LSM Minta Gubernur Cabut IUP Bermasalah

LSM Koalisi Masyarakat Pemantau Tambang (KMPT) Aceh, Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Jaringan Monitoring

LSM Minta Gubernur Cabut IUP Bermasalah
Tehnisi Konsultan Pertambangan PT Lhoong Setia Maining, Ahmad Benyamin memperlihatkan pecahan batu mengandung kadar biji besi di lokasi penambangan, Desa Jantang, Kecamatan Lhoong, Aceh Besar

BANDA ACEH - LSM Koalisi Masyarakat Pemantau Tambang (KMPT) Aceh, Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Jaringan Monitoring Tambang (JMT) serta Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) meminta Gubernur Aceh segera mengeluarkan surat keputusan pencabutan 18 Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah di Aceh. Desakan ini disampaikan dalam konferensi pers di salah satu warkop di Banda Aceh, Selasa (14/3).

Hadir dari GeRAK, Askhalani, Hayatuddin Tanjung, dan Fernan, Jaringan Monitoring Tambang (JMT), Mahmuddin, serta Badrul Irfan dari HAkA. Kepala Divisi Advokasi Korupsi GeRAK Aceh, Hayatuddin Tanjung mengatakan, pencabutan itu perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tatakelola pertambangan mineral logam dan batubara dalam masa moratorium IUP yang berakhir Oktober 2017.

Selain itu, pihaknya meminta gubernur mengevaluasi surat Gubernur Aceh yang ditandatangani oleh Sekda Aceh Nomor: 545/22651 tanggal 28 Desember 2016 perihal pemberian rekomendasi sertifikasi clean and clear (CnC) terhadap 14 IUP. Hasil temuan KMPT, Sekda Aceh melalui surat Nomor: 545/22651 tanggal 28 Desember 2016 telah menyurati Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) untuk memberikan rekomendasi sertifikasi CnC terhadap 14 IUP.

Padahal beberapa perusahaan yang direkomendasi, 4 perusahaan di antaranya telah dicabut IUP nya oleh pemerintah kabupaten seperti PT Mineral Nagan Raya (Nagan Raya) dan PT Fajar Putra Manggala, PT Nanggroe Kuchi Puega I serta PT Nanggroe Kuchi Puega II (Aceh Tengah). Selain itu, kata Hayatuddin, perusahaan yang direkomendasikan oleh sekda juga tidak menyetorkan dana reklamasi tambang sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Hayatuddin menyatakan, sebagaimana hasil Korsup Minerba KPK pada akhir 2016 menyebutkan sebanyak 97 persen tidak menyetorkan dana jaminan reklamasi. Artinya hanya sebagian kecil saja yang patuh. Hal ini, tambahnya, jelas mengangkangi PP 78/2010 tentang Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang. Sebab dari jumlah IUP yang ada, hanya dua IUP yang memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), padahal kenyataanya banyak izin tambang yang masih berada di kawasan hutan.

“Kami menduga adanya kekeliruan atas surat Sekda Aceh yang mengatasnamakan gubernur. Kami berharap gubernur mengambil langkah tegas dengan menerbitkan SK pencabutan terhadap 18 IUP yang bermasalah dan menyampaikan kepada Kementrian ESDM,” katanya.

Menurut Hayatuddin, pencabutan IUP sangat tepat dilakukan saat ini karena sejalan dengan komitmen Gubernur Aceh dalam mendorong moratorium tambang di Aceh. Penerbitan SK pencabutan, katanya, merupakan momentum yang tepat dalam menjaga hutan Aceh, apalagi ditengerai bahwa sejumlah IUP yang mengantongi izin adalah perusahaan yang hanya menjadi IUP sebagai kepentingan untuk mendapatkan manfaat bisnis semata.

Begitupun, keempat LSM ini sepakat mendesak Gubernur Aceh segera membentuk tim audit untuk melakukan audit kepatuhan hukum dan pelaksanaan kewajiban terhadap IUP yang terindikasi bermasalah di Aceh. Termasuk bekerjasama dengan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk menagih piutang perusahaan yang mengantongi IUP sebesar Rp 41 miliar. “Jika ini dibiarkan maka yang rugi adalah Aceh sebagai pemilik atas pengelolaan hutan,” kata Askhalani. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help