SerambiIndonesia/

8 Instansi Dapat Penghargaan Pelaksana Anggaran Terbaik

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB) Aceh memberikan penghargaan kepada delapan

8 Instansi Dapat Penghargaan Pelaksana Anggaran Terbaik
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Bakhtaruddin menyerahkan piagam penghargaan kepada Plt Bupati Aceh Tengah, Alhudri.

BANDA ACEH - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB) Aceh memberikan penghargaan kepada delapan Instansi di Aceh, yang memiliki kinerja pelaksana anggaran terbaik tahun 2016. Penghargaan itu diserahkan saat Rakorda pelaksanaan anggaran, Selasa (14/3) di Kantor DJPB Aceh, Gedung Keuangan Negara, Banda Aceh.

Delapan Instansi penerima penghargaan itu dibagi dalam tiga kategori, yaitu untuk Satker pagu besar diberikan kepada Kodam Iskandar Muda, Kejati Aceh, Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Gampong Aceh, dan Dinas Bina Marga Aceh. Sementara katergori Pagu sedang diberikan kepada Badan Pusat Statistik Aceh Selatan dan Dinas Koperasi dan UKM Aceh. Sementara penerima penghargaan untuk Satker pagu kecil yaitu Stasiun Meteorologi Malikussaleh Lhokseumawe dan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

Kepala Kanwil DJPB Aceh, Bakhtaruddin mengatakan, penghargaan itu diberikan berdasarkan hasil evaluasi, kemudian diberikan penghargaan kepada satuan kerja yang memiliki kinerja pelaksanaan anggaran terbaik selama periode tahun anggaran 2016. Bakhtaruddin memaparkan, daya serap APBN hingga akhir 2016 mencapai 89,24 persen dari jumlah anggaran Rp 12,7 Triliun. Jumlah itu lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang serapannya mencapai 93,55 persen.

Ia menambahkan, salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat penyerapan APBN tersebut dipengaruhi oleh kebijakan penghematan atau pemotongan APBN dan APBN-P tahun 2016 yang berdampak pada peningkatan jumlah blokir pagu anggaran.

Sementara Rakorda yang dihadiri 130 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Pengelola Dana APBN di wilayah Aceh dengan mengusung tema “Menjaga Belanja Optimal Mewujudkan Kredibilitas Fiskal”. Tujuannya untuk menstimulus satker pengelola APBN di Aceh agar lebih efisien dalam penggunaan anggaran. Sehingga tidak hanya fokus kepada penyerapan anggaran, namun juga kualitas dari pelaksanaan belanja pemerintah, agar memberikan dampak APBN yang lebih optimal kepada masyarakat.

Rakorda itu menghadirkan Kepala Kanwil DJPB Aceh, Bakhtaruddin memaparkan overview kebijakan pelaksanaan anggaran 2017, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Henry R Purba memaparkan mekanisme tata cara revisi anggaran 2017, dan Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I-D, Muhammad Falih A memaparkan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran 2016. (mun)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help