SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

Menyoal Qanun Tata Kelola Dana Otsus

QANUN Aceh Nomor 10 Tahun 2016 sudah disahkan oleh DPRA pada 19 Desember 2016 lalu. Qanun dimaksud

Menyoal Qanun Tata Kelola Dana Otsus
Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Otsus (GMPO) melakukan aksi unjuk rasa terkait pengelolaan dana Otsus di Gedung DPRA, Banda Aceh. 

Oleh M. Munir Aziz

QANUN Aceh Nomor 10 Tahun 2016 sudah disahkan oleh DPRA pada 19 Desember 2016 lalu. Qanun dimaksud berkenaan dengan Perubahan Kedua atas Qanun Aceh No.2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil (TDBH) Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, sering disebut Dana Otsus saja. Mungkin, ada yang mengucapkan selamat berbahagia untuk pemerintahan Aceh, dan begitu sebaliknya untuk pemerintahan kabupaten/kota di Aceh.

Substansi materi qanun ini ingin mengatur tata cara pengalokasian dan penggunaan TDBH Migas dan Dana Otsus Aceh. Penggunaan TDBH Migas masih banyak masalah yang perlu diatur dan ditata kembali sesuai kebutuhan yang mendesak, misalnya kemana prioritas utama dana pendidikan yang diambil 30% dari TDBH Migas. Selanjutnya, apa saja program dan proyek yang disepakati bersama oleh provinsi dan kabupaten/kota menjadi prioritas utama yang akan dibiayai dengan dana 70% dari TDBH Migas, sesuai norma yang disebut dalam Pasal 182 ayat (5) UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA)?

Sejak 2008 hingga 2017 ini, tentu ada pergeseran skala prioritas yang cukup signifikan. Anehnya, persoalan tata kelola TDBH Migas ini seperti hambar, tidak membangkitkan selera untuk dikaji ulang. Padahal dana ini juga cukup penting dan berdaya ungkit untuk membantu perbaikan mutu pendidikan Aceh, serta mendorong pembangunan sektor lainnya. Tetapi, kawan-kawan di provinsi lebih berselera menjamah Dana Otsus untuk dilakukan perubahan.

Sejak berlakunya Qanun Aceh No.2 Tahun 2008 hingga 2012 (selama empat tahun), pembagian Dana Otsus untuk kabupaten/kota menggunakan mekanisme “pagu”. Yang dimaksud “pagu” dalam terminologi Qanun Aceh itu adalah pengalokasian Dana Otsus yang menjadi bagian kabupaten/kota tidak diberikan dalam bentuk uang tunai. Uang tidak ditransfer kepada kabupaten/kota. Besaran pagu itu ditetapkan oleh gubernur setelah mendapat persetujuan pimpinan DPRA. Misalnya Rp 500 untuk kabupaten A, dan Rp 650 untuk kabupaten B setiap tahun. Masing-masing kabupaten/kota dipersilakan menyusun dan mengajukan program sebesar pagu anggaran yang ditentukan itu, dengan mengikuti formula dan kriteria yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub).

Persoalan krusial
Selama empat tahun berjalan dengan mekanisme pagu (2008-2012) banyak ditemukan persoalan krusial, karena petunjuk teknis dan mekanisme implementasinya tidak tajam dan tidak tuntas. Beberapa di antaranya dapat disebutkan: Pertama, persoalan tanggungjawab dan kewenangan. Dalam teori otonomi daerah, masing-masing tingkatan pemerintahan memiliki kewenangannya sendiri. Tidak mungkin suatu pekerjaan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab gubernur dikerjakan oleh bupati/wali kota. Begitu juga sebaliknya, tidak mungkin tanggung jawab bupati/wali kota dilaksanakan oleh gubernur;

Kedua, persoalan silpa (sisa lebih penggunaan anggaran pembangunan). Sepanjang 2008-2012 lalu, selalu terjadi perdebatan menjadi milik siapa silpa yang terjadi pada setiap proyek dana otsus, yang programnya berasal dari usulan pemerintah kabupaten/kota; Ketiga, masalah aset dan kepemilikan. Misalkan, sebuah gedung sekolah dasar (SD) sudah selesai dibangun oleh Pemerintah Aceh dengan Dana Otsus 2010, pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang memelihara/merawat gedung dimaksud, kemudian menjadi milik siapa, dan akan dicatat dalam daftar inventaris siapa (pemerintah kabupaten/kota atau provinsi)?

Pada 20 November 2009, melalui FKKA pemerintahan kabupaten/kota mengajukan usul perubahan terhadap beberapa ketentuan yang ada dalam Qanun Aceh No.2 Tahun 2008. Tuntutan yang paling keras, mendorong pemerintahan provinsi untuk mengubah mekanisme “pagu” menjadi mekanisme “transfer”. Mencari jalan keluar terhadap ketiga persoalan atau masalah krusial seperti disebutkan di atas --yakni masalah kewenangan, silpa, dan aset sesuai ketentuan yang berlaku.

Tuntutan itu kemudian dikabulkan melalui Qanun Aceh No.2 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Aceh No.2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian TDBH Migas dan Penggunaan Dana Otsus. Tidak lama berselang, memasuki 2015 kepentingan itu kambuh lagi, naluri hegemonik provinsi mulai mendorong kembali perubahan mekanisme transfer, menjadi mekanisme “pagu” kembali.

Pemerintahan kabupaten/kota juga terseret ke dalam kancah politik hegemoni anggaran di parlemen provinsi. Pada 25 Agustus 2015, Forum Pemerintahan Kabupaten/Kota (FKKA) melayangkan surat kepada Gubernur Aceh dan DPRA, menyampaikan aspirasi pemerintahan kabupaten/kota, mendesak provinsi untuk tetap menggunakan mekanisme transfer sesuai Qanun Aceh No.2 Tahun 2013. Tampaknya perjuangan ini terlanjur kandas, karena kabupaten/kota tidak dilibatkan secara maksimal dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPRA ketika proses pembahasan pada paruh akhir 2016 lalu.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help