Home »

Opini

Opini

Gagal Paham Pergantian Pejabat Aceh

PUBLIK Aceh dikejutkan oleh tindakan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, yang melakukan perombakan kabinet

Gagal Paham Pergantian Pejabat Aceh

Oleh Bambang Antariksa

PUBLIK Aceh dikejutkan oleh tindakan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, yang melakukan perombakan kabinet di akhir masa jabatannya, setelah ia tak menang di Pilkada Aceh. Gubernur melantik 33 orang pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh. Pelantikan ini sontak menjadi pembicaraan berbagai kalangan, karena belum lama ini, Plt Gubernur Aceh, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo sempat memutasi sejumlah pejabat di jajaran Pemerintah Aceh (aceh.tribunnews.com).

Apa yang dilakukan oleh Gubernur Aceh Jumat malam lalu, seolah-olah mempertontonkan, bahwa pergantian pejabat Eselon II tersebut, lepas dari norma hukum yang diatur dalam UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), dan merupakan norma hukum yang bersifat lex specialis saja sebagaimana diatur dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Seolah-olah, telah terjadi “konflik” antara norma hukum yang ada di Pasal 119 ayat (1) UUPA dengan norma hukum yang ada pada Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada.

Sistem Norma Hukum
Hans Kelsen, seorang ahli hukum abad XX mengatakan bahwa norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Demikian seterusnya sampai akhirnya regressus ini berhenti pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar (grundnorm).

Menurut Hans Kelsen, hukum itu adalah sah (valid) apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya serta bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Sehingga dalam hal ini, norma yang lebih rendah (inferior) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (superior), dan hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki.

Apa yang disampaikan oleh Hans Kelsen tersebut, dikaitkan dengan pergantian pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh adalah, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan perbuatan hukum Gubernur Aceh itu harus berasal dari norma hukum yang lebih tinggi di atasnya, dalam hal ini adalah norma hukum yang ada pada UUPA dan UU Pilkada. Apabila perbuatan hukum tersebut tidak berlandaskan norma hukum di atasnya, maka perbuatan hukum tersebut adalah tidak sah.

Norma hukum terkait pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh, dapat dilihat pada ketentuan Pasal 119 ayat (1) UUPA, yang menyebutkan, Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada Pemerintah Aceh ditetapkan oleh Gubernur.

Sedangkan norma hukum dalam UU Pilkada, bisa ditemukan pada Pasal 71 ayat (2), Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Penulis berpendapat tidak terdapat konflik antara norma hukum yang ada pada Pasal 119 ayat (1) UUPA dengan norma hukum yang ada di Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada. Karena secara hakikat dan substansi adalah berbeda. Malah antara norma yang ada dalam Pasal 119 ayat (1) UUPA sinkron dengan norma yang ada pada Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada, bila dikaitkan dengan pergantian pejabat dan Pilkada.

Norma hukum Pasal 119 ayat (1) UUPA mengatur mengenai kewenangan Gubernur Aceh untuk melakukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat Eselon II dilingkungan Pemerintah Aceh. Artinya Gubernur-lah yang memiliki otoritas untuk melakukan penggantian pejabat Eselon II, yang diwujudkan dalam bentuk Keputusan Gubernur. Hakikat dari norma ini adalah bahwa Gubernur adalah kepala pemerintah di provinsi, sehingga tepat memiliki kewenangan untuk mengangkat, memindahkan, serta memberhentikan aparatur di bawahnya.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help