Home »

Opini

Opini

CSR ,

SELAMA ini, tanggung jawab perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) lebih bersifat

CSR   ,
net

Oleh Teuku Dadek dan Risman A. Rachman

SELAMA ini, tanggung jawab perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) lebih bersifat donasi, bukan pembangunan masyarakat. Perusahaan hanya memberikan CSR yang bersifat donasi jika ada permintaan masyarakat di sekitar perusahaan untuk kegiatan sosial, seperti kegiatan keagamaan dan olahraga.

Hal itu dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan, terutama masyarakat elite yang ada di sekitar perusahaan, yang melakukan penekanan-penekanan terhadap perusahaan. Pemberian donasi bukan didasarkan atas kebutuhan masyarakat miskin, perempuan, anak, remaja dan kaum rentan dengan tujuan untuk meningkatkan kualiatas hidup dan peningakatan pendapatan masyarakat di sekitar perusahaan, tetapi hanya memenuhi sebagian kecil kepentingan elite di desa yang bersentuhan dan memiliki akses pada perusahaan.

Sekarang sudah terjadi perubahan paradigma, CSR lebih terprogram, terarah, terpadu, transparan dan untuk pembangunan masyarakat, terutama kepentingan masyarakat miskin, perempuan dan kaum rentan sehingga menghasilkan output untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM), pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin, terutama bagi kaum wanita, anak, pemuda dan orang tua di sekitar pedesaan di mana perusahaan berada.

Berbeda dengan sebelumnya, CSR hanya dana tumpukan diberikan berdasarkan tekanan dan permintaan masyarakat di sekitar perusahaan dan pelaksanaan CSR hanya sejumlah uang yang dicadangkan secara global yang dibelanja perusahaan jika ada permintaan untuk kegiatan sosial masyarakat, maka sekarang CSR dilaksanakan berdasarkan perencanaan partisipatif atas usul masyarakat miskin.

Pelaksanaan CSR sudah terarah dan terpadu, pembiayaan CSR sudah dibahas dengan masyarakat pada awal tahun anggaran, apalagi bersama pemerintah sehingga Dana CSR perusahaan menjadi bersifat community devolopment untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi dan pengetasan kemiskinan masyarakat. Sebelumnya, perusahaan yang beroperasional di pedesaan tidak memberikan perubahan yang signifikan dalam peningkatan perekonomian masyarakat setempat, kasus Aceh Utara menjadi satu bukti sampai dengan hari ini.

Mulai terbangun
Sekarang sistem koordinasi CSR antara pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat sudah mulai terbangun dengan landasan regulasi perusahaan di Indonesia dan Qanun di level provinsi dan kabupaten. Dalam regulasi tersebut diatur agar pemerintah daerah, perusahaan serta masyarakat di sekitar lokasi perusahaan beroperasi memiliki mekanisme yang sistematis dalam implementasi kegiatan CSR. Sehingga konflik antara perusahaan dan masyarakat miskin sekitar perusahaan dapat terselesaikan dalam konteks pembangunan masyarakat, bukan lagi dalam paradigma tuntutan terhadap kegiatan kegiatan instan.

Program CSR untuk rakyat ditujukan untuk pembangunan masyarakat di sekitar perusahaan, seperti pelatihan dan pemberian modal kerja, perbaikan perumahan, drainase kepada masyarakat miskin, peningkatan kualitas, keterampilan hidup, peningkatan pendapatan, serta peran bagi perempuan, perbaikan gizi, pemberdayaan pemuda serta peningkatan kualitas bagi kaum rentan.

Dana CSR tidak lagi bersifat donasi, tetapi direncanakan lebih terfokus dan terpadu serta terarah untuk pembangunan masyarakat miskin, perempuan, anak pemuda dan rentan, dimana setiap awal tahun dibahas dalam Forum CSR bersama dengan masyarakat, Dinas Tehnis, NGO Anti Korupsi, Pemerintah Daerah, berdasarkan usulan dari Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah

Dana CSR bukan saja untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan tetapi lebih kepada upaya terencana untuk pembangunan masyarakat baik kualitas hidup maupun kuantitas pendapatan dan pengetahuan kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, pemuda dan kaum rentang.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help