Home »

Opini

Opini

Politik ‘Balas Budi’ atau ‘Balas Dendam’?

MUTASI di jajaran Pemerintah Aceh pada 10 Maret 2017 lalu, telah memunculkan pertanyaan yang patut kita lontarkan

Politik ‘Balas Budi’ atau ‘Balas Dendam’?

(Terkait Perombakan Birokrasi di Pemerintah Aceh)

Oleh Muazzinah Yacob

MUTASI di jajaran Pemerintah Aceh pada 10 Maret 2017 lalu, telah memunculkan pertanyaan yang patut kita lontarkan, yaitu parameter dan kajian apa yang dipakai, sehingga begitu cepat dilakukan proses gonta-ganti pejabat oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah? Apakah ini politik perombakan birokrasi atau memang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Pemerintah Aceh?

Jika proses perombakan birokrasi ini dilakukan secara tidak transparan dan sebagaimana yang dibutuhkan, maka akan melumpuhkan proses pelayanan publik pemenuhan hak masyarakat. Semestinya proses mutasi yaitu enam bulan sampai satu tahun setelah menduduki posisi yang baru. Kecuali kalau ditemukan melanggar aturan dan hukum. Tapi untuk evaluasi kinerja paling tidak setahun.

Seseorang di tempat yang baru butuh adaptasi untuk mengenal lingkungan dan pekerjaannya, supaya bisa mengejar ketertinggalannya. Penempatan orang-orang di posisi yang dimutasi pun perlu dilakukan sistem assessment dengan transparan. Jangan asal tunjuk atau hanya perihal seberapa “loyal”, atau bahkan sebarapa banyak “setoran” menempati jabatan tersebut.

Perombakan birokrasi
Tindakan perombakan birokrasi yang dilakukan oleh Gubernur Aceh tersebut menimbulkan beberapa dinamika yang sangat erat dengan politik “balas budi” atau politik “balas dendam”. Pertama, “menghukum” atau balas dendam kepada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang besar kemungkinan tidak melakukan kerja-kerja pemenangan untuk menangnya kembali calon petahana sebagai Gubernur Aceh, pada Pilkada yang dilakukan proses pemungutan dan perhitungan suara pada 15 Februari kemarin.

Kedua, “penghargaan” atau balas budi kepada SKPA yang dianggap loyal dan melakukan kerja-kerja pemenangan, maka diberi kesempatan untuk menduduki jabatan walau dengan batas waktu yang sangat singkat sampai nantinya dengan pelantikan Gubernur Aceh yang baru hasil Pilkada lalu.

Ketiga, penempatan kader-kader (pejabat-pejabat) terbaik untuk bisa “dilihat” oleh Gubernur baru nantinya bahwa pejabat-pejabat yang dimutasi sekarang adalah orang-orang yang tepat pada posisi yang tepat maka patut dipertahankan pada posisi penempatan yang ada.

Dan keempat, jika yang dimutasi bukan orang yang tepat pada posisi yang tepat maka ini adalah wujud “penyanderaan” bagi Gubernur terpilih, sehingga akan sangat terkesan “pembagian” jatah jabatan juga yaitu mutasi terlalu cepat dilakukan oleh Gubernur terpilih saat setelah dilantik langsung melakukan perombakan kabinet walaupun dibolehkan secara UU.

Melihat dinamika perombakan birokrasi yang semena-mena tersebut, maka terlihat bahwa pengisian jabatan lazimnya bukan sesuai kebutuhan, tetapi hanya untuk memenuhi “maunya” bahkan nafsu politik pimpinan yang merasa kecewa atas tidak loyalnya bawahan. Sehingga proses demikian sangat mempengaruhi kualitas maupun kuantitas pelayanan kepada masyarakat.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help