Salam

APBA Disortir Lagi

Gubernur Zaini Abdullah menyatakan akan memeriksa ulang proyek-proyek atau program-program dalam

APBA Disortir Lagi

Gubernur Zaini Abdullah menyatakan akan memeriksa ulang proyek-proyek atau program-program dalam APBA 2017 untuk memastikan tak ada “penumpang gelap” atau “proyek siluman” di dalamnya. Karena itu, sampai kemarin belum mengumumkan paket-paket yang bersumber dari APBA tahun ini.

“Saya tak ingin membeli kucing dalam karung, makanya setiap paket proyek yang mau dilelang harus jelas, bukan penumpang gelap,” kata Zaini Abdullah.

Pemeriksaan ulang paket proyek APBA 2017 dijadwalkan pada 9-10 Maret 2017 setelah rapat evaluasi persiapan pelaksanaan APBA 2017, Kamis (9/3). Sedangkan pengumuman proyeknya, akan dilaksanakan 13 Maret 2017 di media cetak lokal yang diharapkan pada 15 Mei 2017 sudah ada paket proyek yang ditandatangani kontraknya secara serentak.

Ya, untuk tujuan yang baik kita tentu sangat mendukung. Namun, karena proses “menyisir” ulang ini bukan sesuatu yang lazim, maka harapan kita adalah jangan sampai mengganggu agenda yang sudah disepakati sebelumnya dengan dewan dan juga dengan Pemerintah Pusat, khususnya Mendagri dan Menkeu.

Masalahnya, dari segi waktu, APBA memang sudah sangat terlambat realisasinya. Jadi, jangan karena proses “penyisiran ulang” itu kian memperlambat pelaksanaan APBA 2017. Kita berharap waktu dua hari untuk memeriksa ulang proyek-proyek dan program-program dalam APBA itu sudah sangat cukup dan jangan sampai molor lagi.

Kemudian, bicara APBA sebetulnya ada hal yang lebih penting dari pada harus setiap saat ngotot-ngototan memperjuangklan usulan program atau proyek. Hal yang penting itu adalah kemandirian keuangan daerah. Yakni, bagaimana pemerintah di Aceh ini setiap saat berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak, retribusi, dan lain-lain.

Harus diakui, tingkat kemandirian keuangan Aceh tergolong rendah. Artinya, masih tergantung pada dana-dana transferan dari Pemerintah Pusat, meskipun itu memang hak Aceh. Yang jelas, kreativitas Aceh dalam menggali potensi dan memanfaatkannya sampai kini belum terlihat berkembang.

Satu survei malah pernah menyimpulkan banyak pimpinan daerah yang bingung bagaimana menggali potensi yang ada di wilayahnya. “Bila hal ini terbiarkan terus, pastilah akan menjadi preseden buruk untuk daerah ini ke depannya,” simpul survei itu.

Lalu, prediksi yang dilakukan pemerintah daerah atas pendapatan daerah sering tidak transparan. Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui indikator-indikator apa yang digunakan untuk mematok target pendapatan tersebut.

Jeleknya lagi, ternyata anggaran daerah sering diformat untuk mencerminkan seolah-olah pemerintah berhasil. Padahal, rakyat miskin tak pernah berkurang. Untuk kepentingan politik tertentu terkadang target PAD digelembung. Namun, dalam kesempatan lain untuk tujuan yang lain pula, target PAD malah dibuat rendah. Trik-trik buruk seperti inilah mestinya ada pihak yang lebih bisa mencermatinya guna “membersihkan” APBA dan APBK di Aceh dari “keberhasilan semu”.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved