Home »

Opini

Opini

‘Birokrasi Pesong’ Doto Zaini

GUBERNUR Zaini Abdulah kembali menunjukkan konsistensinya merombak kabinet dan mengganti pejabat

‘Birokrasi Pesong’ Doto Zaini

Oleh Munawar

GUBERNUR Zaini Abdulah kembali menunjukkan konsistensinya merombak kabinet dan mengganti pejabat di lingkup birokrasi pemerintahan Aceh. Setidaknya, Zaini telah mencatatkan rekor sebanyak 14 kali merombak dan menggonta-ganti kabinetnya. Terakhir, Jumat (10/3/2017), Zaini kembali melakukan mutasi dengan melantik 33 pejabat esolon II dimana 20 diantaranya mengggantikan pejabat sebelumnya yang baru dilantik 44 hari yang lalu oleh Plt Gubernur Aceh, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo.

Pelantikan ini jelas menabrak rambu-rambu sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU No.10 Tahun 2016 yang berbunyi, “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecualai mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri”. Berdasar pada aturan inilah, sebelumnya diberitakan pihak Mendagri telah memberi warning agar Gubernur Zaini tidak mengangkangi aturan dan mekanisme yang berlaku. Namun nyatanya Zaini tidak mengindahkan warning ini. Ia tetap saja melantik pejabat-pejabat SKPA sesuai dengan selera dan tafsir hukumnya sendiri.

Tindakan Zaini ini sendiri sebenarnya tidak hanya memiliki implikasi hukum dalam bentuk prilaku pembangkangan dan tidak taat azas, tetapi juga memiliki implikasi moral terkait inkonsitensi antara ucapan dan tindakannya sebagai seorang pemimpin. Sesungguhnya dengan melakukan pelantikan ini berarti Zaini telah menjilat air ludahnya sendiri. Beberapa waktu yang lalu Zaini dengan percaya diri menyebut kata “pesong” untuk mendelegitimasi pihak-pihak yang mencurigai larangannya terhadap kepala-kepala SKPA melakukan perjalanan luar daerah, sebagai sinyal bakal (kembali) ada mutasi. Zaini terlihat ingin sekali meredam isu itu.

Namun hanya berselang dua hari kemudian ia justru melakukan apa yang coba dibantahnya. Pernyataannya di media masih sangat hangat terekam dalam memori publik Aceh. Bagaimana bisa dia lupa? Masih ada ambisi unjuk kekuasaan atau karena sudah masuk prinsip “peduli setan” karena sebentar lagi ia juga akan lengser? Atau jangan-jangan ada kepentingan lain yang bersembunyi di balik pelantikan itu? Jika ini yang terjadi sungguh ini adalah contoh yang sangat buruk dipertontonkan oleh ukuran seorang tua yang telah dimuliakan dengan panggilan “Abu” ini. Jadi siapa sesungguhnya yang pesong?

Catatan negatif dari LSM, kritik tajam dari berbagai pihak, serta fokus pemberitaan media yang alih-alih berisi informasi positif tentang kinerja pembangunan Aceh, namun justru lebih dominan menyorot hiruk-pikuk kondisi bobrok birokrasi pemerintah Aceh adalah indikator tak berbantah betapa buruknya kondisi birokrasi pemerintahan Aceh di bawah “telapak kaki” Zaini Abdullah. Bisa jadi kondisi birokrasi di bawah kepimpinan Doto Zaini ini adalah yang paling buruk dalam sejarah birokrasi pemerintahan Aceh.

Indikator buruk
Cukup banyak fakta dan informasi yang menjadi indikator buruk dan hancurnya manajemen birokrasi pemerintahan Aceh di bawah kepemimpinan Zaini. Kebijakan mutasi dan promosi yang dilakukannya adalah aspek utama yang menjadi mata air dari berbagai kelemahan, sekaligus kerusakan birokrasi pemerintahan Aceh secara umum dalam menjalankan fungsinya sebagai operator pembangunan.

Berikut beberapa fakta dan informasi yang mewarnai rekam jejak manajemen birokrasai Gubernur Zaini Abdulah selama lima tahun berkuasa: Pertama, proses mutasi dan promosi PNS dijajaran birokrasi pemerintahan Aceh selama era Zaini sangat sering ia lakukan sehingga menimbulkan kesan tidak lebih sebagai ajang bagi-bagi jabatan. Insiden memalukan masuknya PNS yang sudah meninggal dunia dalam daftar mutasi gelombang pertama pada awal pemerintahannya, menjadi bukti betapa bobroknya pengelolaan birokrasi pemerintahan Zaini.

Kedua, kebijakan mutasi dilakukan tanpa beranjak dari analisa kebutuhan, pertimbangan, dan rasionalisasi yang jelas. Fungsi Baperjakat sebagai unit yang berwenang dalam melakukan penilaian kompetensi pejabat sebagai rujukan dalam kebijakan mutasi dan promosi, sama sekali tidak diindahkan. Ada indikasi kroni-kroni penguasalah yang justru berperan dengan “mengambil-alih” fungsi Baperjakat dalam menentukan formasi dan posisi dari masing-masing pejabat struktural yang dilantik.

Ketiga, birokasi pemerintahan Aceh oleh Zaini dikelola bagaikan perusahaan keluarga. Tingkat nepotisme dan primordialisme sangat parah terjadi dalam setiap mutasi dan promosi pejabat di lingkup birokrasi pemerintahan Aceh. Sebuah LSM antikorupsi pernah mensinyalir banyak pejabat yang dilantik pada setiap mutasi dan promosi memiliki hubungan kerabat atau berasal dari daerah yang sama dengan Zaini. Jadi kebijakan mutasi dan promosi pejabat dilakukan tidak berdasar pada kompetensi, melainkan pada hubungan darah dan daerah dengan Zaini.

Kempat, mutasi pejabat dari kabupaten/kota ke provinsi yang pada masa pemerintahaan sebelumnya sangat ketat dengan syarat-syarat yang juga tidak ringan, menjadi sangat mudah dan gampangan dilakukan pada era Zaini. Cukup banyak pejabat kabupaten/kota di Aceh yang “naik derajatnya” dilantik oleh Zaini sebagai pejabat provinsi.

Dan, kelima, Doto Zaini juga tidak mengindahkan etika kepatutan dalam kebijakan mutasi dan promosi yang dilakukannya. Beberapa pejabat kepala SKPA yang telah digeser atau dinonjobkan pada satu gelombang mutasi, digantikan oleh pejabat lain. Namun pada gelombang mutasi berikutnya kembali ditempatkan di instansi atau SKPA yang sama.

Dampak akumulatif dari manajemen pesong doto Zaini ini, birokrasi pemerintahan Aceh menjadi rusak dan mengalami pembusukan akut, sehingga tidak lagi berfungsi dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah good goverment and clean governance, tidak lagi berfungsi secara efektif dan efisien sebagai mesin penggerak roda pembangunan Aceh.

Khittah birokrasi pemerintahan Aceh sebagai lembaga publik di era Zaini karam di bawah kaki kekuasaan dan kepentingan elite pemimpin politik dan birokrasi. Maka tak usah heran dampaknya pembangunan Aceh yang sebagian besar bersumber dari dana otonomi khusus (otsus) pun menjadi mubazir dan sia-sia, serta gagal menyejahterakan rakyat Aceh.

* Munawar, peneliti pada Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan. Email: apayeuk@gmail.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help