklanjuti laporan masyarakat di seluruh daerah. Laporan tersebut kemudian akan diproses sehingga dapat terlihat dalam bentuk peta.

Aplikasi Smart City ini dapat melaporkan kemacetan lalu lintas, kejahatan atau peristiwa kriminal lainnya, kebakaran, masalah kebersihan, bencana, sampah, tindak pelanggaran, lokasi jalan rusak, sebaran pengemis, pedagang kaki lima liar, lokasi pohon tumbang, dan lainnya.

Ketua DPRK Langsa, Burhansyah SH, menjelaskan bahwa pada usulan pembahasan APBK Langsa tahun 2017, terjadi defisit anggaran mencapai Rp 100 miliar. Sehingga tim anggaran legislatif dan eksekutif, sepakat melakukan pemangkasan anggaran sejumlah program-program usulan yang masih bisa dipending di tahun 2017.

Pemangkasan ini bertujuan agar tidak terjadinya defisit di APBK 2017. Apalagi, APBK 2017 juga harus mengalokasikan dana untuk kebutuhan pelaksanaan Pilkada. “Namun hasil kesepakatan bersama, program yang terpending tahun ini, akan dimasukan kembali dalam APBK 2018 mendatang,” jelasnya.

Menurut Burhansyah, untuk program smart city, tidak semuanya anggarannya dipangkas dalam APBK 2017. Sehingga pihak Pemko masih bisa menjalankan program tersebut tahun ini secara bertahap, dan kemudian dilanjutkan di tahun depan. “Kami (DPRK Langsa) sangat mendukung gagasan program smart city yang akan diterapkan di Pemko Langsa. Namun karena defisit anggaran, program ini terpaksa dilaksanakan secara bertahap,’ ujarnya.(zb)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved