SerambiIndonesia/

MaTA Bahas Penyelamatan SDA di Aceh

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menggelar diskusi terkait diseminasi hasil pemantauan implementasi

MaTA Bahas Penyelamatan SDA di Aceh

BANDA ACEH - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menggelar diskusi terkait diseminasi hasil pemantauan implementasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) di Aceh. Kegiatan yang dihadiri sejumlah kalangan tersebut berlangsung di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Senin (6/3).

Diskusi tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni perwakilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, serta perwakilan MaTA. Amel, representatif MaTA, mengatakan, saat ini MaTA bersama ICW sedang melakukan kegiatan GNPSDA di tujuh provinis di Indonesia, Aceh adalah salah satunya.

“Selama lebih kurang satu bulan kita melakukan kegiatan ini dengan cara penelitian. Sebagian data sudah terkumpul, dan tujuan kita berkumpul di sini hari ini untuk menginformasikannya dan mengklarifikasi dengan dinas terkait,” kata Amel.

Ia menyebutkan, kegiatan itu didasari oleh sebuah kondisi, di mana hari ini kawasan hutan di Indonesia yang begitu maha luas, namun pengelolaannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurutnya, berbagai pelanggaran terjadi dan hampir di semua daerah, termasuk Aceh. “Hasil kajian KPK ditemukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak sesuai dengan jumlah yang disetorkan ke daerah,” sebutnya.

KPK lanjut Amel, juga menemukan lemahnya pengawasan dalam pengelolaan hutan, hal itu telah menyebabkan hilang potensi PNBP. Amel mencontohkan sektor ril yang benar-benar berdampak, seperti pertambangan kawasan hutan negara, tak tanggung-tanggung di sektor ini negara kehilangan PNBP sebesar 15,9 T per tahun.

Selain hilangnya PNBP, menurut Amel, seluas 5.740 hektar kawasan hutan pada tahun 2015 juga mengalami penurunan luas akibat alih fungsi hutan. Kemudian, meningkatnya laju deforestasi (pengholangan kawasan hutan) gara-gara perambahan tanpa izin, seperti pertambangan, penenbangan, dan perkebunan sawit. “Juga munculnya konflik sosial, sengketa lahan, konflik satwa dengan manusia, hilangnya lahan pertanian warga, hingga pencemaran lingkungan,” ujarnya.

Adapun tujuan dari GNPSDA kata Amel, agar pengelolaan hutan bisa dikelola dengan baik. GNPSDA. ICW kata Amel bekerja sama dengan CSO di tujuh provinsi, yakni Aceh, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah. “Kita akan terus memantau dan mengevaluasi. Pemantau dilakukan dengan alat yang dikembangkan dengan fokus pemantauan. Fokus kita sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan,” pungkasnya.

Kegiatan itu dihadiri oleh sejumlah kalangan, seperti akademisi, mahasiswa, LSM, dan juga awak media yang diundang khusus. Dua narasumber lainnya yang juga menyampaikan materinya adalah Ir Mahdinur dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, dan Bahar dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Diskusi itu dipandu wartawan senior Aceh, Adi Warsidi. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help